Hari Ibu, Momentum Menekan Angka Perkawinan dan Angka Kelahiran Pada Anak dan Remaja

Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS bersama Ibunda tercinta

Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu. Berbagai kegiatan dan hadiah diberikan untuk para perempuan atau para ibu, seperti memberikan kado istimewa, bunga, aneka lomba untuk para ibu, dan lain-lain. Ibu adalah orang yang berjuang mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama tempat anak menuntut ilmu kehidupan. Ibu adalah sosok yang membentuk anak di masa depan.

Di luar pemaknaan tersebut, ada satu hal yang sepertinya jarang disuarakan di tengah semarak peringatan Hari Ibu. Peringatan yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember di seluruh Tanah Air tersebut seharusnya adalah juga momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan upaya menekan perkawinan pada anak-anak dan remaja. Mengapa demikian? Hal ini tak lepas dari sejarah yang melatarbelakangi peringatan Hari Ibu, yaitu Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928.

Menindaklanjuti Sumpah Pemuda yang dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928, beberapa tokoh pergerakan perempuan, yaitu RA Soejatin, RA Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara berinisiatif mengadakan suatu acara yang mengundang perkumpulan-perkumpulan yang ada di Tanah Air untuk mempererat tali persaudaraan, membahas masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan, mempersatukan cita-cita dan berusaha memajukan kehidupan perempuan Indonesia. Undangan kemudian disebar kepada sejumlah organisasi/perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Wanita Utomo, Wanita Katholik, Wanita Mulyo, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, Jong Java Wanita, Muhammadiyah Wanita, dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeling. Perkumpulan dari luar Pulau Jawa berhalangan karena kendala transportasi. Pertemuan yang diberi nama Kongres Perempuan Indonesia I tersebut dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 desember 1928.

Setelah melakukan pertemuan selama tiga hari, Kongres Perempuan Indonesia I menghasilkan beberapa putusan, yaitu:

  1. Mendirikan badan federasi bersama yang bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).
  2. Menerbitkan surat kabar PPPI.
  3. Mendirikan studiefonds (beasiswa) untuk menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
  4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
  5. Mencegah perkawinan anak-anak.
  6. Mengirimkan mosi kepada Pemerintah agar: secepatnya mengadakan fonds (dana) bagi janda dan anak-anak, tidak mencabut tunjangan onderstand (pensiun), dan memperbanyak sekolah-sekolah putri.
  7. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama (Pengadilan Agama) agar setiap talak (perceraian) dikuatkan secara tertulis sesuai aturan agama.

Remaja putri harus didukung untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya

Walaupun rekomendasi untuk mencegah perkawinan pada anak-anak telah disuarakan kaum ibu 85 tahun yang lalu, nyatanya hingga saat ini fenomena tersebut masih menjadi tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia. Tingginya angka perkawinan pada anak-anak tercermin dari hasil SDKI 2012. Median umur perkawinan pertama pada perempuan usia 20-49 tahun yang diwawancarai adalah 17,3 tahun (pada kelompok yang tidak sekolah) hingga 19,7 tahun (pada kelompok yang tamat SMTA).

Tingginya angka perkawinan pada anak-anak juga direfleksikan dengan masih tingginya angka kelahiran pada remaja putri. Hasil SDKI 2012 menunjukkan angka kelahiran pada remaja di Indonesia sebesar 48 per 1000 remaja putri 15-19 tahun. Capaian ini masih jauh dari target MDG 2015 sebesar 35 per 1000 remaja putri 15-19 tahun. Remaja putri yang hamil dan melahirkan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya, mengingat remaja putri masih belum siap secara fisik dan psikis.

Kehamilan harus dipersiapkan secara fisik dan psikis demi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya

Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH pada acara Peluncuran RAN PP AKI, RAN PPIA, dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan RI tanggal 26 September 2013 telah memberikan arahan agar seluruh pihak mendukung upaya pencegahan perkawinan pada anak-anak dan remaja. Perkawinan pada anak dan remaja tidak hanya melanggar hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, namun juga mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan kelangsungan hidup bayi yang dikandung dan dilahirkannya. Hal ini dapat berkontribusi bagi angka kematian ibu serta angka kematian bayi dan anak.

Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu bukan saja merupakan momentum untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan secara umum. Peringatan Hari Ibu juga harus menjadi cambuk pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia agar terus memperjuangkan upaya menekan angka perkawinan dan angka kelahiran pada anak-anak dan remaja, sesuai amanat kaum ibu pendiri bangsa pada Kongres Perempuan Indonesia I.

SELAMAT HARI IBU!

(wisnu, sd2)

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Tanggap Bencana Banjir Jakarta

Pada hari Kamis 17 Januari 2013, banjir cukup besar melanda sebagian wilayah Jakarta. Di wilayah pemukiman yang berada di sekitar Sungai Ciliwung, ketinggian air banjir bahkan mencapai beberapa meter. Musibah ini mengakibatkan ribuan penduduk mengungsi, termasuk kaum ibu dan anak-anak. Air bah yang datang tiba-tiba menyebabkan para pengungsi hanya membawa barang dan perlengkapan seadanya dan mereka pun terpaksa tinggal dalam barak pengungsian dengan segala keterbatasan.

Di antara ribuan pengungsi itu terdapat kelompok perempuan usia reproduktif, ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi yang merupakan kelompok rentan. Hal inilah yang menjadi concern Direktorat Bina Kesehatan Ibu untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan tersebut. Baca Selengkapnya »

Juknis Jampersal 2012 telah terbit

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan Jampersal telah siap dilaksanakan per 1 Januari 2012. (file Juknis Jampersal 2012 dapat diunduh pada website ini pada menu Download atau Jampersal). Baca Selengkapnya »

Juknis BOK 2012 Telah Terbit

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Juknis BOK) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan BOK telah siap dilaksanakan di tahun 2012. (dapat diunduh pada website ini – menu Download).

BOK tahun 2012 tetap diprioritaskan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Berbagai upaya kesehatan ibu termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Target MDGs, yaitu MDG 5 (penurunan Angka Kematian Ibu dan peningkatan akses universal kesehatan reproduksi. Baca Selengkapnya »

Refleksi Hari Ibu: Skenario Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu

Setiap kali bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, tiap kali itu pula mengemuka berbagai permasalahan terkait kaum perempuan, khususnya kaum ibu. Satu hal yang seringkali muncul adalah pembahasan terkait Angka Kematian Ibu.

 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sudah berhasil diturunkan secara signifikan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 (SDKI 1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Sesuai target MDGs, AKI harus diturunkan sampai 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Untuk dapat mencapai target MDGs, diperlukan terobosan dan upaya keras dari seluruh pihak, baik Pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Baca Selengkapnya »

Software PWS KIA “Kartini” Akan Terus Dikembangkan

Software PWS KIA “Kartini” terbukti bermanfaat sebagai alat bantu bagi Puskesmas dalam mempermudah proses Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di wilayah kerjanya. Hal tersebut disepakati dalam Pertemuan Review Software PWS KIA “Kartini” yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 2-4 November 2011. Dengan demikian, ke depan software PWS KIA “Kartini” akan terus dikembangkan dengan mengintegrasikan kebutuhan program terkait kesehatan ibu dan anak.

Pertemuan yang diselenggarakan dengan dukungan Unicef itu diikuti oleh seluruh pengelola program di Direktorat Bina Kesehatan Ibu, dengan menghadirkan narasumber dr. Andy Yusianto dari Subbag Data dan Informasi Setditjen Bina Gizi dan KIA, Adithya Mahendra, ST, MPHM dari Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan, dan Abdullah Faqih, ST dari konsultan IT.

Beberapa hal yang menjadi rencana tindak lanjut demi penyempurnaan software PWS KIA “Kartini” ke depan di antaranya adalah penyamaan persepsi dan definisi operasional beberapa pelayanan KIA, revisi beberapa menu dalam software PWS KIA “Kartini”, dan review buku Pedoman PWS KIA. (wisnu)

Kiprah Dit Bina Kesehatan Ibu Pada Pertinas Pramuka Saka Bakti Husada 2011

Direktorat Bina Kesehatan Ibu turut menyukseskan penyelenggaraan Perkemahan Bakti Nasional IV Pramuka Saka Bakti Husada (Pertinas SBH) di Gorontalo dengan melaksanakan pembekalan dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi para Pramuka SBH peserta Pertinas.

 

Kegiatan pembekalan dan penyuluhan kesehatan reproduksi diawali dengan Ceramah Umum dengan tema Kesehatan Reproduksi Remaja bagi seluruh peserta Pertinas yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 setelah Pertinas dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan RI. Ceramah Umum Kesehatan Reproduksi Remaja disampaikan oleh dr. Jehezkiel Panjaitan dari Dit Bina Kesehatan Ibu. Baca Selengkapnya »

Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

  1. Kewenangan normal:
    • Pelayanan kesehatan ibu
    • Pelayanan kesehatan anak
    • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Baca Selengkapnya »

Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan: Menjamin Keamanan dan Perlindungan Sistem Reproduksi Perempuan

Direktur Bina Kesehatan Ibu meminta semua pihak memahami secara utuh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. Direktur Bina Kesehatan Ibu menyatakan bahwa Permenkes 1636/2010 tersebut justru hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan pada kaum perempuan agar tidak dilakukan female genital mutilation (FGM) pada perempuan. Baca Selengkapnya »

Memahami Perbedaan Pengertian Seks (Jenis Kelamin) dan Gender

Di Indonesia banyak perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjaga kesehatan mereka. Kondisi ini terjadi terutama karena adanya perlakuan tidak adil dan setara antara laki-laki dan perempuan (ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender) dalam pelayanan kesehatan. Saat ini tenaga kesehatan sudah makin sadar tentang pentingnya mempertimbangkan isu gender dalam pemberian pelayanan kesehatan. Baca Selengkapnya »