Software PWS KIA “Kartini” Akan Terus Dikembangkan

Software PWS KIA “Kartini” terbukti bermanfaat sebagai alat bantu bagi Puskesmas dalam mempermudah proses Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di wilayah kerjanya. Hal tersebut disepakati dalam Pertemuan Review Software PWS KIA “Kartini” yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 2-4 November 2011. Dengan demikian, ke depan software PWS KIA “Kartini” akan terus dikembangkan dengan mengintegrasikan kebutuhan program terkait kesehatan ibu dan anak.

Pertemuan yang diselenggarakan dengan dukungan Unicef itu diikuti oleh seluruh pengelola program di Direktorat Bina Kesehatan Ibu, dengan menghadirkan narasumber dr. Andy Yusianto dari Subbag Data dan Informasi Setditjen Bina Gizi dan KIA, Adithya Mahendra, ST, MPHM dari Dit Bina Upaya Kesehatan Rujukan, dan Abdullah Faqih, ST dari konsultan IT.

Beberapa hal yang menjadi rencana tindak lanjut demi penyempurnaan software PWS KIA “Kartini” ke depan di antaranya adalah penyamaan persepsi dan definisi operasional beberapa pelayanan KIA, revisi beberapa menu dalam software PWS KIA “Kartini”, dan review buku Pedoman PWS KIA. (wisnu)

Magnesium Sulfat (MgSO4) Untuk Tata Laksana Eklampsia

Eklampsia merupakan onset baru dari aktivitas kejang grandmal dan/atau koma selama kehamilan atau setelah melahirkan pada wanita dengan tanda-tanda atau gejala preeklampsia. Ini biasanya terjadi selama atau setelah 20 minggu kehamilan atau pada periode postpartum.

Eklampsia didahului dengan kondisi preeklampsia. Preeklampsia ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada ibu hamil yang diikuti oleh peningkatan kadar protein di dalam urine. Ibu hamil dengan preeklampsia juga akan mengalami pembengkakan pada kaki dan tangan. Preeklampsia umumnya muncul pada pertengahan umur kehamilan, meskipun pada beberapa kasus ada yang ditemukan pada awal masa kehamilan.

Eklampsia merupakan kondisi lanjutan dari preeklampsia yang tidak teratasi dengan baik. Selain mengalami gejala preeklampsia, pada wanita yang terkena eklampsia juga sering mengalami kejang kejang. Eklampsia dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian baik sebelum, saat atau setelah melahirkan.

Eklampsia merupakan komplikasi serius dari kehamilan, dan diperkirakan menyebabkan 10% kematian ibu per tahun di seluruh dunia. Dalam standar tata laksana eklampsia, digunakan antikonvulsan (antikejang) untuk mengontrol bangkitan kejang (fit) awal dan mencegah terjadinya kejang susulan.

Diazepam (valium), fenitoin, dan lytic cocktail telah digunakan untuk menatalaksana eklampsia. Walau demikian, dari berbagai penelitian terbukti bahwa Magnesium sulfat (MgSO4) adalah yang paling efektif untuk tata laksana eklampsia.

Penelitian telah menunjukkan bahwa untuk tata laksana eklampsia, MgSO4 jauh jauh lebih efektif daripada antikonvulsan lainnya, di samping harganya yang relatif lebih murah dan lebih mudah digunakan. Oleh karena itu, MgSO4 direkomendasikan untuk digunakan secara rutin dalam tata laksana eklampsia.

Rujukan:

  1. Duley L, Henderson-Smart D. Magnesium sulphate versus diazepam for eclampsia (Cochrane Review). In: The Coc hrane Library. Issue 2, 2001.Oxford: Update Software.
  2. Duley L, Gulmezoglu AM. Magnesium sulphate versus lytic coctail for eclampsia (Cochrane Review). In: The Cochrane Librar y. Issue 2, 2001.Oxford: Update Software.
  3. Duley L, Henderson-Smart D. Magnesium sulphate versus phenytoin for eclampsia (Cochrane Review). In: The Cochr ane Library. Issue 2, 2001.Oxford: Update Software.

Pencukuran Rambut Pubis Pra Persalinan Tidak Terbukti Bermanfaat, Bahkan Berpotensi Menimbulkan Risiko

Di masa lalu, tindakan pencukuran rambut pubis merupakan prosedur rutin untuk persiapan persalinan. Tindakan pencukuran tersebut dipercaya membawa beberapa manfaat, yaitu mengurangi risiko infeksi pasca robekan alami atau episiotomi dan mempermudah proses penjahitan pasca robekan atau episiotomi. Baca Selengkapnya »

Menteri Kesehatan Mengharapkan Para Bidan Sukseskan Jampersal

Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengharapkan dukungan penuh para bidan sebagai ujung tombak terdepan pelayanan dasar KIA-KB untuk memberikan pelayanan Jampersal dengan sebaik-baiknya. Demikian ditegaskan Menteri Kesehatan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Solo, Jawa  Tengah, 14 Oktober 2011. Baca Selengkapnya »

Manajemen Aktif Kala III Terbukti Efektif Mencegah Perdarahan Pascapersalinan

Dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Kementerian Kesehatan telah menekankan pentingnya Manajemen Aktif Kala III pada setiap asuhan persalinan normal. Saat ini, Manajemen Aktif Kala III telah menjadi prosedur tetap pada asuhan persalinan normal dan menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap tenaga kesehatan penolong persalinan (dokter dan bidan). Baca Selengkapnya »

Rumah Tunggu Kelahiran Sebagai Salah Satu Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, maka setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus mempunyai akses terhadap petugas dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, akses ternyata masih menjadi persoalan di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan infrastruktur dan transportasi, kondisi geografis dan cuaca yang sulit, serta masih kurangnya tenaga kesehatan. Hal-hal tersebut akan menyulitkan proses rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat ketika ada ibu hamil atau bersalin yang mengalami komplikasi. Baca Selengkapnya »

Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

  1. Kewenangan normal:
    • Pelayanan kesehatan ibu
    • Pelayanan kesehatan anak
    • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Baca Selengkapnya »