Jaminan Persalinan, Upaya Terobosan Kementerian Kesehatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs

Pembangunan kesehatan saat ini telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pada periode 2004 sampai dengan 2007 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup. Namun demikian keberhasilan tersebut masih perlu terus ditingkatkan, mengingat AKI dan AKB di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

 

Target RPJMN Tahun 2010-2014 mengamanatkan agar AKI dapat diturunkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Selain itu, kesepakatan global Millennium Development Goals (MDGs) menargetkan AKI di Indonesia dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

 

Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah pesalinan, yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetrik 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 2001).

 

Kematian ibu juga masih banyak diakibatkan faktor resiko tidak langsung berupa keterlambatan (Tiga Terlambat), yaitu terlambat mengambil keputusan dan mengenali tanda bahaya, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapat penanganan medis. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong  oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Quintil 1) baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Keadaan seperti ini banyak terjadi disebabkan kendala biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dalam upaya menjamin akses pelayanan  persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB, maka pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan upaya terobosan berupa Jaminan Persalinan (Jampersal).

 

Jampersal dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Dengan demikian, kehadiran Jampersal diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mengakselerasi tujuan pencapaian MDGs, khususnya MDGs 4 dan 5. ©

83 Responses to “Jaminan Persalinan, Upaya Terobosan Kementerian Kesehatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs”

  • bagyo says:

    Apakah jampersal itu berlaku di semua kalangan ?
    terus kalopun masih ada yang ga sesuai dengan perogram jampersal harus mengadu sama siapa ?
    maaf bisa menjelaskan lebih rinci dengan tujuan jampersal yang di maksud ?
    terimakasih

  • Arie says:

    Siapa Sajakah yang berhak mendapatkan jampersal tersebut ?

  • Danielle says:

    Saya seorang karyawati swasta dan sedang hamil 27 minggu
    Apakah saya bisa mendapatkan jampesal tersebut?
    Bagaimana caranya?
    Dimana saya harus mendaftarkan diri dan apa saja persyaratannya?

  • admin says:

    Yth Bpk. Bagyo dan Ibu/Bpk Arie,
    Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan lain (misal dari Askes, Jamkesmas, Jamkesda, asuransi lain). Program Jampersal bertujuan untuk menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Jika ada yang ingin Bapak sampaikan, dapat ditujukan kepada kami melalui website ini. Terima kasih.

  • admin says:

    Yth Ibu Danielle,
    Ibu dapat memperoleh pelayanan Jaminan Persalinan jika Ibu tidak memiliki jaminan/asuransi lain untuk pembiayaan paket persalinan Ibu. Ibu dapat menghubungi Puskesmas terdekat untuk mendapatkan informasi seputar Jampersal. Tks.

  • Lukas says:

    Karena ada kesimpangsiuran pemahaman tentang pelaksanaan Program Jampersal di daerah saya, terutama dalam pelayanan persalinan, maka dengan ini saya mohon agar dapat dijelaskan kepada kami kedudukan bidan di desa dalam pelaksanaan program Jampersal.
    Jika seorang bidan di desa menolong persalinan di rumah (di luar jam dinas) apakah salah jika bidan tersebut menarik bayaran dari bulin, tetapi tidak klaim Jampersal ?
    Pertanyaan ini saya ajukan mengingat bahwa TP Jampersal Kabupaten sepertinya memaksa bidan-bidan di desa di daerah saya untuk men-Jampersal-kan semua bulin tanpa memandang waktu dan tempat. Artinya tidak memandang apakah persalinan tersebut dilakukan di Fasilitas Kesehatan atau bukan, apakah pada jam dinas atau bukan. Setahu saya, hanya pertolongan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan saja yang harus di-Jampersal-kan, sementara yang di rumah atau di tempat praktek, tidaklah wajib.
    Terima kasih.

    • SULTAN says:

      kapan dana jampersal turun???? karena dikabupaten kami dana tersebut sampai dengan saat ini belum jelas, bidan pun dalam pemberian pelayanan ragu apakah ibu bersalin tersebut di klaim sebagi jampersal atau diberlakukan umum, karena info yg dana jampersal blm bisa digunakan, jangan sampei ditunggu untuk klaim jampersal, sbtr dikatakan tidak bisa lagi dibayarkan kan, kasian bidannya………

      • admin says:

        Yth Bpk Sultan,

        Mohon informasi Bapak dari Kabupaten mana? Agar dapat kami cek. Kami informasikan bahwa jika Dinkes Kab/Kota sudah menyampaikan kepada Kemenkes dokumen untuk penyaluran dana, maka dana Jampersal dapat dipastikan sudah ditransfer ke rekening Dinkes Kab/Kota, menjadi satu kesatuan dengan dana Jamkesmas Dasar. Tks.

  • nurul says:

    lantas klau d ada kan nya jampersal apakh ada persyaratan tertentu yg hrus di setujuii oleh masyrakat yg mngikuti jaminan trsebut ? soal ny kan di takutkan dgn ada nya jampersal itu masyarakat akn memliki pluang lbih bsar untuk menambah keturunan ? lantas apa guna nya pemerintah memiliki program KB 2 ank lbih baiik ? mohon penjelasan ny .. trimakasiih..

  • nurul says:

    mf saya mau bertanya mnganii jampersal ini apkah tdak smkin membrikn pluang bsar bagi masyarkat tuk memliki kturunan ? lantas apa guna nya ada program yaitu KB 2 anak lbih baiik .
    mohon penjelsan nya ..
    terimakasiih

  • admin says:

    Yth Bpk Lukas:
    1. Untuk Bidan Praktik Mandiri/Swasta, pelayanan Jampersal bisa dilakukan bila sudah ada Bidan tersebut sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
    2. Sasaran Jampersal adalah ibu hamil yang belum memiliki jaminan pembiayaan untuk paket persalinan, bukan semua ibu hamil/bersalin.
    3. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah wajib melaksanakan Jampersal, sedangkan fasyankes milik swasta tidak wajib.
    4. Bila peserta sudah menyatakan sebagai peserta Jampersal maka tidak
    diperkenankan ditarik iur biaya dengan alasan apapun.
    5. Pengguna Jampersal diminta memeriksa kehamilan sejak dini sehingga
    pelayanan Jampersal bukan hanya membebaskan ibu dari biaya persalinan
    saja, tapi juga untuk IMD, Imunisasi, dan KB Pasca persalinan dalam satu
    paket.
    Tks.

  • admin says:

    Yth Ibu Nurul,
    Jaminan Persalinan (Jampersal) bukan semata-mata membebaskan ibu bersalin dari biaya persalinan, namun merupakan suatu paket pelayanan kesehatan ibu sejak hamil hingga pasca persalinan, yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan. Setelah melahirkan, peserta Jampersal akan menjadi peserta KB yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dengan demikian, program Jampersal seiring dengan program KB. Tks.

  • aqge says:

    alhamdulillah web ini sudah beroperasi dan berdaya guna…

  • NO NAME says:

    JAMINAN-JAMINAN BEGINI YANG SAKIT HATI… KARENA MEMANG DIBAYARKAN TAPI PEMERINTAH DAERAH BANYAK YANG SUNAT-SUNAT UANGNYA…. JADI SARAN BUAT KEMENKES, KALAU ADA DANA YANG BEGINI LANGSUNG AJA DIBERIKAN KEPADA YANG BERHAK….

    • Lukas says:

      Bukan di sunat Bro, tapi dalam Juknisnya memang sudah disebutkan bahwa hasil klaim Jampersal menjadi pendapatan fasilitas kesehatan. Siapa yang punya fasilitas kesehatan ? Untuk bidan yang bekerja sebagai PNS dan bertugas di Puskesmas atau Poskesdes, ya Puskesmas atau Poskesdes itu milik siapa ? Milik Pemda kan ? Wajar kalau Pemda minta setor. Tapi kalau menolong di fasilitas swasta, ya …. pemilik fasilitas itulah yang menerima uangnya. Bukankah Bidan itu pegawai pemerintah ? Jadi, pendapatan yang diperoleh di fasilitas pemerintah wajib disetor kepada pemerintah. Tapi kalau bidannya nolong di rumah dan di luar jam dinas, ya …. hasilnya buat bidan itu sendiri. Tentunya tidak boleh klaim ke Jampersal, tapi pasiennya yang harus bayar….
      Begitu kan pak/bu Admin ?

      • admin says:

        Yth Pak Lukas dan Ibu/Bpk “No Name”,
        Terdapat 2 jenis fasilitas kesehatan yang dapat melayani Jampersal, yaitu:
        1. Faskes Pemerintah (Puskesmas dan jaringannya, RS pemerintah).
        2. Faskes swasta (klinik, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri, RS swasta, dll). Faskes swasta yang dapat mengajukan klaim Jampersal adalah faskes swasta yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas di Dinkes Kab/Kota setempat.

        Demikian, tks.

  • Menkes: “Jampersal bisa dinikmati siapa saja yang melakukan persalinan di fasilitas kelas III rumah sakit pemerintah baik keluarga miskin atau keluarga berada”
    http://www.jpnn.com/read/2011/03/06/85875/Program-Persalinan-Gratis-Diaktifkan-

  • sedang admin website ini mengatakan bahwa Sasaran Jampersal adalah ibu hamil yang belum memiliki jaminan pembiayaan untuk paket persalinan, bukan semua ibu hamil/bersalin.
    mana yg benar?

  • admin says:

    Yth Bpk Ahmad,
    Terima kasih atas informasinya, lengkap dengan rujukan beritanya. Dalam artikel berita yang Bapak sertakan, terdapat penjelasan lebih lanjut: “Persalinan gratis ini tidak berlaku hanya bagi ibu hamil yang sudah punya jaminan persalinan lain seperti Askes pada PNS atau yang ditanggung oleh perusahaan swasta.”

    Dengan demikian, Jampersal memang tidak memandang ybs miskin atau tidak miskin, namun yang penting ybs tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Bapak peroleh dari Petunjuk Teknis Jampersal yang bisa Bapak unduh pada website ini.

    Tks.

  • admin says:

    Yth Ibu/Bpk “no name”,

    Terima kasih atas informasinya. Jika Ibu/Bpk mendapati adanya ketidaksesuaian pelaksanaan Jampersal di lapangan, mohon kiranya dapat diinformasikan kepada kami agar dapat segera kami tindaklanjuti. Ibu/Bpk dapat sampaikan melalui website ini, atau melalui e-mail ke: kesibu@yahoo.com.

    Terima kasih.

  • Menurut buku Juknis Jampersal, untuk klaim persalinan saja cukup Kartu Identitas dan Partograf. Tetapi menurut tim verifikator kabupaten harus ditambah dengan cap kaki bayi. Mohon informasi, apakah tim verifikator kabupaten sudah dilatih atau belum ? Kalau belum, kami bisa maklumi. Tapi kalau sudah, kenapa mereka meminta lebih daripada yang ada dalam buku petunjuk ? Menambah-nambah dokumen klaim dapat menghambat proses klaim dan berakibat penurunan semangat bidan menolong persalinan karena tidak ada kepastian jasanya akan dibayar. Sebab menolong persalinan bukan seperti pekerjaan lain yang dapat dipastikan atau diatur jamnya. Bisa pada saat jam dinas, bisa juga di luar jam dinas. Kalau pada saat jam dinas, okelah itu dibayar dengan gaji yang diterima setiap bulan. Tapi kalau di luar jam dinas ? Jika tak mendapat bayaran gara-gara aturan klaim yang plin-plan, itu sama saja merampok hak bidan untuk mendapat penghasilan.

    • admin says:

      Yth Pusk Sungai Ayak, Tetap berpegang pada Juknis. Dokumen klaim persalinan cukup dengan copy kartu identitas dan partograf. Tks.

  • Prastica Diah Pratiwi says:

    sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya ini sok tahu

    status saya masih mahasiswa, dan kebetulan saya mengambil S1 kebidanan
    waktu tau ada program jampersal saya jadi bingung…
    gak ada program ini aja masyarakat kita hobi punya anak, lha apalagi ada program ini???
    menurut saya…fasilitas kesehatan yang tidak memadai d beberapa daerah terpencil di negara tercinta kita inilah yang bikin AKI jadi tinggi. (1)

    dokter spesialis kandungan semuanya di kota. gak ada yang di desa apa lagi pedalaman.
    trus kalau ada kelahiran patologis, bidan / tenaga kesehatan yg di pedalaman ini mau merujuk kemana, di rujuk ke kota juga ntar pasiennya keburu meninggal!!! meskipun ada program jampersal, kalo tenaga kesehatnnya gak ada kan sama juga boong.

    yang kedua masalah ekonomi yang rendah:: saya baca tadi ada kalimat yang menyebutkan jampersal gak hanya memberikan pelayanan pertolongan persalinan gratis. tapi dari ANC udah gratis. lha kalo pasiennya itu orang gak mampu. makan aja sehari cuma sekali. secara gak langsung asupan buat janin kurang.yang ada nanti terjadi kelahiran bayi yang dengan berat bdan rendah,,, ya biarpun kita ngasih ANC smpe INC gratis gak ada gunanya donk. kalo kondisi pasien kaya gitu
    pasti bapak lebih tau lah dari pada saya yang masih kuliah

    sekali saya minta maaf ya pak kalau postingan saya ini terlalu sok tahu. tapi ini hanya pendapat saya sebagai mahasiswa dan calon tenaga kesehatan yang nantinya juga bertanggung jawab menurunkan AKI di negara tercinta kita ini.

    • admin says:

      Yth Ibu Prastica Diah,
      Terima kasih atas masukan dan kajiannya. Kematian ibu di Indonesia disebabkan multifaktorial, namun paling tidak terkait dengan 3 hal, yaitu AKSES (geografis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembiayaan), SDM KESEHATAN (jumlah, jenis, distribusi, retensi), dan JUMLAH PENDUDUK. Jampersal merupakan salah satu upaya saja, dan secara simultan harus dibarengi dengan upaya-upaya yang lain untuk mengatasi kendala 3 hal tersebut. Kemudian kami sampaikan bahwa Jampersal merupakan satu paket pelayanan yang terdiri dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Setelah melahirkan, peserta Jampersal akan menjadi peserta KB. Dengan demikian, program Jampersal sesungguhnya tidak bertentangan dan justru seiring sejalan dengan program KB. Demikian kami sampaikan dan kami sangat senang dan terbuka menerima kritik konstruksif dan masukan dari Ibu. Tks.

      • jamila says:

        maaf beribu maaf….
        program jampersal sgt baik,,,,tp alangkah tepat sasaran jk hnya utk masyarakat yg tdk mampu saja,
        n tolong ,,klaim jampersal jgn seolah olah d persulit,,,kami mrasa d pojokan,,,,
        n klo partus d rmh pasien karna d daerah byk yg panggilan,,,,apa jampersal ini jg sgt efektif utk si bidan trsbt,,,
        saya sgt minta maaf….saya sampe nangis ketik coment ini,,ga ada maksud utk tdk menerima program ini.
        kami dsni klaiman sgt lama cair nya,,n d persulit,,bidan d haramkan jualan minyak telon n perlengkapan bayi lain.
        tolong perhatikan para bidan desa yg d daerah.jgn hanya kepentingan masyrarakat,
        begitu teganya dinkes kami menghina bidan itu pembunuh,,,, tolong lah dengarkan kami org kecil,,,sdkt2 d mutasi,,d pecat krna tdk setuju dgn kebijakan yg d tetapkan,,,bkn menyampaikan pendapat itu hak asasi.
        bidan d hina2 d rapat apa pun ,,,, apa salah kami para bidan,,, alasan mereka karna kinerja bidan, knp sampe d permalukan sgt rendah.
        klo kayak gini kami hanya bs apa,,???

        • Lukas says:

          Setiap pegawai punya jam kerja. Entah pns atau pegawai swasta. Saat jam kerja, semua hasil yang di dapat sepepnuhnya menjadi hak yang memberi pekerjaan atau yang menggaji pekerja karena untuk itulah dia digaji. Di luar jam kerja, adalah hak mutlak pribadi yang menjadi pegawai tersebut, artinya apa pun hasil yang ia dapat di luar jam dinas adalah hak dia sepenuhnya bukan hak pemberi kerja. Jangkauan Jampersal yang wajib bagi bidan sebagai PNS adalah fasilitas kesehatan di mana ia bekerja. Kalau persalinannya dilakukan di fasilitas kesehatan, yang pemerintahlah yang menerima hasil klaimnya. Tapi kalau bidan menolong di luar jam dinas dan bukan di fasilitas kesehatan, ya itu hak mutlak bidannya. Harus diingat, persalinan di luar fasilitas tidak tercakup di dalam program Jampersal (baca Juknisnya baik-baik). Kalu sampai di luar jam dinas dan di luar fasilitas, anda masih juga harus nyetor hasil ke pemberi kerja, itu namanya perampokan. Bukankah gaji yang anda dan saya terima sebagai pegawai hanya untuk melaksanakan selama 8 jama sehari ? ( jam 7 – 15 ). Tidak ada di antara kita yang digaji untuk bekerja 24 jam sehari. Kalaupun pelayanannya 24 jam pasti dibagi dalam beberapa ship. Boleh-boleh saja minta kita kerja siang malam, tapi ya…. gajinya tiga kali lipat dong …..

        • admin says:

          Yth Ibu Jamila,

          Kami merasa sangat prihatin dengan apa yang Ibu dan (mungkin) teman-teman bidan lain rasakan. Kami mohon diinformasikan Kab/Kota tempat Ibu bertugas, agar nanti dapat segera kami tindak lanjuti akar permasalahannya. Tks.

  • topo says:

    Perkenalkan saya Topo dr FKM Undip, ingin mendptkan beberapa info sbb :

    “Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Quintil 1) baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Keadaan seperti ini banyak terjadi disebabkan kendala biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dalam upaya menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB, maka pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan upaya terobosan berupa Jaminan Persalinan (Jampersal)….<<<< Mungkin bisa dishare berapa target peningkatan di quintil 1 ini dan kapan akan dicapai pasca implementasi jampersal ?

    Jika skenario tersebut diatas bisa tercapai, ini yg saya pikir sgt menarik yaitu selanjutnya kira2 apakah bisa diprediksi berapa akan memberikan kontribusi terhadap percepatan tercapainya target MDG's 4 dan 5 di Indonesia ? (memang kita sadari akan tergantung banyak faktor lainnya tp khusus utk intervensi model jampersal ini apa bisa diperkirakan efek/kontribusinya kepada penurunan AKI & AKB?)
    terimakasih atas tanggapannya dan maaf jika ada yg kurang berkenan atas pertanyaan saya ini

  • boet says:

    Dana Jampersal hanya dari APBN atau APBD Prov dan kab/kota juga. Terus penyalurannya tak melalui Dinkes Provinsi yah? Terus rincihan utk setiap kab/kota berapa? Dan satu Prov berapa totalnya?

    • admin says:

      Yth Bpk Boet,

      Jampersal bersumber dana dari APBN Kementerian Kesehatan. Penyaluran dilakukan langsung dari Pusat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit mitra. Besaran alokasi dana Jampersal untuk tiap kabupaten/kota tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 515/MENKES/SK/III/2011 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota TA 2011. Tks.

  • Nareswara says:

    Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan :

    1. Puskesmas dan Bidan di Desa telah melaksanakan program Jampersal sejak bulan April 2011 tapi sampai saat ini dana belum bisa dicairkan karena perbup mengenai pemanfaatan dana jampersal masih dibahas di bagian hukum pemda. Besarnya jasa pelayanan telah disepakati yakni 85% dari pendapatan bruto puskesmas/bidan di desa yang disetorkan ke kas daerah kemudian keluar dalam bentuk jasa pelayanan melalui mekanisme APBD (DPA Dinas Kesehatan). Kendala dalam penyusunan perbup antara lain :
    a. Perbedaan tarif perda persalinan dengan paket tarif jampersal. Tarif perda pertolongan persalinan normal Rp. 200.000 sedangkan jampersal Rp. 350.000. Apakah boleh puskesmas/bidan di desa melakukan klaim sesuai paket tarif jampersal? Karena menurut juknis yang menggunakan perda tarif adalah klaim jamkesmas.
    b.Perda retribusi yankes di Kabupaten kami tidak mencantumkan besaran retribusi untuk ANC dan PNC serta rujukan persalinan tak maju. Apakah Bidan di desa boleh melakukan klaim kegiatan tersebut sesuai paket tarif jampersal?

    2. Apakah persalinan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di rumah pasien dapat diklaimkan ke jampersal? Apabila tidak dapat dibiayai dari dana jampersal apakah boleh bidan di desa memungut biaya ke pasien?

    3. Bagaimana jika pasien miskin peserta jamkesmas tidak mau bersalin di faskes meskipun sudah dimotivasi, kemudian ditolong oleh nakes melahirkan di rumah, apakah dapat diklaimkan ke jampersal?

    4. Bagaimana jika bumil/bulin/bufas peserta jampersal dirujuk ke RS namun ruang kelas III penuh? Apakah pasien tersebut bisa ditempatkan di kelas II tapi biayanya dijamin oleh jampersal?

    5. Pada juknis disebutkan bahwa tindakan persalinan dengan penyulit di puskesmas perawatan sebesar Rp. 500.000,-. Bagaimana dengan akomodasi (sewa kamar) dan biaya makan pasien?

    6. Kami sudah melakukan sosialisasi ke semua kecamatan tentang program Jampersal. Masyarakat tahunya bersalin di faskes tidak dipungut biaya. Pada keadaan DSOG tidak berada ditempat maka kami merujuk pasien jampersal ke RS Kabupaten lain kadang sampai ke RS Provinsi. Ternyata RS Kabupaten lain/RS Provinsi tidak melayani pasien jampersal dan dianggap sebagai pasien umum yang harus membayar biaya yankes. Kami merasa tidak enak dengan masyarakat seolah-olah membohongi mereka. Apakah tidak ada ada peraturan yang mewajibkan bahkan kalau bisa memberi sanksi bagi RS yang tidak mau melayani pasien jampersal?

    • admin says:

      Yth Ibu Nareswara,

      Dapat kami sampaikan bahwa masalah Peraturan Bupati sebaiknya diselesaikan secepatnya agar uang dapat dicairkan. Jika pengaturan melalui DPA tentu butuh waktu karena harus dengan persetujuan DPRD. Karena kesehatan merupakan urusan wajib daerah, mestinya filosofi dan semangatnya adalah bagaimana menyelamatkan ibu hamil/bersalin, bukan bagaimana bagi-bagi uang. Persalinan yang dijamin Jampersal secara normatif adalah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan kompeten dan dilakukan di fasilitas kesehatan. Bila ada wilayah yang karena sebab tertentu pasien tidak bisa persalinan di faskes, maka harus dibuatkan SK Kadinkes atau Bupati yang menyatakan bahwa wilayah tersebut memang belum memungkinkan persalinan seluruhnya dilakukan di faskes oleh karena (misalnya) kendala geografis. Ketentuan ini tentunya tidak berlaku di seluruh wilayah, melainkan hanya di wilayah-wilayah tertentu.

      Pelayanan persalinan pada Jampersal adalah di Puskesmas dan jaringannya, BPS/RB, dll. RS hanya untuk kasus rujukan, dan dilayani di ruang kelas 3. Bila ruang perawatan kelas 3 penuh, maka tanggung jawab Direktur RS untuk mencarikan solusinya.

      Biaya persalinan 500 ribu adalah PAKET pelayanan di Puskesmas PONED, sehingga karena merupakan paket, tidak ada rincian penggunaannya. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua ibu hamil itu di”Jampersalkan”, sehingga salah kalau semua bumil harus ikut Jampersal.

      Pelayanan Jampersal menganut asas portabilitas, sehingga bumil dari Kab A dapat dilayani di Kab B. Dan nantinya Kab B mengajukan klaimnya ke Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal di Dinkes Kab B. Demikian pula halnya dengan RS, tidak dikhususkan untuk menerima pasien hanya yang berdomisili di wilayah tersebut. Tidak boleh ada penolakan pasien Jampersal hanya karena alasan bukan warga/penduduk setempat.

      Demikian kami sampaikan.

      • Lukas says:

        Bila ruang perawatan kelas 3 penuh, maka tanggung jawab Direktur RS untuk mencarikan solusinya. Solusi seperti apa ? Ini sepertinya mengalihkan beban pemerintah kepada perorangan. Apa Direktur RS harus menanggung selisih biaya kelas 2 dan kelas 3 ?

  • Yulia T says:

    Mhn penjelasan
    Sy berada di RS PONEK, mengahadapi kasus sbg berikut :
    Pasien rujukan neonatus BBLSR perlu MRS hingga usia mencapai 44 hr apakah biaya selama kelebihan umur (44-28=16 hr masih bisa ditanggung Jampersal ?

    • admin says:

      Yth Ibu Yulia,

      Sesuai Juknis Jampersal, perawatan bayi baru lahir yang dapat ditanggung Jampersal adalah sampai dengan usia 28 hari. Setelah 28 hari, maka di luar tanggungan Jampersal. Kiranya dapat dicek kepada ybs, apakah punya jaminan atau asuransi lain yang dapat meng-cover biaya perawatan pasca usia 28 hari tersebut. Tks.

  • sunarto says:

    program pemerintah baik yang berupa askeskin,jamkesmas,jamkesda,jampersal dll, pada dasarnya bertujuan untuk menekan AKI dan AKB serta untuk mengejar target MDGs.ibarat ilmu silat pemerintah saat ini sedang mengeluarkan jurus mabuk dan menggunakan strategi random shooting (tembakan membabi buta) dan bukan focus shooting (tembakan jitu). menurut saya; apapun program pemerintah untuk penurunan AKI dan AKB tidak akan pernah berjalan/berhasil apabila persoalan dasarnya tidak pernah disentuh, yaitu maindset masyarakat dalam menerapkan PHBS, fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat milik pemerintah yang rasio dan distribusinya tidak merata, pola penempatan tenaga medis yang cenderung kotasentris, banyaknya sekolah kesehatan yang mencetak tenaga kesehatan yang tidak berkualitas. sebaiknya persoalan dasar tersebut dibenahi terlebih dahulu dengan cara kerja integral, komprehensif dengan seluruh instansi terkait untuk merumuskan rencana strategis dan teknis dalam rangka pemecahan masalah dasar tersebut. program jampersal muatannya cenderung populis dan politis untuk mendongkrak citra pemerintah seolah-olah pro rakyat dan biar kerjanya kelihatan oleh rakyat jika dibanding dengan menyelesaikan persoalan dasar diatas yang kinerjanya tdk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. prediksi sy program ini justru akan menjadi lahan baru bagi lahirnya korupsi di tingkat kab/kota dan kecamatan, mengingat mental birokrat kita yg msh buruk. juga akan berpotensi mengorbankan pelayan kesehatan yg berada di ujung tombak pelayanan. satu sisi mereka gajinya msh minim (blm remunerasi)sedang di sisi lain mrk dituntut all out 24 jam melayani. dalam bahasa agama program ini justru akan menimbulkan kemudlaratan buat pelayan kesehatan. klo mau akan lebih baik jika pemerintah tdk membatasi besaran klaim biaya partus di bidan desa, artinya berapapun biayanya hrs dibayar sebagai konsekwensi dari tindakan medis persalinan. atau klo dibatasi besaran biayanya sebut saja dengan subsidi persalinan shingga tdk menyesatkan, sbb indeks biaya di tiap daerah tugas bidan berbeda-beda blm lagi ditambah adanya praktek sunat menyunat klaim biaya persalinan oleh pihak-pihak terkait.

    • Lukas says:

      Betul itu Pak Sunarto. Bidan di desa dutuntut melayani 24 jam. Menolong persalinan entah kapan waktunya sebenarnya tidak dihargai karena klaim yang didapat dianggap sebagai pendapatan fasilitas pelayanan. Jadi harus setor ke Pemda. Nanti baru Pemda kasi balik berapa persen, gitu. Tiga ratus lima puluh ribu pas. Bidan tidak boleh minta tambahan kepada bulin. Kalau minta tambah bidan akan dikenakan sanksi. Tiga ratus lima puluh ribu, mau klaim ke Kabupaten, belum tentu langsung cair. Mending kalau kabupatennya dekat, kalau jauh dan biaya pp-nya lebih dari pada uang yang akan diklaim ? Ya… mikir dong, mau untung kok malah rugi ? Mending tetap di kampung aja dan persalinan gratis deh. Gak usah repot ngurus klaim, toh habis juga buat ongkos jalan.
      Menurut saya, lebih baik jampersal itu diberlakukan sebagai subsidi saja. Artinya, setiap ibu bersalin diberikan biaya sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah sebagai bantuan biaya persalinan. Di daerah saya, sekali menolong persalinan itu berkisar antara enam ratus hingga delapan ratus ribu rupiah. Tegantung seberapa sulit atau lama proses persalinannya. Dan yang perlu diketahui ialah bahwa selama ini, Poskesdes tidak pernah dijadikan tempat menolong persalinan karena tidak memadai untuk itu. Rumah tunggu juga tidak gampang dicari. Poskesdes kadang diletakkan pada lokasi yang terpisah dari pemukiman penduduk.

  • rinawati says:

    saya seorang bidan, tujuan jampersal sebenarnya cukup mulia. namun alangkah baiknya apabila program tersebut dikaji ulang. antara lain: sasaran jampersal dperjelas ( misal hanya untuk anak 1 dan ke2, harus ikut KB IUD atau Implant dan MOW ). Untuk klaim persalinan mohon ditambah jangan hanya 350 ribu ( bahkan ada yang masih kepotong restribusi hingga hanya terima bersih sekitar 200 rb). Seorang bidan dalam menolong persalinan membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang tinggi…. karena pertaruhannya nyawa ibu dan bayi. Bidan harus jantungan tiap menolong persalinan…. karena memang harus senantiasa waspada akan resiko dan komplikasi yang terjadi. kalau memang pasien tersebut miskin, saya yakin semua bidan di indonesia akan dengan sukarela memberi keringanan bahkan gratis ( seringkali pasien ngutang yang akhirnya tidak dibayar ). hal itu sudah biasa… dan kita iklas adanya. Tapi dengan program jampersal…. oklah secara teori orang kaya gak akan pakai jampersal….tapi karena iklannya jampersal untuk semuadan tanpa syarat…. ibu hamil kayapun akan menggunakan jampersal…. jangankn biaya persalinan yang ratusan ribu… wong beras murah seharga 20 ribu saja kalau bisa mereka juga ingin dapat. terus nasib bidan gimana???? sementara bidan dituntut untuk melengkapi sarana dan prasarana ( misal oksigen, dopler dll) yang butuh biaya… harus meningkatkan pengetahuan ( ikut seminar, pelatihan, sekolah) yang perlu biaya.Lha kalau klaimnya cuma segitu apa cukup?? jadi solusinya yang terbaik untuk saat ini adalah:
    1. sasaran jampersal diperjelas
    2. klaim persalinan dinaikkan minimal 600 ribu.
    insya allah bidan senang…. masyarakat senang…… AKI dan AKB turun.

  • krisna says:

    bapak/ ibu admin yg terhormat….
    saya domisili kota bandung, setelah saya ke puskesmas setempat, keterangan dari bidan jampersal hanya di tahun 2011, sedangkan 2012 masih menunggu SK dari pemprov, sedangkan insya 4JJI anak kami lahir bulan maret 2012.
    yang ingin saya tanyakan adalah .. sampai kapan jampersal ini berlaku??? apakah sesuai program pemerintah yaitu sampai 2014, ataukah disesuaikan oleh pemprov yaitu setahun sekali diperbaharui Melalui SK pemprov???
    thx bwt info nya

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk, untuk tahun 2012 Jampersal akan tetap ada. Mungkin yang dimaksud menunggu SK dari Pemprov adalah untuk besaran alokasi dananya. Untuk anggaran Jampersal tahun 2012 memang baru akan diluncurkan pada awal tahun 2012. Tks.

  • krisna says:

    maaf pak/bu Admin, mau tanya lagi,
    Insya 4JJI kami akan dikaruniai anak kembar. seandainya nanti dokter menyarankan operasi caesar utk persalinan anak” kami, apakah jampersal juga menjamin persalinan metode caesar di rumah sakit pemerintah. contohnya RS HASAN SADIKIN BANDUNG ??
    brapa lama dan berapa besar biaya yang di jamin oleh program jampersal ini??

    terima kasih sebelum nya atas Info nya….

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Krisna,

      Pertama-tama kami ucapkan selamat atas kehamilannya, semoga tetap sehat dan pada akhirnya nanti dapat melahirkan dengan selamat dan bayi sehat…

      Jika Ibu/Bpk tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan mitra Jamkesmas/Jampersal, maka Ibu/Bpk dapat memanfaatkan program Jampersal ini.

      Kehamilan ganda (gemelli) adalah kasus rujukan sehingga nantinya penanganan harus dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan (RS). Namun tetap diperlukan surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar mitra Jamkesmas/Jampersal (Puskesmas, dokter, atau bidan).

      RS mitra Jamkesmas/Jampersal di Kota Bandung cukup banyak, misal RSUP Hasan Sadikin, RSUD Kota Bandung, RS Muhammadiyah, RS Immanuel, RSUD Al Ihsan, RSB Astana Anyar, dll. Skema pembiayaan Jampersal di Rumah Sakit mengikuti suatu sistem yang disebut INA-CBGs, sehingga peserta/penerima manfaat Jampersal tidak boleh dibebani/ditarik iur biaya tambahan.

      Tks dan semoga bermanfaat.

  • Ibu Susiani says:

    Sy pernah bertanya2 &mengajukan jampersal,di puskesmas desa harapan jaya cibinong,singkat kata pihak puskesmas ibu tdk berhak dpt jampersal alasanya karena kami kerja (buruh pabrik;red). Ini bertentangan dgn informasi yg sy dpt dari RSUD cibinong,bahwa kita semua berhak mendapatkannya,*mohon bantuan tindakan ya bu MENKES….*

  • Ibu Susiani says:

    Sy pernah bertanya &mengajukan jampersal di desa harapan jaya cibinong, singkatnya, kata pihak puskesmas kami tidak berhak mendapatkan jampersal karena kami sedang kerja(buruh pabrik;red),&katanya lagi thn 2012 jampersal sepertinya sdh tdk ada, ini jelas bertentangan dng informasi di website ini,mohon beri penyuluhan puskesmas tsb,sepertinya puskesmas tsb kurang mndapat info yg cukup atau mungkin dia kesulitan klim/mendapat dana jampersal, mohon telusuri jg.*mohon bantuan ya buMENKES,,,*

    • admin says:

      Yth Ibu Susiani,

      Terima kasih atas informasinya, akan segera kami tindaklanjuti ke pihak2 terkait di Cibinong. Dapat kami sampaikan bahwa:
      1. Yang berhak mendapatkan Jampersal adalah: ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani sesuai ketentuan Jampersal (di Puskesmas atau faskes lain mitra Jampersal dan Kelas III RS mitra Jampersal).
      2. Jampersal tetap akan ada pada tahun 2012, sehingga Ibu tidak perlu khawatir.

  • Ibu Susiani says:

    Maaf Tanya lagi, Apa benar thn 2012 pembiayaan jampersal hanya berlaku untuk anak ke 1& ke 2, seperti yg di katakan perwakilan BKKBN jabar?.trims

  • Prima dharin says:

    Saya mau bertanya, istri saya hamil udh 9bln jalan tp sungsang. Menurut bidan mesti di operasi sesar. Nah yg jd pertanyaan saya udah buat jampersal, tp klo dirujuk ke RS mitra jampersal, Seperti RS hasan sadikin . apakah masih dikenai biaya. Trimakasih atas jawabnya…

    • admin says:

      Yth Bpk Prima Dharin,
      Sesuai ketentuan, pasien Jampersal tidak dikenakan iur biaya tambahan, dan fasilitas pelayanan kesehatan juga tidak diperkenankan memungut iur biaya tambahan kepada pasien Jampersal. Tks.

      • Prima Dharin says:

        Yth Bapak/ Ibu Admin

        assalamualaikum, alhamdulillah Istri saya sudah melahirkan tgl 27 januari yg lalu meskipun dengan operasi sesar tp syukurnya tertolong berkat adanya program jampersal sehingga kami tidak dipungut biaya sepeserpun. Terima kasih sekali lagi atas info yang diberikan disini. Alhamdulillah bayi kami sehat DAN sekarang sudah menginjak usia 2 bulan lebih. Mohon maaf kalau sekarang baru berkunjung ke website ini lagi.

        Terima kasih JAMPERSAL

    • nila says:

      pak, kalau boleh tahu. bpak membuat jampersal di puskesmas mna? dan persyaratannya apa saja? sya masih kurang mngrti tntang program ini. sya jg d daerah bandung. mohon infonya.

      • Prima Dharin says:

        Iya Ibu, maaf br bisa baca komentarnya. Persyaratannya sudah cukup jelas kok yang diutarakan oleh admin hanya cukup identitas diri saja. Harap maklum. Moga persalinannya lancar bu. Terima kasih

  • Ardin says:

    Yth Admin

    Langsung saja, saya adalah seorang PNS. Saat ini saya sementara menunggu kelahiran anak ketiga dari istri saya . Yang saya tanyakan apakah istri saya yang akan melahirkan anak ketiga dapat masuk Jaminan persalinan( Jampersal) ? Mengingat untuk anak ketiga, istri saya tidak lagi mendapat tanggungan persalinan dari Askes.sementaran pengasilan saya sangat pas2an. Mohon Pejelasan dikirim ke email saya. Tks.

    • admin says:

      Yth Bpk Ardin,
      Syarat seseorang bisa mendapatkan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Mengingat kehamilan untuk anak ke-3 Bapak tidak lagi memiliki jaminan pembiayaan persalinan, maka Bapak/Ibu dapat memanfaatkan Jampersal. Silakan Bapak/Ibu hubungi Puskesmas, bidan desa, atau fasilitas kesehatan swasta yang sudah bermitra dengan Jampersal terdekat. Tks.

  • lina says:

    suami saya punya jamsostek dr kantornya,apa saya bs ikut program jampersal.krn setau saya yg punya asuransi kesehatan tdk bisa ikut program jampersal…?

    • admin says:

      Yth Ibu Lina,
      Jika Jamsostek yang Ibu/Bpk punyai menjamin biaya paket persalinan, maka Ibu tidak dapat menggunakan Jampersal. Namun jika Jamsostek Ibu/Bpk tidak menjamin biaya paket persalinan (misal Jamsostek hanya menjamin rawat jalan atau kecelakaan kerja), maka Ibu dapat menggunakan Jampersal untuk pembiayaan paket persalinan Ibu. Tks.

  • eko says:

    yth admin,
    istri sy sdh hamil 34mgu dan saya bermaksud mengajukan jampersal.mau minta tlg syarat berkas dan administrasi apa yg harus sy penuhi di kelurahan,puskesmas dan rsud?terimakasih atas bantuannya

    • admin says:

      Yth Bpk Eko,
      Syarat untuk dapat memperoleh Jaminan Persalinan adalah:
      1. Ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dari pihak lain, dan
      2. Bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal.

      Untuk dokumen yang diperlukan hanya identitas diri (KTP atau identitas lain). Silakan Bapak dan Ibu menghubungi fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat (Puskesmas, bidan desa, atau fasilitas kesehatan lain yang telah bermitra dengan Jampersal). Jika Bapak/Ibu sudah memiliki tanda identitas diri, maka tidak ada dokumen apa pun yang harus diurus di Kantor Kelurahan. Pelayanan rujukan di RS hanya dilakukan jika ada indikasi medis (misalnya penyulit, komplikasi, dll) dan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, bidan, dll) kecuali dalam kondisi gawat darurat. Demikian kami sampaikan. Tks.

      • eko says:

        yth admin,
        sebelumnya terimakasih atas info yg sdh disampaikan.riwayat istri sy ini skrg kehamilan anak ke3 krn telat mnm pil kb,sewaktu anak 1(14th) istri di caecar dng biaya yg sgt banyax (pekerjaan sy serabutan )dan kelahiran anak ke 2 (6th) menurut bidan dkt rumah harus di caecar jg,krn tdk ada dana sy bw RS islam bandung(kami tinggal dijakarta).dan ditangani kepala dokter disana(prof)akhirnya dpt vakum,adanya jampersal ini menjadi bantuan untuk kami dan apakah harus ke bandung lg.atas perhatian dan bantuan informasinya kami berterimakasih sekali

        • admin says:

          Yth Bpk Eko,
          Secara medis memang ada indikasi bahwa untuk persalinan anak ke-3 ini sepertinya memang mesti dilakukan di RS. Untuk dapat memperoleh pelayanan persalinan di RS (termasuk persalinan dengan sesar) harus mendapatkan rujukan dari Puskesmas, bidan, atau fasilitas kesehatan lain yang bermitra dengan Jampersal. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi Puskesmas atau fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat. Dapat kami sampaikan juga bahwa pelayanan Jampersal tidak harus dilakukan di tempat sesuai domisili/KTP, namun dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terikat domisili. Untuk di wilayah Jakarta, Bapak dapat memperoleh pelayanan Jampersal misalnya di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat atau RS Persahabatan Jakarta Timur. Tks.

          • eko says:

            yth admin,

            Alhamdulillah ..istri sy sdh dpt melakukan persalinan dng baik mendapat putra ke3 yg sehat dr program jampersal ini dan kami berterimakasih kepada semua pihak yg telah membantu, khusus nya admin yg telah memberikan informasi kpd kami semua.insya ALLAH semua menjadikan pahala kebaikan.semoga program2 kementrian depkes terus berjalan memberikan yg terbaik utk masyarakat.amin

          • admin says:

            Yth Bpk Eko,
            Kami turut berbahagia dan mengucapkan selamat atas kelahiran putra Bapak/Ibu. Jangan lupa untuk ikut KB pasca persalinan (ingat, anak sudah 3, jika hamil lagi akan berstatus kehamilan risiko tinggi). Jangan lupa juga Imunisasi Dasar Lengkap dan ASI Eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. Tks.

  • nila says:

    mas admin.. jadi, untuk ikut jampersal hanya perlu KTP sja? tidak perlu dokumen lain?

    • admin says:

      Yth Ibu Nila,
      Pada saat pertama kali akan mengakses pelayanan Jampersal, hanya diperlukan identitas diri (KTP, Kartu Jamkesmas, SIM, atau bukti lain). Setelah itu nantinya pasien akan mendapatkan Buku KIA yang berisi catatan pelayanan selama hamil yang pernah diberikan. Buku KIA ini jangan sampai hilang dan harus dibawa ke mana pun Ibu pergi memeriksakan diri, termasuk dibawa ke RS pada saat dirujuk. Tks.

  • amine says:

    Untk pak admin.sy pengelola bok dipuskesmas di kab.brebes.
    selama ini untuk klaim jampersal di kab kami sudah lancar.cuman permasalahannya para bidan desa ditempat kami untk klaim jampersal harus menempuh perjalanan yang ckup jauh dan memakan waktu lebih dari satu jam untuk ke kota kabupaten.sehingga banyak bidan desa yang megeluhkan itu.apa ada solusi terbaik agar para bidan desa bisa klaim jampersal tapi tidak meninggalkan tempat praktiknya yang bisa memakan waktu seharian ( dari jam 08.00 – 15.00 ).

  • Mega says:

    Yth. Sdr. Admin
    Saya mega, sedang hamil anak pertama,usia kandungan sdh 32 minggu, perkiraan lahir awal april 2012, ktp saya domisili kota depok, saya sudah tanya ke puskesmas cilodong tempat saya kontrol kandungan, dan saya mendapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan program jampersal saya tinggal membawa ktp, KK, buku KIA dan surat rujukan dari puskesmas cilodong ke puskesmas poned cimanggis, tapi itu nanti pada saat umur kandungan 38minggu, yang saya ingin tanyakan adalah..
    1. Bila umur kandungan belum mencapai 38minggu dan saya belum mendapat surat rujukan tapi saya sudah mau melahirkan bagaimana? Karena waktu melahirkan tidak dapat diprediksi akurat,saya takut pada waktunya puskesmas sedang off,misal di hari minggu atau sudah melewati jam operasional.
    2. Misal karena suatu kondisi saya sedang berada di bandung atau tempat lainnya, yang mengakibatkan saya tidak dapat melahirkan di puskesmas poned cimanggis, apakah saya bisa langsung ke RS mitra jampersal (misal di bandung ke RS. Dr. Hasan Sadikin)??
    Saya selalu membawa smua persyaratan jampersal kemanapun saya pergi utk persiapan.. Kecuali surat rujukan dari puskesmas karena memang belum mendapatkan’y..
    Apa yang harus saya lakukan??
    Terimakasih..

    • admin says:

      Yth Ibu Mega,
      1. Jampersal hanya mempersyaratkan identitas diri (misal KTP, namun juga bisa yg lain). Kemudian pada ibu tersebut akan diberikan Buku KIA. Buku KIA ini harus dibawa ke mana pun Ibu berpindah, agar pencatatan tidak putus, dan dengan Buku KIA inilah nantinya Jampersal bisa diklaim oleh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan.
      2. Setiap pasien yang datang ke RS harus disertai rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, klinik, bidan, dll), kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan (tidak perlu surat rujukan). Rujukan sebaiknya dari fasilitas kesehatan di tempat biasa dia periksa, namun dapat juga dari faskes dasar yg lain.
      3. Pelayanan Jampersal mengikuti asas portabilitas, artinya pelayanan dapat diperoleh di wilayah mana pun, tidak terikat dengan status domisilinya. Ketika pada suatu saat ibu sementara sedang berada di wilayah lain dan tiba-tiba harus melahirkan, hal tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi kegawatdaruratan, sehingga Ibu dapat segera ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa memerlukan surat rujukan. Namun ketika Ibu memang sedang berada di wilayah domisili dan tidak dalam kondisi gawat darurat, tetap diperlukan surat rujukan. Tks.

  • ari says:

    yth admin,

    sy msh belum mengerti cakupan jampersal menjamin biaya apa saja (usg,darah,obat apotik)? sebab ketika sy dan istri hamil 8bln ke RSUD depok ada peserta jampersal lain disana cerita dikenakan beli darah di pmi dan biaya usg juga beli obat.apakah jampersal hanya gratis untuk melahirkan saja?mohon infonya..terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Ari,
      Jampersal merupakan jaminan bagi PAKET biaya persalinan, dengan ketentuan pasien tidak boleh lagi dipungut iur biaya tambahan lain. Tks.

  • iin says:

    ass
    saya ingin bertanya apakah dengan jampersal bayinya juga mendapatkan kebebasan biaya karena ada masalah dengan bayinya yang mana harus diberikan tindakan dan perlu beberapa hari untuk penyembuhannya. Thanks

    • admin says:

      Yth Ibu Iin,
      Jampersal juga menanggung bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari pasca kelahiran, apabila bayi tersebut sakit atau mengalami komplikasi/penyulit yang memerlukan penanganan medis. Tks.

  • aira says:

    Saya mahsiswa tingkat akhir dan rencanany saya ingin mengambil judul skripsi mengenai jampersal in, untuk mendapatkan semua informasi tentang jampersal ini kemana ya??secara ini adalah program baru pemerintah yang baru efektif 2011.
    trimakasih..

    • admin says:

      Yth Ibu Aira,
      Informasi tentang Jampersal secara lengkap dapat Ibu peroleh dalam Petunjuk Teknis Jampersal yang dapat Ibu unduh di website ini. Tks.

  • siti syahrifah says:

    dear depkes,
    saya mau tanya, puskesmas daerah kemayoran jakarta pusat tepatnya jl.kepu sudah ada program jampersal blm?terima kasih

  • nunik says:

    saya mau tanya d wilayah jakarta timur selain rs persahabatan ada dmn lg program jampersal.kl stiap bulan udah periksa k bidan apa boleh pindah ikut program ini…siapa yg menangani dokter kah apa praktek dokter baru…
    trimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Nunik,
      Selain di RS Persahabatan, Jampersal dapat dilayani di antara lain RS Pasar Rebo, RS Budi Asih, RS Polri Pusat Kramat Jati, RS UKI, RS Islam Jakarta Timur, RS Haji, dan RS Harapan Bunda. Tks.

  • Syifa says:

    Saya mau tanya, dari awal kehamilan saya selalu memeriksakan kehamilan di rumah sakit bersalin swasta,tapi belakangan suami kerjaan jatuh dan tidak punya apa apa lagi,bahkan biaya lahiran, rencana melahirkan dikampung setelah konsultasi dengan bidan ternyata ada program jampersal, saya mendapatkan buku kia tapi baru sekali pemeriksaan, dan tiba tiba ada masalah saya harus balik jakarta, diprediksi saya akan melahirkan tgl 2-3 mei 2012 ini, dari daftar rumah sakit yang saya baca, rs persahabatan adalah yang paling dekat, apakah saya bisa melahirkan dengan program jampersal disana? Dan bagaimana caranya?

    • admin says:

      Yth Ibu Syifa,
      Pelayanan Jampersal di RS diperuntukkan bagi kasus rujukan ibu hamil/bersalin/nifas yang mengalami kondisi penyulit/komplikasi, dan dilakukan atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (dokter, bidan). Tks.

  • ade says:

    puskesmas kecamatan jatinegara meminta surat keterangan rt rw sampai lurah untuk layanan jampersal..
    yg saya bingung tetangga yg sudah membuat surat keterangan itu malah diberi surat sktm untuk jampersal..
    yg menyatakan bahwa calon ibu berasal dari keluarga tidak mampu..
    dan harus di acc sampai kecamatan..
    mungkin para petugas dipuskesmasnya tidak membaca juknis atau kurang informasi ya..
    jadi ribet prosesnya urus sana sini mondar mandir..

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Ade,

      Terima kasih informasinya. Segera kami tindak lanjuti ke Puskesmas Jatinegara. Tks.

      • ade says:

        terima kasih admin atas tanggapannya..
        tetangga saya sudah melahirkan dipuskesmas KECAMATAN JATINEGARA dengan JAMPERSAL dilayani dengan BAIK dan GRATIS disana oleh bidan dan perawat..
        plus KB nya juga..

        nanti giliran saya 2 bulan lagi mudah2an sudah tidak dipinta surat keterangan rt rw lurah camat lagi..

        terimakasih jampersal

  • ai says:

    assalm..salam sejahtra bgi kita semua…
    saya mau tanya,apakah pelayanan jampersal harus dilaksanakan dirumah bidan/puskesmas?
    maksudnya seandainya ibu hamil memanggil bidan datang ke rumah ibu hamil tersebut untuk melakukan persalinan,apakah program jampersal ini berlaku?
    sebab dikampung saya,kalau melahirkan dirumah sendiri kemudian memanggil bidan,bidan tersebut meminta biaya kepada ibu hamil?
    mohon penjelasannya..???
    atas perhatiannya kami ucapkan trims

    • admin says:

      Yth Ibu Ai,

      Jampersal menanggung persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan) di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Poskesdes, dll). Dengan adanya Jampersal, semua persalinan didorong untuk tidak dilakukan lagi di rumah pasien, namun di fasilitas pelayanan kesehatan. Tks.

Leave a Reply