Juknis BOK 2014 Telah Terbit

Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2014 yang dipayungi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014. Baca Selengkapnya »

Budaya Duan Lolat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rumah Tunggu Kelahiran "Manesan" di Kab MTB

Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), khususnya Kecamatan Tanimbar Utara, ada suatu kelembagaan adat yang sangat berpengaruh dan membantu dalam menghadapi kematian ibu yang melahirkan dan bayi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kelembagaan adat tersebut dinamakan dengan Duan Lolat (duan=kakak, lolat= adik) yang memiliki arti saudara/kerabat dan saling membantu.

Dalam adat ini disebutkan bahwa apabila lolat sedang membutuhkan bantuan misalnya pada saat persalinan, maka duan berperan untuk membantu baik secara fisik maupun finansial.

Keterlibatan lembaga adat, pemerintah, tokoh agama, PKK dan peran duan lolat merupakan suatu potensi yang sangat baik dalam kelangsungan pelaksanaan program RTK di Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB. Selain itu keterlibatan dan kerjasama petugas kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan di desa) dengan stakeholder juga terlihat dalam membuat kebijakan untuk kelangsungan RTK.

Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam membuat kebijakan untuk kelangsungan RTK, di antaranya:

  1. Lambang Kab MTB

    Membuat pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kader mengenai pengetahuan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan bayi komplikasi, agar tokoh masyarakat dapat membawa ibu ke bidan jika ada komplikasi.

  2. Pendekatan dengan kelembagaan adat.
  3. Membuat forum DTPS (District Team Problem Solving) di Kabupaten, serta tim penurunan AKI/AKB di kecamatan (dengan Camat sebagai ketua serta Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Dukun Bayi sebagai anggota).

Begitu penting dan dalamnya makna Duan Lolat bagi masyarakat Kabupaten MTB, sehingga kelembagaan adat Duan Lolat disematkan pada lambang Kabupaten MTB.

(wisnu sd2)

Menkes Lantik Kadinkes Jateng Sebagai Dirjen GIKIA

Selama tujuh bulan terakhir, kursi Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dirjen GIKIA) kosong, pasca purna tugasnya Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS. Namun pada hari Selasa, 7 Januari 2014, kekosongan tersebut berakhir sudah. Bertempat di kantor Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH berkenan melantik dr. Anung Sugihantono, M.Kes sebagai Dirjen GIKIA.

Dr. Anung Sugihantono, M.Kes bukanlah orang baru di jajaran kesehatan. Sebelum diangkat sebagai Dirjen GIKIA, pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, 20 Maret 1960 ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dokter alumni FK Universitas Diponegoro Semarang ini mengawali karier setelah lulus pada tahun 1984 sebagai Kepala Puskesmas di beberapa Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, ayah dua anak ini malang melintang berkarier di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, antara lain Kasie UKS, Kasie Usaha Kesehatan Institusi, dan Kasubdin P2M.

Sukses mengemban amanah di jajaran Dinas Kesehatan, dr. Anung kemudian dipercaya memegang amanah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa jabatan yang pernah dipegangnya antara lain sebagai Kepala Bagian Sosial, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Biro Pembangunan.

dr. Anung Sugihantono, M.Kes

Keberhasilan dr. Anung selanjutnya mengantarkan beliau ke jajaran pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi pernah diembannya, antara lain sebagai Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi, dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi.

Tahun 2011, dr. Anung “pulang kampung”. Alumni S2 Magister Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini dipercaya kembali ke rumah jajaran kesehatan. Gubernur Jawa Tengah mengangkat beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa upaya terobosan dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sukses diterapkannya di Jawa Tengah, antara lain ekstensifikasi pembangunan Poskesdes di seluruh desa, kebijakan Persalinan 4 Tangan (persalinan ditolong oleh 2 orang bidan), dan pelaksanaan MDGs Acceleration Framework (MAF) Percepatan Penurunan AKI. Diangkatnya dr. Anung sebagai Dirjen GIKIA membawa optimisme bagi percepatan penurunan angka kematian ibu di Indonesia, khususnya menjelang berakhirnya MDGs tahun 2015. Selama kepemimpinannya di Dinas Kesehatan, dr. Anung juga sangat intensif bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Salah satu wujudnya adalah melalui program Penggerakan P4K dengan menggandeng PLKB.

Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA beserta segenap jajaran Direktorat Bina Kesehatan Ibu mengucapkan selamat atas diangkatnya dr. Anung Sugihantono, M.Kes sebagai Dirjen GIKIA.

(wisnu, sd2)

Kementerian Kesehatan Terbitkan Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014

Puskesmas Sorawolio, Kota Baubau, Sultra

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2014. DAK 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs 2015 yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Fokus manfaat DAK Bidang Kesehatan 2014 terutama ditujukan bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), serta untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, Pemerintah memberikan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 diarahkan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kefarmasian.

Poskesdes Lumindai, Kota Sawahlunto, Sumbar

Pada subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Bidang Kesehatan 2014 difokuskan untuk pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya. Menu pada subbidang ini meliputi:

  1. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK;
  2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK;
  3. Peningkatan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED;
  4. Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah dan sarana pendukungnya di Puskesmas.
  5. Rehabilitasi (karena rusak berat atau rehabilitasi total) bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis.
  6. Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas, meliputi alat laboratorium, alat poliklinik set, alat gawat darurat (life saving), sanitarian kit, serta food contamination kit. Alat gawat darurat meliputi alat untuk airway management, breathing management, circulation management, obat-obatan emergensi, set bedah/trauma, serta set pertolongan persalinan.
  7. Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling), yang meliputi Pusling roda 4 standar (single gardan), Pusling roda 4 double gardan, dan Pusling Perairan.
  8. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

RSUD Soe, Kab Timor Tengah Selatan, NTT

Selanjutnya untuk subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, DAK Bidang Kesehatan 2014 dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan atau pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

  1. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Tempat Tidur Kelas III RS.
  2. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.
  3. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) RS.
  4. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan PONEK RS.
  5. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) RS.
  6. Pelayanan Darah di RS, meliputi pembangunan dan pengadaan peralatan Bank Darah RS (BDRS) serta pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS.
  7. Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS.

Instalasi Farmasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT

Sementara itu, untuk subbidang Pelayanan Kefarmasian, penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2014 ditujukan untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat, terutama obat generik dan vaksin di kabupaten/kota. Pemanfaatan DAK untuk pelayanan kefarmasian meliputi:

  1. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan/bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota. Dalam hal ini, DAK dapat digunakan untuk penyediaan obat tgenerik, BMHP, reagensia, dan vaksin skala kabupaten/kota (tidak termasuk vaksin imunisasi dasar).
  2. Pembangunan baru, rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK).
  3. Pembangunan baru, rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP).

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2014 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Pemerintah Daerah dapat memilih satu atau lebih kegiatan sesuai prioritas daerah dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Daerah.

Juknis DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 dapat diunduh di website ini.

(wisnu, sd2)

Hari Ibu, Momentum Menekan Angka Perkawinan dan Angka Kelahiran Pada Anak dan Remaja

Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS bersama Ibunda tercinta

Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu. Berbagai kegiatan dan hadiah diberikan untuk para perempuan atau para ibu, seperti memberikan kado istimewa, bunga, aneka lomba untuk para ibu, dan lain-lain. Ibu adalah orang yang berjuang mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama tempat anak menuntut ilmu kehidupan. Ibu adalah sosok yang membentuk anak di masa depan.

Di luar pemaknaan tersebut, ada satu hal yang sepertinya jarang disuarakan di tengah semarak peringatan Hari Ibu. Peringatan yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember di seluruh Tanah Air tersebut seharusnya adalah juga momentum bagi segenap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan upaya menekan perkawinan pada anak-anak dan remaja. Mengapa demikian? Hal ini tak lepas dari sejarah yang melatarbelakangi peringatan Hari Ibu, yaitu Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928.

Menindaklanjuti Sumpah Pemuda yang dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928, beberapa tokoh pergerakan perempuan, yaitu RA Soejatin, RA Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara berinisiatif mengadakan suatu acara yang mengundang perkumpulan-perkumpulan yang ada di Tanah Air untuk mempererat tali persaudaraan, membahas masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan, mempersatukan cita-cita dan berusaha memajukan kehidupan perempuan Indonesia. Undangan kemudian disebar kepada sejumlah organisasi/perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Wanita Utomo, Wanita Katholik, Wanita Mulyo, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, Jong Java Wanita, Muhammadiyah Wanita, dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeling. Perkumpulan dari luar Pulau Jawa berhalangan karena kendala transportasi. Pertemuan yang diberi nama Kongres Perempuan Indonesia I tersebut dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 desember 1928.

Setelah melakukan pertemuan selama tiga hari, Kongres Perempuan Indonesia I menghasilkan beberapa putusan, yaitu:

  1. Mendirikan badan federasi bersama yang bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).
  2. Menerbitkan surat kabar PPPI.
  3. Mendirikan studiefonds (beasiswa) untuk menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
  4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
  5. Mencegah perkawinan anak-anak.
  6. Mengirimkan mosi kepada Pemerintah agar: secepatnya mengadakan fonds (dana) bagi janda dan anak-anak, tidak mencabut tunjangan onderstand (pensiun), dan memperbanyak sekolah-sekolah putri.
  7. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama (Pengadilan Agama) agar setiap talak (perceraian) dikuatkan secara tertulis sesuai aturan agama.

Remaja putri harus didukung untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya

Walaupun rekomendasi untuk mencegah perkawinan pada anak-anak telah disuarakan kaum ibu 85 tahun yang lalu, nyatanya hingga saat ini fenomena tersebut masih menjadi tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia. Tingginya angka perkawinan pada anak-anak tercermin dari hasil SDKI 2012. Median umur perkawinan pertama pada perempuan usia 20-49 tahun yang diwawancarai adalah 17,3 tahun (pada kelompok yang tidak sekolah) hingga 19,7 tahun (pada kelompok yang tamat SMTA).

Tingginya angka perkawinan pada anak-anak juga direfleksikan dengan masih tingginya angka kelahiran pada remaja putri. Hasil SDKI 2012 menunjukkan angka kelahiran pada remaja di Indonesia sebesar 48 per 1000 remaja putri 15-19 tahun. Capaian ini masih jauh dari target MDG 2015 sebesar 35 per 1000 remaja putri 15-19 tahun. Remaja putri yang hamil dan melahirkan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya, mengingat remaja putri masih belum siap secara fisik dan psikis.

Kehamilan harus dipersiapkan secara fisik dan psikis demi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya

Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH pada acara Peluncuran RAN PP AKI, RAN PPIA, dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan RI tanggal 26 September 2013 telah memberikan arahan agar seluruh pihak mendukung upaya pencegahan perkawinan pada anak-anak dan remaja. Perkawinan pada anak dan remaja tidak hanya melanggar hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, namun juga mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan kelangsungan hidup bayi yang dikandung dan dilahirkannya. Hal ini dapat berkontribusi bagi angka kematian ibu serta angka kematian bayi dan anak.

Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu bukan saja merupakan momentum untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan secara umum. Peringatan Hari Ibu juga harus menjadi cambuk pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia agar terus memperjuangkan upaya menekan angka perkawinan dan angka kelahiran pada anak-anak dan remaja, sesuai amanat kaum ibu pendiri bangsa pada Kongres Perempuan Indonesia I.

SELAMAT HARI IBU!

(wisnu, sd2)

Hasil Riskesdas 2013 Terkait Kesehatan Ibu

HASIL Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan telah dipublikasikan. Riset yang dilakukan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota tersebut di antaranya dimaksudkan untuk memotret profil kesehatan ibu di tingkat masyarakat. Dari hasil Riskesdas 2013 dan 2010, dapat diketahui bahwa secara umum, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dari tahun ke tahun cenderung semakin membaik.

Terkait dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, hasil Riskesdas 2013 menunjukkan cakupan pelayanan antenatal bagi ibu hamil semakin meningkat. Hal ini memperlihatkan semakin membaiknya akses masyarakat terhadap pelayanan antenatal oleh petugas kesehatan. Cakupan pelayanan antenatal pertama kali tanpa memandang trimester kehamilan (K1 akses) meningkat dari 92,7% pada tahun 2010 menjadi 95,2% pada tahun 2013. Peningkatan akses ini juga sejalan dengan cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal pertama pada trimester pertama kehamilan (K1 Trimester 1), yaitu dari 72,3% pada tahun 2010 menjadi 81,3% pada tahun 2013. Demikian pula pada tahapan selanjutnya, cakupan pelayanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali kunjungan (K4) juga meningkat dari 61,4% pada tahun 2010 menjadi 70,0% pada tahun 2013.

Potret yang cukup menggembirakan juga tampak pada profil kesehatan ibu bersalin dan nifas. Proporsi ibu yang persalinannya ditolong tenaga kesehatan meningkat dari 79,0% pada tahun 2010 menjadi 86,9% pada tahun 2013. Pada tahun 2013, sebagian besar (76,1%) persalinan juga sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Poskesdes/Polindes dan hanya 23,7% ibu bersalin yang masih melahirkan di rumah. Angka peningkatan yang cukup drastis terlihat pada cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF1), yaitu dari 46,8% pada tahun 2010 menjadi 81,7% pada tahun 2013.

Di samping peningkatan akses dan kualitas masyarakat yang semakin membaik, upaya peningkatan kesehatan ibu masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah bagaimana menurunkan proporsi anemia pada ibu hamil. Berdasarkan Riskesdas 2013, terdapat 37,1% ibu hamil anemia, yaitu ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11,0 gram/dl, dengan proporsi yang hampir sama antara di kawasan perkotaan (36,4%) dan perdesaan (37,8%).

Tantangan kedua adalah bagaimana menurunkan proporsi malaria pada ibu hamil. Data Riskesdas 2013 menunjukkan adanya 1,9% ibu hamil yang positif terkena malaria melalui pemeriksaan rapid diagnostic test (RDT), dengan proporsi terbesar adalah malaria falsiparum. Ibu hamil yang terkena malaria berisiko lebih besar mengalami anemia dan perdarahan, serta kemungkinan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).

Tantangan ketiga adalah proporsi Wanita Usia Subur (WUS) dengan Kurang Energi Kronis (KEK), yaitu WUS dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Berdasarkan Riskesdas 2013, terjadi peningkatan proporsi ibu hamil usia 15-19 tahun dengan KEK dari 31,3% pada tahun 2010 menjadi 38,5% pada tahun 2013. Tren peningkatan serupa juga terjadi pada WUS usia 15-19 tahun yang tidak hamil, yang proporsinya meningkat dari 30,9% pada tahun 2010 menjadi 46,6% pada tahun 2013.

Selain tantangan tersebut, tantangan yang tak kalah besar adalah bagaimana mempercepat penurunan angka kematian ibu menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 sebagaimana diamanatkan RPJMN 2010-2014 dan 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebagai target MDGs. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian ibu mustahil dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, terlebih dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki – tenaga, sarana prasarana, dan anggaran. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi kesehatan, kalangan akademisi, serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(wisnu)

Peluncuran RAN PP AKI, RAN PPIA, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu, dan Seminar Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia

Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% pada tahun 2002 menjadi 96% pada tahun 2012, persentase ibu yang bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan juga meningkat dari 66% pada tahun 2002 menjadi 83% pada tahun 2012. Sementara itu persentase ibu yang bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun masih tergolong belum memenuhi harapan, namun juga telah meningkat dari 40% pada tahun 2002 menjadi 63% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dari tahun ke tahun semakin membaik.

Demikian ditegaskan oleh Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH dalam pembukaan kegiatan Peluncuran  Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI tahun 2013-2015 (RAN PP AKI), Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak Tahun 2013-2017 (RAN PPIA), dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu. Peluncuran ketiga dokumen tersebut juga sekaligus merupakan pembukaan kegiatan Seminar Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia.

Lebih lanjut Menteri Kesehatan menegaskan bahwa upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif. Upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir, namun harus juga ditarik ke hulu, dengan memastikan setiap anak dan remaja dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Dengan demikian kelak mereka akan siap menjadi orang tua yang siap menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas secara sehat dan melahirkan generasi yang berkualitas. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya mencegah terjadinya pernikahan anak, yaitu pernikahan usia 18 tahun atau kurang, mengingat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan batasan usia anak adalah hingga umur 18 tahun. Jika berpegang pada UU Perlindungan Anak, lanjut Menteri Kesehatan, menikahkan anak (18 tahun atau kurang) adalah tindakan melawan hukum. Menteri Kesehatan juga menekankan pentingnya keterlibatan kaum pria dalam turut menjaga kesehatan ibu dan anak. Para suami harus berperilaku secara bertanggung jawab agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat ia tularkan kepada istri dan anaknya.

Setelah memberikan sambutan dan arahan, Menteri Kesehatan didampingi para pejabat eselon I Kementerian Kesehatan, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menekan bel yang secara resmi menandakan diluncurkannya RAN PP AKI, RAN PPIA, dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan keynote speech oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K). Dalam paparannya, Dirjen BUK menekankan pentingnya pembenahan manajemen pelayanan kesehatan primer dalam upaya menurunkan AKI dan AKB. Pembenahan pelayanan kesehatan primer menjadi sangat penting karena merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan seluruh program kesehatan, mengurangi jumlah pasien yang dirujuk, dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Hal itu dikarenakan titik berat pelayanan kesehatan primer adalah upaya promotif dan preventif yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan yang ada.

Selanjutnya, dr. Long Chhun dari WHO Indonesia juga memberikan sambutan. Dalam sambutannya, WHO mengapresiasi berbagai program yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan RI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. WHO terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan program-program kesehatan yang telah dilakukan. WHO menyampaikan pentingnya kerja sama (partnership) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. WHO memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, dimana hasil dan rekomendasi dari kegiatan kajian tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. Bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan dengan dukungan WHO, Kementerian Kesehatan telah menyusun Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Buku Saku ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai standar pelayanan medik dalam pelayanan kesehatan ibu bagi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.

Dalam panel paparan berikutnya, dr. Mean Chhi Vun, MPH, dari Kementerian Kesehatan Kerajaan Kamboja berbagi pengalaman dalam program pengendalian HIV-AIDS di Kamboja yang telah secara signifikan menurunkan jumlah kasus baru HIV di Kamboja. Koordinator Pelaksanaan MDGs Bidang Kesehatan Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS melanjutkan sesi paparan dengan Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA. Dr. Slamet menekankan pentingnya setiap provinsi dan kabupaten/kota menyusun pemetaan permasalahan KIA di wilayah masing-masing, dilanjutkan dengan penetapan daerah-daerah fokus prioritas yang berdaya ungkit tinggi bila diintervensi. Metode tersebut diyakini akan dapat mengakselerasi upaya penurunan AKI di Indonesia.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang diwakili Kabag TU Indra Rizon, SKM melanjutkan sesi paparan dengan Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dalam Era JKN. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir nantinya akan termasuk dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional yang akan secara bertahap mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dengan berlakunya JKN pada 1 Januari 2014, tidak ada lagi program Jampersal pada masyarakat yang tidak masuk dalam JKN (PBI dan non PBI). Bagi masyarakat termasuk dalam PBI akan mendapat manfaat seluruh pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Bagi mereka yang pernah mendapat manfaat Jampersal dan kini tidak termasuk dalam data PBI akan dimotivasi untuk ikut menjadi peserta JKN, dengan berkontribusi membayar iuran (tergantung status pekerjaan formal/informal).

Paparan dilanjutkan dengan penyajian oleh Ketua Umum PB POGI dr. Nurdadi Saleh, SpOG. Ketua POGI menyampaikan berbagai upaya POGI dalam mendukung Pemerintah guna menurunkan kematian ibu. Upaya tersebut di antanya dukungan distribusi dokter SpOG ke kabupaten/kota yang belum memiliki SpOG  (memiliki RS tipe D) dengan berbasis daerah binaan pusat  pendidikan Obgin serta pelaksanaan Program Pelatihan IN-ALARM (Indonesian Advance Labor And Risk Management) yang wajib diikuti setiap dokter SpOG setiap 5 tahun. POGI juga menerbitkan berbagai Panduan Pelayanan Obstetri yang menjadi standar pelayanan bagi dokter SpOG. Dalam kaitan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, POGI berperan sebagai konsultan (misal melalui HOGSI) dan sebagai badan pelaksana pelatihan di bidang obstetri oleh JNPK (misal pelatihan PONED dan PONEK). POGI juga mendorong Kemenkes menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penempatan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 26 Ayat 1, Pemerintah diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.

Menutup rangkaian paparan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes., M.Si., MH.Kes menyampaikan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan permasalahan kesehatan ibu di Provinsi Jawa Barat. Dengan dasar pemetaan tersebut, Dinas Kesehatan kemudian menetapkan daerah prioritas intervensi, menetapkan fokus penyebab masalah yang akan diintervensi di setiap daerah, memetakan input (sarana dan prasarana, SDM), menetapkan strategi dan langkah-langkah intervensi, menetapkan target jangka pendek, menengah dan panjang, serta mengembangkan dan memilih “Local Spesific Activities” di kabupaten intervensi. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut mulai dapat dirasakan manfaatnya. Jumlah kematian ibu yang disebabkan perdarahan dan eklampsia pada tahun 2012 telah menurun 60-66% dari tahun sebelumnya. Selain itu kualitas  fasilitasi program untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih fokus, intensif dan terstruktur/berjenjang, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih terarah, dan kapasitas SDM secara berjenjang semakin meningkat.

(wisnu, sd2)

Pertemuan Penguatan Sistem Manajemen Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2011 yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI, didapatkan hanya 58,7% Puskesmas di Indonesia yang memiliki kecukupan sumber daya dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan ibu, yang meliputi kecukupan petugas, kegiatan, pelatihan, pedoman, dan bimbingan teknis. Sementara itu, hanya 32,2% Puskesmas yang memiliki kecukupan sumber daya untuk melaksanakan program pelayanan KB.

Hal ini mendorong Kementerian Kesehatan menyusun Peta Strategi Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat yang mandiri. Demikian ditekankan oleh Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K), Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan saat membuka dan menyampaikan arahan kepada para peserta pada Pertemuan Penguatan Sistem Manajemen Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Semarang, Jawa Tengah, 21-24 Agustus 2013.

Lebih lanjut, Prof. Akmal Taher menyampaikan bahwa untuk mewujudkan strategi tersebut, diperlukan 5 kunci sukses, yaitu 1) pemahaman tentang manajemen perubahan, adanya sasaran strategis dan indikator kinerja terpilih, serta tim/unit pemantau pelaksanaan; 2) kemauan berubah dan komitmen bersama; 3) dukungan lintas sektor dan stakeholders terkait; 4) payung hukum pelayanan kesehatan primer; serta 5) adanya komitmen dan keterlibatan lintas sektor dan daerah melalui sosialisasi dan advokasi kebijakan pelayanan kesehatan primer.

Pertemuan yang juga merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2013 ini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dari 9 provinsi berpenduduk terbanyak, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu pertemuan juga dihadiri perwakilan dari 64 kabupaten/kota terpilih pada 9 provinsi tersebut, meliputi unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota.

Sebelum dilakukan diskusi kelompok masing-masing daerah, terlebih dahulu para peserta mendapat beberapa penyajian pendahuluan. Penasihat Program Ditjen Bina Gizi dan KIA Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS menjelaskan tentang Upaya Percepatan Pencapaian Target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 Kementerian Kesehatan. Kemudian dr. Kalsum Komaryani, MPPM dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai per tanggal 1 Januari 2014. Dr. Julian, SpOG selaku perwakilan dari POGI membawakan penyajian tentang Upaya Penurunan AKI-AKB Melalui Peningkatan Mutu Pelayanan Persalinan.

Hal yang juga menarik dari pertemuan ini adalah adanya sharing kisah sukses daerah dalam program penurunan AKI di daerah masing-masing. Bupati Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dr. Hasto Wardoyo, SpOG(K) menyampaikan kisah sukses program kesehatan ibu di Kabupaten Kulonprogo, dengan mengembangkan manual rujukan maternal-perinatal, manajemen data dan informasi KIA berbasis internet dan sms gateway, pemantauan ibu hamil risiko tinggi melalui jejaring internet (MPS Online), serta penguatan keterpaduan lintas program dan lintas sektor.

Kisah sukses berikutnya disampaikan oleh Bpk. Sudjatmoko, Sekretaris Desa Kramat Inggil, Kec. Duduk, Kab. Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah seorang kader P4K yang sukses membentuk dan mengembangkan Forum Komunikasi P4K Kabupaten Gresik sejak tahun 2010. Saat ini beliau dipercaya menjadi Ketua Forkom P4K Kab Gresik. Forkom P4K Kab Gresik ini memiliki segudang kegiatan, di antaranya mensosialisasikan P4K ke seluruh desa , membentuk Forkom P4K Kecamatan dan Desa, menggerakkan peran serta masyarakat desa untuk peduli kepada ibu hamil dan balita, membantu Bidan Di Desa dalam penemuan ibu hamil baru, membantu ikut mendeteksi ibu hamil risiko tinggi, mensosialisasikan Bank Darah bekerja sama dengan PMI Cabang Gresik (MoU dengan PMI), dan melakukan advokasi kepada stakeholders, PKK, dan mitra terkait (CSR perusahaan). Bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kab Gresik, Forkom P4K juga memfasilitasi para pekerja perempuan yang sedang hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di sela-sela waktu kerja.

Adanya Forkom P4K Kab Gresik nyata memberikan andil dalam penurunan kematian ibu dan bayi di Kab Gresik dan salah satunya dibuktikan dengan diraihnya juara Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu bergabungnya beberapa perusahaan dalam memberikan CSR juga menjadi tolok ukur keberhasilan Forkom P4K dalam mengadvokasi lintas sektor dalam kepedulian terhadap kesehatan ibu.

Dalam kesempatan selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dr. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, juga berbagi kusah sukses Kab Brebes dalam pembentukan dan pengembangan Maternal & Child Health Crisis Center (MCH CC). Pusat Krisis KIA ini dibentuk dengan latar belakang tingginya kematian ibu dan anak di Kab Brebes, yang menjadi salah satu penyumbang terbanyak kematian ibu dan anak untuk Provinsi Jawa Tengah. Upaya penurunan AKI-AKB di Kab Brebes sesungguhnya sudah senantiasa dilakukan, namun dirasakan diperlukan upaya yang luar biasa dan tidak bisa menggunakan upaya-upaya “bussiness as usual”. Oleh karena itu dibentuklah MCH CC ini dengan Bupati Brebes sebagai Penasihat, sementara Pembina terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, Kepala Bappeda Kab Brebes, Direktur RSUD di Kab Brebes, FKM Universitas Diponegoro Semarang, dan dengan dukungan Unicef.

Dalam organisasi MCH CC terdapat beberapa divisi, yaitu Divisi Riset dan Pengembangan Iptek Bidang KIA, Divisi Provider Bidang KIA, Divisi Community Development Bidang KIA, serta  Divisi Advokasi dan Kemitraan Bidang KIA. MCH CC mendorong agar setiap desa memiliki Peraturan Desa (Perdes) Kesehatan Ibu dan Anak sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan fungsi PKD. Selain itu MCH CC juga mendorong kolaborasi lintas program dan lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi kesehatan baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pelayanan kesehatan.

Setelah mendapatkan arahan, paparan pendahuluan, dan pencerahan berbagai kisah sukses daerah, peserta selanjutnya melaksanakan Diskusi Kelompok sesuai provinsi. Dalam diskusi kelompok, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota membuat action plan yang lebih tajam dalam upaya menurunkan kematian ibu dei daerah masing-masing. Action plan meliputi analisis situasi kesehatan ibu di wilayah masing-masing, penentuan daerah fokus intervensi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, analisis kecukupan sumber daya, serta perencanaan kegiatan intervensi di masing-masing daerah.

Melalui kegiatan ini didapatkan kesepakatan dan koordinasi dalam meningkatkan kinerja, kualitas manajemen serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota fokus intervensi dalam upaya menurunkan kematian ibu. Dalam sambutan penutupan pertemuan, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menekankan agar action plan yang telah disusun akan digunakan sebagai bahan advokasi bagi lintas program dan lintas sektor terkait, baik di Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

(wisnu, sd2)

Pertemuan Kajian Efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran

Pertemuan Persiapan Kajian Rumah Tunggu Kelahiran

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Subdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas Direktorat Bina Kesehatan Ibu menyelenggarakan Pertemuan Pesiapan Kajian Efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran di Hotel Puri Denpasar Jakarta. Hadir dari lintas program di Kementerian Kesehatan, perwakilan lembaga donor dan tim pengkaji/konsultan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA menekankan bahwa esensi dari Rumah Tunggu Kelahiran adalah mendekatkan akses. Sedangkan kunci Rumah Tunggu Kelahiran adalah adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan Rumah Tunggu Kelahiran seperti halnya Posyandu. Dengan adanya minat dari masyarakat sendiri maka fasilitas yang ada akan bisa berkesinambungan. Hal yang tak kalah penting, lanjut Direktur, adalah dukungan dari tokoh masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang terjadwal untuk melakukan pelayanan di Rumah Tunggu Kelahiran.

Dalam pertemuan ini mengemuka kesepakatan untuk mengkaji efektivitas Rumah Tunggu Kelahiran dalam mendorong pencapaian MDGs, serta keberadaan Rumah Tunggu Kelahiran dikaitkan dengan P4K dan sistem lain, antara lain Audit Maternal Perinatal. Apabila hasil Audit Maternal Perinatal muncul kendala akses maka pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran dapat menjadi salah satu solusi. Rumah Tunggu Kelahiran juga terkait dengan sistem rujukan serta promosi kesehatan. Petugas Promosi Kesehatan diharapkan peranannya dalam mempromosikan kepada masyarakat maupun pihak lain untuk memaksimalkan fungsi Rumah Tunggu Kelahiran

Kajian Rumah Tunggu Kelahiran akan dilakukan di 5 provinsi, yaitu Jambi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, uji coba akan dilaksanakan di Provinsi Banten.

(Dewi SD2)

BIDANKU SUPERWOMAN: Sekelumit Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis ke Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah

Bidan Darmawati

Direktorat Bina Kesehatan Ibu berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (Cakupan Pn) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi daerah dengan cakupan Pn yang masih perlu ditingkatkan.

 

Dalam upaya itulah, pada tanggal xxx Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes beserta staf (Sri Hasti, SKM) telah mengadakan kunjungan dan bimbingan teknis ke Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli Toli adalah kabupaten dengan jumlah penduduk 211.296 jiwa, memiliki 10 kecamatan dan 14 Puskesmas.

 

Perjalanan ke Kabupaten ToliToli dapat ditempuh dari Palu selama 45 menit dengan menggunakan pesawat atau 9 jam melalui perjalanan darat.

 

Selama di Toli Toli, dilakukan kunjungan dan bimbingan teknis ke Puskesmas Laulalang, dengan waktu tempuh ± 3 jam dari pusat kota Toli Toli. Hal yang sangat membanggakan di Puskesmas Laulalang adalah hampir 100% persalinan dapat dilakukan di Puskesmas. Hampir tidak ada lagi persalinan yang ditolong di rumah penduduk. Keterbatasan tenaga ternyata tidak menyurutkan semangat dan upaya Bidan Darmawati selaku Bidan Koordinator Puskesmas Laulalang. Walau ia hanya dibantu bidan magang, pelayanan KIA bagi seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas Laulalang tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal.

 

Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes (batik biru tengah) bersama Wakil Bupati Toli Toli dan jajaran

Keesokan harinya, kunjungan dan bimbingan teknis dilaksanakan di RSUD Mukopido Toli Toli, dilanjutkan dengan pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Bupati, Ketua PKK, para kepala SKPD, serta lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toli Toli melalui Wakil Bupati berkomitmen mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan, antara lain dengan menyediakan Jamkesda yang memadai bagi masyarakat miskin. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli Toli juga berkomitmen mendukung upaya meningkatkan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta mendukung upaya penguatan kemitraan bidan dan dukun.

(sri hasti, subdit bina kes bulinfas)