Direktur Bina Kesehatan Ibu Harapkan BOK Dukung Pencapaian MDG 5

Target MDG 5, khususnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), merupakan salah satu target MDGs yang memerlukan perhatian khusus. Diperlukan upaya-upaya terobosan dan inovatif untuk mengejar pencapaian target MDG 5 tersebut pada tahun 2015. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi salah satu dukungan pembiayaan yang diharapkan dapat difokuskan pada upaya pencapaian target MDG 5. Demikian disampaikan oleh Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA di hadapan Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia pada Pertemuan Evaluasi BOK 2012 dan Sosialisasi BOK 2013 di Hotel Garden Palace Surabaya tanggal 29 Januari 2013.

Dari tahun ke tahun, secara nasional kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi cenderung semakin membaik. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Cakupan kunjungan antenatal minimal empat kali (K4) mencapai 90,18% dan cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (Pn) mencapai 88,64%.

Namun demikian, masih ditemukan disparitas derajat kesehatan ibu, baik antar wilayah maupun antar sosial ekonomi. Terjadinya disparitas tersebut antara lain disebabkan oleh faktor geografis khususnya di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang terjangkau, keterbatasan tenaga kesehatan dalam hal jumlah, jenis, mutu, distribusi, retensi, serta masih adanya hambatan finansial masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk KB yang disediakan oleh Pemerintah.

Tantangan lain program penurunan AKI adalah masih besarnya proporsi kehamilan/kelahiran pada usia terlalu muda dan terlalu tua. Berdasarkan kajian tindak lanjut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, lebih dari 30% kematian ibu terjadi pada ibu usia di bawah 20 tahun dan ibu usia di atas 35 tahun. Kemudian lebih dari 10 persen kematian ibu terjadi pada ibu dengan lebih dari 4 anak.

Tantangan penurunan AKI ini telah ditangkap dan menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu pada Rapat Terbatas Kabinet yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Agustus 2012, Presiden memberikan Instruksi agar Kementerian Kesehatan bersama lintas sektor terkait merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mempercepat penurunan AKI.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Direktorat Bina Kesehatan Ibu bersama lintas program dan lintas sektor terkait telah merumuskan sasaran strategis dalam upaya percepatan penurunan AKI, yaitu:

  1. Menyediakan pelayanan KIA di tingkat desa sesuai standar,
  2. Menyediakan fasyankes di tingkat dasar yang mampu memberikan pertolongan persalinan sesuai standar selama 24 jam 7 hari seminggu,
  3. Seluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas PONED dan RS PONEK 24 jam 7 hari seminggu berfungsi sesuai standar,
  4. Terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi,
  5. Penguatan Pemda Kabupaten/Kota dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan, dll),
  6. Meningkatkan kemitraan lintas sektor dan swasta, serta
  7. Meningkatkan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui pemahanan dan pelaksanaan P4K serta Posyandu.

Dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut, untuk tahun 2013 Direktorat Bina Kesehatan Ibu bersama lintas program dan lintas sektor terkait juga telah merumuskan target rencana aksi pada tahun 2013, yaitu:

  1. Penyediaan 2.000 Poskesdes
  2. Penyediaan 7.655 Bidan Kit bagi Bidan Di Desa
  3. Pelaksanaan supervisi fasilitatif kepada Bidan Di Desa di 465 kabupaten/kota
  4. Penyediaan sarana dan prasarana persalinan bagi 2.070 Puskesmas
  5. Pelatihan PONED bagi 397 tenaga kesehatan
  6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di 398 kabupaten/kota (kumulatif)
  7. Distribusi dokter SpOG dan SpA ke 22 RS kabupaten/kota
  8. Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD) di 22 RS kabupaten/kota
  9. Pengembangan pedoman operasional rujukan kasus maternal dan neonatal di 19 provinsi
  10. Orientasi kader kesehatan tentang tanda bahaya dan peran mereka dalam P4K di 932 Puskesmas
  11. Pelaksanaan kelas ibu hamil di 7.458 Puskesmas (kumulatif)
  12. Pelatihan KB pasca persalinan bagi tenaga kesehatan di 681 Puskesmas Perawatan dan RS Kabupaten/Kota
  13. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi di 60.077  fasilitas pelayanan kesehatan (kumulatif)

BOK diharapkan dapat berperan dalam pencapaian sasaran strategis dan target rencana aksi tahun 2013 tersebut, di antaranya terkait penyediaan Poskesdes, BOK dapat dimanfaatkan untuk operasional Poskesdes seperti ATK dan fotokopi serta transport kegiatan luar gedung seperti kunjungan rumah, pelacakan, dan menghadiri pertemuan di Puskesmas.

Terkait pelaksanaan supervisi fasilitatif program kesehatan ibu, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk transport bagi bidan koordinator di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau bidan koordinator Puskesmas untuk melaksanakan supervisi fasilitatif. BOK juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan AMP, baik untuk pelacakan kasus kematian, otopsi verbal, transport peserta pertemuan AMP, dan konsumsi peserta pertemuan AMP.

Orientasi kader kesehatan tentang tanda bahaya dan peran mereka dalam P4K juga dapat dilaksanakan dengan dukungan dana BOK, meliputi transport petugas dan peserta, konsumsi petugas dan peserta, serta penggandaan media KIE. BOK juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, yang meliputi transport petugas, konsumsi petugas dan peserta Kelas Ibu Hamil, serta penggandaan media penyuluhan/KIE.

Di luar kegiatan tersebut, BOK tetap memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sesuai kondisi dan kebutuhan lokal, sepanjang bersifat promotif-preventif dan mendukung pencapaian target MDG 5.

Menutup penyajian, Direktur Bina Kesehatan Ibu mengharapkan seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden untuk mempercepatan penurunan AKI. Selanjutnya Direktur Bina Kesehatan Ibu juga mengharapkan seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan analisis permasalahan kesehatan setempat dan menetapkan prioritas permasalahan setempat, agar perencanaan kegiatan dan anggaran termasuk BOK bisa lebih fokus dan lebih berdaya ungkit dalam pencapaian target MDGs dan program-program kesehatan. (dit bina kes ibu)

4 Responses to “Direktur Bina Kesehatan Ibu Harapkan BOK Dukung Pencapaian MDG 5”

  • Lidia David says:

    Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB juga sukses mengembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dukungan penuh kepala desa dan warga meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap kesehatan ibu. Sementara itu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat telah berhasil mengembangkan Program Kesehatan Reproduksi Terpadu serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

  • BOK tahun 2013 merupakan kelanjutan dari BOK tahun sebelumnya dengan beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk penyempurnaan. Diharapkan pada tahun ini, pelaksanaan BOK benar-benar akan bermanfaat dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya promotif dan preventif dan fokus pada upaya pencapaian MDGs bidang kesehatan antara lain MDGs 1 ) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan , 4) menurunkan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7)kelestarian lingkungan hidup.

  • Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ibu di suatu wilayah adalah dengan mengukur tingkat angka pemakaian kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kematian ibu hamil dan melahirkan adalah kondisi 4 (empat) terlalu, yaitu jarak kelahiran dengan persalinan persalinan sebelumnya kurang dari 24 bulan (terlalu dekat), melahirkan anak lebih dari 4 anak (terlalu sering atau terlalu banyak), melahirkan pada usia di atas 35 tahun (terlalu tua), dan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun (terlalu muda) dan terlalu tua. Dengan pemakaian kontrasepsi secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya faktor resiko kematian yang pada akhirnya dapat menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dari kematian yang disebabkan oleh persalinan.

  • Mamie Lara says:

    Sebenarnya dengan atau tanpa adanya MDGs-pun, sudah merupakan tugas Negara dan segenap bangsa ini untuk menurunkan tingkat kematian anak sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945. Dan tugas menurunkan kematian anak bukan merupakan tanggung jawab Sektor Kesehatan saja tetapi seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, contohnya: Sektor Sosial-Ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab tingginya kesakitan dan kematian, Sektor Pendidikan untuk mengentaskan buta aksara yang menjadi penyebab ketidaktahuan dan kebodohan masyarakat, dsb. Contoh lain: target MDG 5 (meningkatkan derajat kesehatan ibu dengan cara menurunkan tingkat kematian ibu dalam proses melahirkan hingga tiga per empatnya dari kondisi tahun 1990) tidak akan tercapai apabila MDG 1, 2, 3 dan 6 tidak tercapai. Singkatnya, semua target MDGs saling terkait, bila ingin mencapai semua target MDGs maka semua sektor dan masyarakat harus bekerja keras bahu-membahu, saling mengisi dan terintegrasi.

Leave a Reply