Budaya Duan Lolat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rumah Tunggu Kelahiran "Manesan" di Kab MTB

Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), khususnya Kecamatan Tanimbar Utara, ada suatu kelembagaan adat yang sangat berpengaruh dan membantu dalam menghadapi kematian ibu yang melahirkan dan bayi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kelembagaan adat tersebut dinamakan dengan Duan Lolat (duan=kakak, lolat= adik) yang memiliki arti saudara/kerabat dan saling membantu.

Dalam adat ini disebutkan bahwa apabila lolat sedang membutuhkan bantuan misalnya pada saat persalinan, maka duan berperan untuk membantu baik secara fisik maupun finansial.

Keterlibatan lembaga adat, pemerintah, tokoh agama, PKK dan peran duan lolat merupakan suatu potensi yang sangat baik dalam kelangsungan pelaksanaan program RTK di Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB. Selain itu keterlibatan dan kerjasama petugas kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan di desa) dengan stakeholder juga terlihat dalam membuat kebijakan untuk kelangsungan RTK.

Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam membuat kebijakan untuk kelangsungan RTK, di antaranya:

  1. Lambang Kab MTB

    Membuat pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kader mengenai pengetahuan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan bayi komplikasi, agar tokoh masyarakat dapat membawa ibu ke bidan jika ada komplikasi.

  2. Pendekatan dengan kelembagaan adat.
  3. Membuat forum DTPS (District Team Problem Solving) di Kabupaten, serta tim penurunan AKI/AKB di kecamatan (dengan Camat sebagai ketua serta Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Dukun Bayi sebagai anggota).

Begitu penting dan dalamnya makna Duan Lolat bagi masyarakat Kabupaten MTB, sehingga kelembagaan adat Duan Lolat disematkan pada lambang Kabupaten MTB.

(wisnu sd2)

Pertemuan Penguatan Sistem Manajemen Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2011 yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI, didapatkan hanya 58,7% Puskesmas di Indonesia yang memiliki kecukupan sumber daya dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan ibu, yang meliputi kecukupan petugas, kegiatan, pelatihan, pedoman, dan bimbingan teknis. Sementara itu, hanya 32,2% Puskesmas yang memiliki kecukupan sumber daya untuk melaksanakan program pelayanan KB.

Hal ini mendorong Kementerian Kesehatan menyusun Peta Strategi Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat yang mandiri. Demikian ditekankan oleh Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K), Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan saat membuka dan menyampaikan arahan kepada para peserta pada Pertemuan Penguatan Sistem Manajemen Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Semarang, Jawa Tengah, 21-24 Agustus 2013.

Lebih lanjut, Prof. Akmal Taher menyampaikan bahwa untuk mewujudkan strategi tersebut, diperlukan 5 kunci sukses, yaitu 1) pemahaman tentang manajemen perubahan, adanya sasaran strategis dan indikator kinerja terpilih, serta tim/unit pemantau pelaksanaan; 2) kemauan berubah dan komitmen bersama; 3) dukungan lintas sektor dan stakeholders terkait; 4) payung hukum pelayanan kesehatan primer; serta 5) adanya komitmen dan keterlibatan lintas sektor dan daerah melalui sosialisasi dan advokasi kebijakan pelayanan kesehatan primer.

Pertemuan yang juga merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2013 ini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dari 9 provinsi berpenduduk terbanyak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu pertemuan juga dihadiri perwakilan dari 64 kabupaten/kota terpilih pada 9 provinsi tersebut, meliputi unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota.

Sebelum dilakukan diskusi kelompok masing-masing daerah, terlebih dahulu para peserta mendapat beberapa penyajian pendahuluan. Penasihat Program Ditjen Bina Gizi dan KIA Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS menjelaskan tentang Upaya Percepatan Pencapaian Target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 Kementerian Kesehatan. Kemudian dr. Kalsum Komaryani, MPPM dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai per tanggal 1 Januari 2014. Dr. Julian, SpOG selaku perwakilan dari POGI membawakan penyajian tentang Upaya Penurunan AKI-AKB Melalui Peningkatan Mutu Pelayanan Persalinan.

Hal yang juga menarik dari pertemuan ini adalah adanya sharing kisah sukses daerah dalam program penurunan AKI di daerah masing-masing. Bupati Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dr. Hasto Wardoyo, SpOG(K) menyampaikan kisah sukses program kesehatan ibu di Kabupaten Kulonprogo, dengan mengembangkan manual rujukan maternal-perinatal, manajemen data dan informasi KIA berbasis internet dan sms gateway, pemantauan ibu hamil risiko tinggi melalui jejaring internet (MPS Online), serta penguatan keterpaduan lintas program dan lintas sektor.

Kisah sukses berikutnya disampaikan oleh Bpk. Sudjatmoko, Sekretaris Desa Kramat Inggil, Kec. Duduk, Kab. Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah seorang kader P4K yang sukses membentuk dan mengembangkan Forum Komunikasi P4K Kabupaten Gresik sejak tahun 2010. Saat ini beliau dipercaya menjadi Ketua Forkom P4K Kab Gresik. Forkom P4K Kab Gresik ini memiliki segudang kegiatan, di antaranya mensosialisasikan P4K ke seluruh desa , membentuk Forkom P4K Kecamatan dan Desa, menggerakkan peran serta masyarakat desa untuk peduli kepada ibu hamil dan balita, membantu Bidan Di Desa dalam penemuan ibu hamil baru, membantu ikut mendeteksi ibu hamil risiko tinggi, mensosialisasikan Bank Darah bekerja sama dengan PMI Cabang Gresik (MoU dengan PMI), dan melakukan advokasi kepada stakeholders, PKK, dan mitra terkait (CSR perusahaan). Bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kab Gresik, Forkom P4K juga memfasilitasi para pekerja perempuan yang sedang hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di sela-sela waktu kerja.

Adanya Forkom P4K Kab Gresik nyata memberikan andil dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kab Gresik dan salah satunya dibuktikan dengan diraihnya juara Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu bergabungnya beberapa perusahaan dalam memberikan CSR juga menjadi tolok ukur keberhasilan Forkom P4K dalam mengadvokasi lintas sektor dalam kepedulian terhadap kesehatan ibu.

Dalam kesempatan selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dr. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, juga berbagi kusah sukses Kab Brebes dalam pembentukan dan pengembangan Maternal & Child Health Crisis Center (MCH CC). Pusat Krisis KIA ini dibentuk dengan latar belakang tingginya kematian ibu dan anak di Kab Brebes, yang menjadi salah satu penyumbang terbanyak kematian ibu dan anak untuk Provinsi Jawa Tengah. Upaya penurunan AKI-AKB di Kab Brebes sesungguhnya sudah senantiasa dilakukan, namun dirasakan diperlukan upaya yang luar biasa dan tidak bisa menggunakan upaya-upaya “bussiness as usual”. Oleh karena itu dibentuklah MCH CC ini dengan Bupati Brebes sebagai Penasihat, sementara Pembina terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, Kepala Bappeda Kab Brebes, Direktur RSUD di Kab Brebes, FKM Universitas Diponegoro Semarang, dan dengan dukungan Unicef.

Dalam organisasi MCH CC terdapat beberapa divisi, yaitu Divisi Riset dan Pengembangan Iptek Bidang KIA, Divisi Provider Bidang KIA, Divisi Community Development Bidang KIA, serta  Divisi Advokasi dan Kemitraan Bidang KIA. MCH CC mendorong agar setiap desa memiliki Peraturan Desa (Perdes) Kesehatan Ibu dan Anak sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan fungsi PKD. Selain itu MCH CC juga mendorong kolaborasi lintas program dan lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi kesehatan baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pelayanan kesehatan.

Setelah mendapatkan arahan, paparan pendahuluan, dan pencerahan berbagai kisah sukses daerah, peserta selanjutnya melaksanakan Diskusi Kelompok sesuai provinsi. Dalam diskusi kelompok, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota membuat action plan yang lebih tajam dalam upaya menurunkan kematian ibu dei daerah masing-masing. Action plan meliputi analisis situasi kesehatan ibu di wilayah masing-masing, penentuan daerah fokus intervensi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, analisis kecukupan sumber daya, serta perencanaan kegiatan intervensi di masing-masing daerah.

Melalui kegiatan ini didapatkan kesepakatan dan koordinasi dalam meningkatkan kinerja, kualitas manajemen serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota fokus intervensi dalam upaya menurunkan kematian ibu. Dalam sambutan penutupan pertemuan, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menekankan agar action plan yang telah disusun akan digunakan sebagai bahan advokasi bagi lintas program dan lintas sektor terkait, baik di Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

(wisnu, sd2)

Pertemuan Kajian Efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran

Pertemuan Persiapan Kajian Rumah Tunggu Kelahiran

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Subdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas Direktorat Bina Kesehatan Ibu menyelenggarakan Pertemuan Pesiapan Kajian Efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran di Hotel Puri Denpasar Jakarta. Hadir dari lintas program di Kementerian Kesehatan, perwakilan lembaga donor dan tim pengkaji/konsultan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menekankan bahwa esensi dari Rumah Tunggu Kelahiran adalah mendekatkan akses. Sedangkan kunci Rumah Tunggu Kelahiran adalah adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan Rumah Tunggu Kelahiran seperti halnya Posyandu. Dengan adanya minat dari masyarakat sendiri maka fasilitas yang ada akan bisa berkesinambungan. Hal yang tak kalah penting, lanjut Direktur, adalah dukungan dari tokoh masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang terjadwal untuk melakukan pelayanan di Rumah Tunggu Kelahiran.

Dalam pertemuan ini mengemuka kesepakatan untuk mengkaji efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran dalam mendorong pencapaian MDGs, serta keberadaan Rumah Tunggu Kelahiran dikaitkan dengan P4K dan sistem lain, antara lain Audit Maternal Perinatal. Apabila hasil Audit Maternal Perinatal muncul kendala akses maka pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran dapat menjadi salah satu solusi. Rumah Tunggu Kelahiran juga terkait dengan sistem rujukan serta promosi kesehatan. Petugas Promosi Kesehatan diharapkan peranannya dalam mempromosikan kepada masyarakat maupun pihak lain untuk memaksimalkan fungsi Rumah Tunggu Kelahiran

Kajian Rumah Tunggu Kelahiran akan dilakukan di 5 provinsi, yaitu Jambi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, uji coba akan dilaksanakan di Provinsi Banten.

(Dewi SD2)

BIDANKU SUPERWOMAN: Sekelumit Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis ke Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah

Bidan Darmawati

Direktorat Bina Kesehatan Ibu berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (Cakupan Pn) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi daerah dengan cakupan Pn yang masih perlu ditingkatkan.

 

Dalam upaya itulah, pada tanggal xxx Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes beserta staf (Sri Hasti, SKM) telah mengadakan kunjungan dan bimbingan teknis ke Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli Toli adalah kabupaten dengan jumlah penduduk 211.296 jiwa, memiliki 10 kecamatan dan 14 Puskesmas.

 

Perjalanan ke Kabupaten ToliToli dapat ditempuh dari Palu selama 45 menit dengan menggunakan pesawat atau 9 jam melalui perjalanan darat.

 

Selama di Toli Toli, dilakukan kunjungan dan bimbingan teknis ke Puskesmas Laulalang, dengan waktu tempuh ± 3 jam dari pusat kota Toli Toli. Hal yang sangat membanggakan di Puskesmas Laulalang adalah hampir 100% persalinan dapat dilakukan di Puskesmas. Hampir tidak ada lagi persalinan yang ditolong di rumah penduduk. Keterbatasan tenaga ternyata tidak menyurutkan semangat dan upaya Bidan Darmawati selaku Bidan Koordinator Puskesmas Laulalang. Walau ia hanya dibantu bidan magang, pelayanan KIA bagi seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas Laulalang tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal.

 

Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes (batik biru tengah) bersama Wakil Bupati Toli Toli dan jajaran

Keesokan harinya, kunjungan dan bimbingan teknis dilaksanakan di RSUD Mukopido Toli Toli, dilanjutkan dengan pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Bupati, Ketua PKK, para kepala SKPD, serta lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toli Toli melalui Wakil Bupati berkomitmen mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan, antara lain dengan menyediakan Jamkesda yang memadai bagi masyarakat miskin. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli Toli juga berkomitmen mendukung upaya meningkatkan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta mendukung upaya penguatan kemitraan bidan dan dukun.

(sri hasti, subdit bina kes bulinfas)

Drg. Retna Ayu Wiarsih Dilantik Sebagai Kasie Standarisasi Subdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas

Pada hari Kamis 30 Mei 2013 Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS telah melantik sejumlah pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA.

Di antara pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Drg. Retna Ayu Wiarsih yang dilantik sebagai Kepala Seksi Standarisasi pada Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas, Direktorat Bina Kesehatan Ibu.

Drg. Retna Ayu Wiarsih menggantikan Dr. Marliza Elmida yang telah menjalankan amanah baru di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Drg. Retna Ayu Wiarsih sebelumnya adalah staf teknis pada Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas.

Selamat kepada Drg. Retna Ayu Wiarsih, semoga dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu di Indonesia.

Rumah Tunggu Kelahiran “Mitra Sehat” Kab Merangin Jambi

Untuk mencapai target MDGs pada 2015, diperlukan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Di sebagian wilayah di Indonesia, kendala geografis masih dihadapi, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya akses dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk rujukan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. Di daerah dengan akses sulit, salah satu kebijakan Kementerian Kesehatan adalah dengan mengembangkan Rumah Tunggu Kelahiran. Baca Selengkapnya »

Peluncuran Program “EMAS”

Dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKN tersebut, pada tanggal 26 Januari 2012 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Ratna Rosita, MPHM telah meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS). Program EMAS merupakan program hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor USAID, yang bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKN di Indonesia sebesar 25%. Untuk mencapai target tersebut, program EMAS akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dimana pada tahun pertama akan dilaksanakan pada 10 kabupaten. Baca Selengkapnya »

Juknis Jampersal 2012 telah terbit

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan Jampersal telah siap dilaksanakan per 1 Januari 2012. (file Juknis Jampersal 2012 dapat diunduh pada website ini pada menu Download atau Jampersal). Baca Selengkapnya »

Juknis BOK 2012 Telah Terbit

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Juknis BOK) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan BOK telah siap dilaksanakan di tahun 2012. (dapat diunduh pada website ini – menu Download).

BOK tahun 2012 tetap diprioritaskan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015. Berbagai upaya kesehatan ibu termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Target MDGs, yaitu MDG 5 (penurunan Angka Kematian Ibu dan peningkatan akses universal kesehatan reproduksi. Baca Selengkapnya »

Refleksi Hari Ibu: Skenario Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu

Setiap kali bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, tiap kali itu pula mengemuka berbagai permasalahan terkait kaum perempuan, khususnya kaum ibu. Satu hal yang seringkali muncul adalah pembahasan terkait Angka Kematian Ibu.

 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sudah berhasil diturunkan secara signifikan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 (SDKI 1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Sesuai target MDGs, AKI harus diturunkan sampai 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Untuk dapat mencapai target MDGs, diperlukan terobosan dan upaya keras dari seluruh pihak, baik Pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Baca Selengkapnya »