Juknis Jampersal 2012 telah terbit

Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan Jampersal telah siap dilaksanakan per 1 Januari 2012. (file Juknis Jampersal 2012 dapat diunduh pada website ini pada menu Download atau Jampersal).

Secara umum ketentuan dan skema Jampersal pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan tahun 2011. Beberapa hal yang menjadi catatan pada pelaksanaan Jampersal tahun 2011 menjadi perhatian dan telah diupayakan untuk dilakukan pembenahan.

 

Terdapat beberapa pembenahan pada skema Jampersal tahun 2012 ini, di antaranya:

  • Perluasan pelayanan kesehatan yang dijamin
  • Peningkatan besaran tarif pelayanan yang ditanggung
  • Pembenahan pada pengorganisasian di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
  • Mekanisme pengelolaan keuangan/dana baik di tingkat dasar maupun tingkat lanjutan

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Jampersal merupakan paket pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan KB pasca persalinan. Sehingga setiap pasien penerima manfaat Jampersal, setelah melahirkan harus mengikuti program KB pasca persalinan. Dengan demikian, program Jampersal ini akan sejalan dengan program KB.

Dengan dukungan Jampersal diharapkan makin mengurangi hambatan finansial (financial barrier) yang dihadapi masyarakat yang selama ini tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan, agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia.

222 Responses to “Juknis Jampersal 2012 telah terbit”

  • Avant says:

    Istri saya hml 9 bln..menurut pemeriksaan dokter,pinggang sempit dan kemungkinan hrs caesar..yg saya tanyakan,apakah caesar menggunakan jampersal biaya jg ditanggung jampersal alias gratis?

    • admin says:

      Yth Bpk Avant,
      Jampersal menanggung pembiayaan persalinan dengan seksio atas indikasi medis bagi ibu hamil/bersalin yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Pelayanan persalinan dengan seksio tersebut harus dilaksanakan di RS, atas dasar rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya atau fasilitas kesehatan swasta yang sudah bekerja sama). Silakan hubungi Puskesmas terdekat untuk mendapatkan rujukan ke RS. Sesuai ketentuan, pasien penerima manfaat Jampersal tidak boleh dikenakan/ditarik iur biaya lagi. Tks.

  • Ningsih says:

    Berkaitan dengan juknis jampersal 2012 ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan :
    1. Pada hal 9 disebutkan bahwa Bidan Desa dalam wilayah kerja Puskesmas yang melayani Jaminan Persalinan diluar jam kerja Puskesmas yang berlaku di wilayahnya,dapat menjadi Bidan Praktik Mandiri sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Ijin Praktikdan mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK atas nama Pemerintah Daerah. Pada saat ini beberapa Bidan di wilayah kami belum mempunyai Surat Ijin Praktek dan beberapa yg mempunyai SIP sudah habis masa berlakunya sementara untuk pembuatan maupun menghidupkan SIP terkendala karena ybs harus mempunyai STR yang mana proses pembuatan STR memerlukan waktu relatif lama. Apakah bidan desa yang belum memiliki SIP atau SIP-nya sdh mati dapat menjadi Bidan Praktek Mandiri dan dibuatkan PKS dengan Dinkes Kab, karena diluar jam kerja puskesmas mereka juga melayani pasien jampersal.
    2. Pada hal 20 disebutkan bahwa transport rujukan risti, komplikasi kebidanan dan komplikasi neonatal pasca persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan kesehatan dasar dibiayai dengan dana dalam program ini, mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU)APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah. Pada SBU 2012 disebutkan bahwa satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota sebesar Rp. 110.000. Pada halaman penjelasan disebutkan untuk PNS satuan biaya dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas. Semua bidan desa di Kabupaten kami diberi kendaraan dinas, apakah boleh melakukan klaim sesuai besaran SBU? Sebagian besar rujukan bumil/bulin/bufas risti ke RSUD dilakukan dengan menggunakan ambulance puskesmas atau ambulance desa dimana diperlukan biaya BBM selain uang harian untuk sopir & bidan pendamping. Bagaimana perhitungan klaim transport rujukannya?
    3. Pada halaman 27 disebutkan Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pengelola keuangan Jamkesmas pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan. Apakah pengelola keuangan / bendahara ini dijabat oleh bendahara BOK seperti aturan tahun 2011? Kalau dilihat pada juknis BOK 2012 sepertinya tidak ada kata-kata yang menyatakan pengelola keuangan BOK merangkap pengelola keuangan jamkesmas-jampersal. Jika tidak, apakah pengelola keuangan ini berasal atau merupakan anggota dari Tim Pengelola Jamkesmas sementara untuk susunan Tim Pengelola Jamkesmas /Sekretariat Jamkesmas terdiri dari:
    1) Ketua.
    2) Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi.
    3) Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi.
    4) Anggota 2 orang.
    Sepertinya tidak ada sebutan pengelola keuangan/bendahara. Apabila pengelola keuangan ini bukan merupakan Tim Pengelola Jamkesmas maka untuk honornya diambilkan dari mana?

    • admin says:

      Yth Ibu Ningsih,
      Kami sampaikan penjelasan sbb:
      1. Untuk penyelenggaraan praktik bidan secara mandiri (Bidan Praktik Mandiri) tetap mengacu kepada Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dimana pada Pasal 2 disebutkan bahwa: Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Untuk dapat memperoleh SIPB, sesuai ketentuan memang harus memiliki STR.
      2. Untuk transport rujukan bagi peserta Jampersal memang sesuai dengan ketentuan Standar Biaya APBN. Transport tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendamping dibebankan kepasa pemerintah daerah.
      3. Sesuai dengan ketentuan, BOK merupakan APBN dengan skema Tugas Pembantuan (TP) ke Kab/Kota, sedangkan Jamkesmas/Jampersal adalah APBN dengan skema Bantuan Sosial (Bansos). Pengelolaan keuangan antara TP dan Bansos tidaklah sama. Untuk pengelolaan Bansos (Jamkesmas/Jampersal) cukup dilakukan oleh Tim Pengelola saja. Sedangkan untuk TP (BOK) pengelolaannya sesuai pengelolaan sebagai Satker (KPA, PPK, dan Bendahara). Demikian, tks.

  • muchsan says:

    yang saya tahu, program jampersal bisa dilakukan dengan hanya menunjukkan KTP daerah setempat.
    saya ada sedikit masalah, saat ini saya bekerja di daerah bekasi. beberapa minggu terakhir, istri ikut ke bekasi dan berencana ingin melahirkan di bekasi.
    Sebagai informasi, saat ini kandungan istri sudah berumur 8 bulan.
    yang saya tanyakan, bisakah istri menggunakan program jampersal saat melahirkan nanti dengan menggunakan KTP daerah Jawa tengah yang ia miliki?.
    jika tidak, adakah solusi yang lain untuk menghemat biaya saat periksa dan melahirkan nanti?.
    makasih atas jawabannya,…

    • admin says:

      Yth Bpk Muchsan,
      Kami sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan pelayanan Jampersal adalah dengan menunjukkan bukti identitas diri (KTP atau yg lain). Namun demikian bukan berarti bahwa pelayanan Jampersal hanya dapat diperoleh di fasilitas kesehatan sesuai alamat domisili. KTP atau identitas lain diperlukan semata-mata untuk keperluan pencatatan dan pelaporan Jampersal. Pada Jampersal berlaku asas portabilitas, yang artinya pelayanan dapat diperoleh di mana pun di seluruh wilayah Indonesia tanpa terikat dengan alamat domisili. Tks.

  • mulyadi says:

    pa,istri hamil 6bulan ,di daerah kami di wilayah bogor selatan kami mencoba mencari informasi perihal pembuatan jampersal,dari desa,sampaipuskesmas .tidak ada yang bisa menjelaskan informasinya apakah didaerah kami belum ada pelayanan jampersal…mohon infonya lebih jelas terima kasih

    (mulyadi)

    • admin says:

      Yth Bpk. Mulyadi,
      Pelayanan Jampersal dapat diperoleh di Puskesmas dan jaringannya termasuk Bidan Desa dan fasilitas swasta (yg bermitra dengan Jampersal). Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bogor telah melaksanakan Jampersal. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal tidfak diperlukan surat keterangan RT, RW, ataupun Kelurahan. Silakan langsung datang ke Puskesmas atau bidan desa terdekat dan sampaikan bahwa istri Bpk akan menggunakan Jampersal. Untuk informasi lebih lanjut, Bpk dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kab Bogor. Demikian, tks.

  • natalius says:

    Apakah untuk pelaksanaan Jampersal di semua daerah sama? Saya tinggal di Karawang, Jawa Barat, istri saya sedang hamil 6 bulan; anak kedua, menurut informasi tentang Jampersal melalui bidan tempat istri saya periksa kehamilan, pemerintah hanya mengganti biaya persalinan sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan selebihnya ditanggung oleh biaya sendiri. Padahal tanggal dua Januari kemarin, kakak saya yang berdomisili di Magelang Jawa Tengah melahirkan secara caesar dan mengikuti program Jampersal tidak dikenai biaya. Apakah jika istri saya melahirkan di Magelang, Jawa Tengah/Kuningan, Jawa Barat dapat mengikuti program jampersal? Sedangkan KTP dan KK kami adalah daerah Karawang, Jawa Barat? Terima kasih atas informasinya…

    • admin says:

      Yth Bpk. Natalius,
      Kami sampaikan bahwa:
      1. Program Jampersal berlaku dengan ketentuan/skema yang sama di seluruh wilayah Indonesia.
      2. Sesuai ketentuan, pasien Jampersal tidak diperkenankan ditarik iur biaya tambahan.
      3. Mengenai Rp 350.000, itu adalah besaran tarif pelayanan Jampersal untuk melahirkan normal di fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, bidan, dll), dan merupakan paket layanan. Artinya, jika pasien Jampersal melahirkan normal di Puskesmas/bidan, maka Puskesmas/bidan dapat mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota sebesar Rp 350.000. Dan sesuai penjelasan no.2 di atas, tidak ada istilah “selebihnya dibayar sendiri”. Puskesmas/bidan tidak diperbolehkan menarik iur biaya tambahan dari peserta Jampersal, karena obat-obatan dll sudah disediakan dari program KIA di Dinas Kesehatan Kab/Kota.
      4. Melahirkan sesar hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RS) dan dengan rujukan dari Puskesmas/bidan. Sama seperti di pelayanan tingkat dasar, pasien Jampersal di RS juga tidak diperkenankan untuk ditarik iur biaya tambahan.
      5. Pelayanan Jampersal berasas portabilitas, artinya pelayanan dapat diberikan di wilayah mana saja, tidak terikat alamat domisili pada KTP.

      Demikian kami sampaikan.

  • diana says:

    d juknis d sebutkan bahwa pasien jampersal harus mengikuti program kb pasca persalinan.bagaimana utk pasien yg tidak mau mengikuti kb pasca persalinan apakah dia tdk boleh ikut jampersal alias persalinan dg biaya umum.trima kasih,

    • admin says:

      Yth Ibu Diana,
      Jampersal adalah paket manfaat persalinan termasuk KB pascapersalinan. Sehingga pasien Jampersal setelah melahirkan harus mendapatkan pelayanan KB sepanjang tidak ada kontraindikasi medis yang melarangnya. Jenis/metode kontrasepsi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien.

  • agnes says:

    Jampersal merupakan paket pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan KB pasca persalinan. yang mau saya tanyakan, apakah KB tersebut ditentukan dari pihak RS ataukah pasien dapat memilih mau memakai KB jenis tertentu. terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Agnes,
      Untuk jenis/metode KB disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pasien, namun didorong sedapat mungkin menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), misal IUD/AKDR atau Kontrasepsi Mantap (Kontap).

  • vita says:

    kakak ipar saya baru saja menjalani persalinan secara caesar di sebuah rumah sakit swasta, atas rujukan bidan karena posisi bayi sungsang dan si ibu sudah lemas, apakah biaya persalinan tersebut ditanggung oleh jampersal seluruhnya ataukah rumah sakit masih akan menarik biaya lainnya

    • admin says:

      Yth Ibu Vita,
      Apakah sejak awal masuk RS Kakak Ibu Vita sudah menyatakan akan mengikuti program Jampersal? Jika sudah menjadi peserta Jampersal, maka biaya sepenuhnya ditanggung Jampersal dan sesuai ketentuan pasien tidak boleh ditarik iur biaya lagi.

  • Pengelola Jamkesmas Kab. Karawang says:

    Assalam,

    Yth. Admin

    Pada Tahun 2011 kami menyetorkan sisa dana jamkesmas/Jampersal pada tanggal 26 Desember 2011, sehingga masih ada klaim Puskesmas (Persalinan dan Rujukan) yang belum terbayarkan dari tanggal 26 s/d 31 Desember 2011.

    Pertanyaan kami :
    1. Apakah sisa kliam tahun 2011 yang belum terbayarkan tersebut dapat kami klaimkan pada anggaran tahun 2012.
    2. Apabila dapat diklaimkan, tarif yang digunakan mengacu pada Juknis 2011 (Persalinan Rp. 350.000) atau Juknis 2012 (Persalinan Rp. 500.000)

    Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

    • admin says:

      Yth Pengelola Jamkesmas Kab Karawang,
      Untuk klaim bulan Desember 2011 yang masih ada silakan diajukan dengan tetap melengkapi dokumen sesuai Juknis. Klaim akan dibayarkan memakai dana anggaran tahun 2012 namun dengan besaran tarif sesuai Juknis 2011 (karena pelaksanaan pelayanan yang diklaim adalah pelayanan di tahun 2011). Tks.

  • budimantoro says:

    saya mau nanya, untuk pencairan dana jampersal d RS yg menyediakan pelayanan jampersal apakah dananya sudah dcairkan..? dan apakah dana untuk persalinan dengan penyulit atau SC sama tarifnya dengan persalinan spontan? trimakasih atas jawabannya.

    • admin says:

      Yth Bpk Budimantoro,
      Dana Jampersal di RS untuk tahun 2012 sedang dalam proses peluncuran dana, yang nantinya akan kami koordinasikan dengan KPPN Jakarta. Untuk pelayanan persalinan di RS besaran tarifnya menggunakan mekanisme INA-CBGs. Tks.

  • dewi says:

    Yth. Admin
    jika pasien akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas jampersal tapi kemudian pindah ke kamar vip dengan sewa kamar ditanggung sendiri apakah diperbolehkan? karena kamar mandi selain vip kurang bersih dan air tidak mengalir
    mohon penjelasannya.terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Dewi,
      Dalam ketentuan Jampersal tidak dikenal “cost sharing”. Sesuai ketentuan, untuk tingkat lanjutan (RS), pasien Jampersal dirawat di Kelas III. Tks.

  • Shanti says:

    Yth Admin,
    bisakah saya diinformasikan Rumah Sakit mana saja yang telah ditunjuk untuk melayani rujukan Jampersal di Daerah Solo dan Sukoharjo Jawa Tengah?
    Terima Kasih sebelumnya,..

  • bagaz says:

    mau nanya,saya pingin menggunakan fasilitas jampersal…Bagaimana prosedur/syarat mngikuti program,atau cara daftar,menjadi anggota jampersal..?? trims

    • admin says:

      Yth Bpk Bagas,
      Syarat keikutsertaan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut dan mendapatkan pelayanan Jampersal, silakan menghubungi Puskesmas, Bidan Desa, atau fasilitas kesehatan lain yang bermitra dengan Jamkesmas/Jampersal terdekat. Tks.

  • idrus says:

    Yth admin

    Istri saya mengandung 2 bulan sekarang kelahiran ke3 (anak ke 4) lahiran kedua kembar dengan cecar, menurut bidan puskesmas kemungkinan lahiran ke 3 ini akan cesar lagi bisakah dapat jamkesmas?

  • rinawati says:

    yth ibu menkes…. saya adalah seorang ketua pengurus cabang IBI di salah satu kabupaten di jawa timur…dengan telah terbitnya juknis jampersal th 2012 kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengakomodasi keinginan kami para bidan, dan kami telah bertekad dan bersepakat untuk melaksanakan jampersal di seluruh anggota baik bidan desa maupun BPS yang ada. Namun bu, di tengah semangat yang kami susun siap ber MOU, ternyata kami masih menghadapi kendala. Pelaksanaan klaim untuk BPS yang dijuknis telah jelas disebutkan diterimakan 100 persen ( 500 ribu untuk persalinan normal), di lapangan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. karena proses klaim harus melewati verifikator di puskesmas, maka pihak puskesmas ( kepala puskesmas ) minta sebagian dari klaim tersebut, ada yang minta 50 ribu sampai 100 ribu…. dengan dalih untuk dana pendampingan dan kesejahteraan puskesmas. kalau itu diperuntukkan untuk teman yang berada di Polindes dan Pustu selama jam kerja saya bisa maklum bu… tapi kalau berlaku untuk semua, hati saya menangis bu. Kemarin di saat klaim 350 ribu ( juknis 2011) kami berjuang agar klaim itu naik, namun di saat klaim naik ternyata ada pihak pihak tertentu yang meminta. akhirnya anggota jadi tidak bersemangat lagi bu untuk melaksanakan jampersal. kalau sudah begini, siapa yang tidak berkomitment melaksanakan jampersal, bidan atau pihak lain??? kami sudah berupaya untuk advokasi ke Kadinkes tapi belum ada hasilnya. Apa yang bisa kami lakukan?

    • ida says:

      bener banyak potongan yang harus di keluarkan…..jadi banyak teman teman yang mengeluh…..dr Dinkes Dipotong.Trus biaya pendamping dan untuk puskesmas juga minta jatah….bahkan yang lebih fatal lagi kemarin 2011 di suruk mengembalikan dana jampersal 5 % karena dinkes kekurangan dana

    • admin says:

      Yth Ibu Rinawati,
      Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Mohon informasi lengkap daerah tempat tugas Ibu (dapat disampaikan ke email kesibu@yahoo.com) agar dapat kami segera tindak lanjuti ke Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat agar dilakukan pembinaan kepada Puskesmas di wilayah tersebut. Tks.

      • Tegas says:

        Wah, itu sih kebangetan, suka makan hak orang lain. Bukankah sudah digaji oleh pemerintah ? Dan setiap pekerjaan ada hak tunjangan jabatan maupun dukungan dana operasional ? Mestinya bukan melakukan pembinaan ke Dinkes TKP, tapi DIBINASAKAN saja alias ditindak tegas. JANGAN DIBIASAKAN MENTOLERIR KESALAHAN SEKECIL APAPUN. HANCUR NEGARA INI, NANTI. Apa lupa dengan ikrarnya sebagai pegawai negeri ? Panca Prasetya Korpri tidak diamalkan, saya yakin 100%, dihapalkan saja pun tidak.

  • shev says:

    istri saya baru melahirkan anak kedua di puskesmas…ktika ibu bidan mau ngambil persyaratn untuk program jampersal katanya itu sepaket dengan IUD…kmudian saya dan istri sya spakat unutk tidak menggunakan IUD..karena kami dari dulu sudah terbiasa menggunakan PIL KB…dan berencana untuk tidak punya anak lagi….tapi kata bu bidan kalau ternyata istrui saya tidak mau pasang IUD maka harus bayar biaya persalinan 750rb..pertanyaan saya…apakah memang harus bayar sebesar itu?apakah PIL KB juga bukan merupakan bagian dari Program KB?…mohon penjelsannya

    • admin says:

      Yth Bpk,
      Jampersal merupakan pembiayaan paket persalinan, sejak pelayanan antenatal/kehamilan, persalinan, pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk KB pasca persalinan. Pada saat akan ikut Jampersal, keluarga (ibu dan suami) harus setuju untuk ikut program KB setelah melahirkan. Mengenai jenis kontrasepsi yang akan digunakan tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ibu serta tidak mengganggu proses menyusui, dengan tetap diarahkan pada penggunaan kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD, implan, atau kontrasepsi mantap. Demikian, tks.

  • Rochyadi says:

    Alhamdulillah tarip Jampersal naik, namun masih mengecewakan sebagian besar pihak( puskesmas n bidan ) krn klaim harus distor dulu ke kas daerah n kapan kembalinya? itu yg membuat cemas para pelaksana. Apakah ada mekanisme/ peraturan yg lebih sederhana n tdk jlimet?. Yg penting transparan n program berjalan baik. Tlg kpd yg berwenang agar dikaji lagi. Mmaaf n trims

    • admin says:

      Yth Bpk Rochyadi,
      Setelah klaim cair dan dibayarkan, maka status dana tersebut menjadi pendapatan fasilitas kesehatan. Bagaimana pengelolaan selanjutnya, tentu bergantung pada status fasilitas kesehatan tersebut (faskes Pemerintah BLU, Non-BLU, atau fasilitas swasta). Untuk fasilitas kesehatan milik Pemda (Puskesmas, RSUD, dll) tentu mekanismenya mengikuti ketentuan Pemda setempat (sesuai era otonomi daerah). Tks.

    • dr.siti murtafiah says:

      Sy seorang kapusk rawat jalan,dimana tdk ada partus di puskesmas kec jam kerja.Sy prihatin karena klaim jampersal 2011 yg cair kemarin hrs disetor semua ke kasda,bidan sy sbg pelaksana tdk dpt jasa sama sekali pak,padahal mereka melayani jampersal tanpa batasan waktu tanpa batas wilayah. Ini sngt tdk manusiawi,shg thn ini mereka berencana tdk mau melayani jampersal.Bgmn solusinya,jasa jampersal itu yg benar disetor atau mnjadi hak pemberi layanan. Dlm hal ini km pusk.tdk ada pikiran sdktpun utk dpt keuntungan,plng ndak mereka tetap mau melayani px jamprsal sdh alhamdulillah,mengingat nominalnya yg dibwh standar.

      • admin says:

        Yth Ibu dr.Siti Murtafiah,
        Setelah klaim Jampersal dicairkan, maka status dana tersebut menjadi Pendapatan Fasilitas Kesehatan, dalam hal ini menjadi Pendapatan Puskesmas. Mekanisme selanjutnya dari pemanfaatan dana tersebut bergantung pada status fasilitas kesehatan, dalam hal ini status Puskesmas. Apabila Puskesmas sudah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, maka dapat dikelola langsung oleh Puskesmas. Namun apabila status Puskesmas belum/tidak BLUD, maka tetap mengikuti mekanisme daerah, dimana dana tersebut harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah, untuk kemudian nantinya akan kembali ke petugas yg bersangkutan sesuai kebijakan/aturan daerah masing-masing. Apabila dirasakan terdapat kekurangadilan dalam hal ini, maka Dinas Kesehatan (sebagai SKPD yang membawahi Puskesmas) harus melakukan advokasi kepada stakeholder terkait di Pemda terkait pengembalian jasa pelayanan kepada petugas kesehatan. Tks.

  • ayu says:

    yth. Admin
    1. Dalam juknis jampersal di sebutkan bahwa klaim untuk jasa pelayanan KB pasca salin di puskesmas di ajukan ke pengelola jamkesmas& BOK.mohon penjelasannya?
    2. Dalam tabel besaran tarif pelayanan disebutkan bahwa tarif untuk pelayanan kb pasca salin jenis alkon suntik adalah 10.000.Apakah tarif hanya untuk pemakaian sekali suntik saja pasca salin?
    3. Apakah jampersal bisa digunakan pada ibu yg hamil di luar nikah/unwanted pregnancy atau korban perkosaan?

    • admin says:

      Yth Ibu Ayu,
      1. Betul, dalam Juknis Jampersal 2012 telah ditentukan bahwa klaim untuk pelayanan KB pasca persalinan tetap diajukan ke Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal di Dinkes Kab/Kota.
      2. Pelayanan KB pasca persalinan yang ditanggung dalam Jampersal adalah selama status ibu masih ibu nifas (pasca melahirkan sampai dengan 42 hari pasca persalinan). Setelah itu pelayanan KB tidak ditanggung Jampersal.
      3. Syarat ikut Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Tidak dipersyaratkan mengenai status pernikahan atau korban perkosaan.
      Tks.

  • fafa says:

    yth admin,
    sampai kapankah jampersal itu berlaku?karena kemaren saya ingin mendaftar jampersal tetapi pihak puskesmas bilang kalau sudah tidak bisa lagi memakai jampersal,trims

  • rinawati says:

    yth bu menkes dan admin…. alhamdulillah kami sampaikan bahwa hasil rakor kami PC IBI dan Kadinkes dan kepala puskesmas, menghasilkan sebuah keputusan bahwa pelaksanaan jampersal di kabupaten kami dilaksanakan sesuai juknis yang ada , kalim BPS diterimakan 100 persen. dengan demikian pelaksanaan jampersal bisa dilaksanakan, semua bidan ikut MOU. sudah tidak ada lagi halangan finansial untuk bumil, bulin, bufas. terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Rinawati,
      Terima kasih atas dukungan dan komitmen yang telah dibangun. Hanya dengan keterpaduan tersebutlah maka program kesehatan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya diharapkan akan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kami juga akan sangat menyambut baik apabila Ibu berkenan menulis pengalaman “membangun komitmen” tersebut dan mengirimkan kepada kami, supaya nanti dapat kami tampilkan di website ini agar dapat di-sharing dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Salut!

  • dani says:

    yth admin,

    bagaimana jika seorang ibu atas inisiatif sendiri datang ke rumah sakit untuk melahirkan di rumah sakit, meski di daerahnya sudah ada bidan desa ? sedangkan bidan desanya tidak menyarankan sang ibu untuk melahirkan di rumah sakit karena memang tidak ada indikasi untuk dirujuk…

    apakah ibu tersebut bisa secara otomatis ikut program jampersal atau tetap harus mencari rujukan dulu agar bisa ikut program jampersal ?

    mengenai rujukan, apakah harus rujukan dari puskesmas atau cukup bidan desa di desanya ?

    mohon penjelasan, terimakasih.

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Dani,
      Setiap pasien yang datang ke RS harus disertai rujukan dari fasilitas kesehata dasar (Puskesmas, klinik, bidan, atau yang lain), kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan (tidak perlu surat rujukan). Rujukan sebaiknya dari fasilitas kesehatan di tempat biasa dia periksa, namun dapat juga dari faskes dasar yg lain. Tks.

  • puskesmas tamberu barat says:

    Yth Admin . Saya petugas jampersal di Puskesmas Tamberu Barat. Untuk 2012 rincian klaim jampersal berapa di kab.sampang jatim? trims infonya

  • abahjack says:

    Apa prosedur yang harus ditempuh bagi seorang ibu hamil agar persalinannya kelak ditanggung oleh program jampersal, apakah harus mendaftar dulu di Desa atau puskesmas setempat ? Mohon penjelasannya, terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk,
      Syarat ikut Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Dari sisi pasien, yang penting ybs harus punya identitas diri (yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat jelas). Silakan hubungi Bidan atau Puskesmas terdekat untuk informasi lebih lanjut dan akses pelayanan Jampersal. Tks.

  • Pengelola Jamkesmas Kab. Karawang says:

    Assalamualaikum,
    Yth. Admin

    Mohon penjelasan lebih lanjut tentang :
    1. Dalam buku juknis jampersal dijelaskan bahwa kunjungan PNC ke-1 dimulai 6 jam s/d hari ke-2, sedangkan PNC ke-2 dimulai hari ke-3 s/d hari ke-7. Hal tersebut tidak sama dengan kebijakan Programer KIA dimana PNC ke-1 dimulai 6 jam s/d hari ke-3, sedangkan PNC ke-2 dimulai hari ke-4 s/d hari ke-7.
    2. Mana yang harus kami ikuti dalam penentuan kunjungan pertama dan kedua, sesuai jukniskah atau mengikuti programer KIA, karena hal tersebut akan berpengaruh pada laporan cakupan PNC.

    Wassalam,

  • izza says:

    yth admin,
    saya ingin menanyakan tentang rujukan persalinan.

    bagaimana jika ibu hamil yang biasanya anc di bpm ( bpm sudah mou jampersal dengan dinas kesehatan ) tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk melahirkan, sedangkan bpm sebenarnya tidak merujuk karena memang ibu hamil tersebut bisa melahirkan di bpm, apakah tetap harus menyertakan surat rujukan ? kalau iya, siapa yang berwenang dan wajib memberikan surat rujukan, puskesmas setempat atau bpm ( tempat dimana ibu hamil anc ) ?

    terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Izza,
      Setiap pasien yang datang ke RS harus disertai rujukan dari fasilitas kesehata dasar (Puskesmas, klinik, bidan, dll), kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan (tidak perlu surat rujukan). Rujukan sebaiknya dari fasilitas kesehatan di tempat biasa dia periksa, namun dapat juga dari faskes dasar yg lain. Tks.

  • ocha says:

    asslam…..bu menkes…
    bu saya mau nanya apakh benar rs tdk mlayani jampersal dgn persalinan biasa / normal… tanpa resti… krn kmrin klg saya d tolk mgunakn jampersal oleh rsu krn prsalinan tanpa resti.. wktu tu kami mmg langsung k rsu krn letaknya lbih dekat dari rumah….
    2. apakah uang yg sudah kami bayarkn bisa d klaim kn???? kalau bisa bagaimana caranya????
    3. apakah khamilan dgn hbsAg postif bs mgunakan jampersal???? apakah itu masuk dlm persalinan resti????
    terima kasih…..

    • admin says:

      Yth Ibu Ocha,
      1. Dalam kebijakan umum Jampersal (dan juga Sistem Kesehatan Nasional), pelayanan kesehatan diberikan secara terstruktur dan berjenjang sesuai asas rujukan. Dalam prinsip ini, semua kondisi yang bersifa normal mestinya ditangani di fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, Klinik, dll). Sementara itu RS hanya menerima pasien rujukan yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan dasar. Demikian pula dengan kehamilan dan persalinan. Untuk kehamilan dan persalinan normal mestinya cukup ditangani di fasilitas kesehatan dasar. Semua kehamilan dan persalinan yang sampai ke RS mestinya atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar, kecuali jika kondisi kegawatdaruratan.
      2. Jampersal tidak memberikan penggantian dalam bentuk dana cash kepada pasien. Dalam Jampersal, pasien menerima pelayanan sesuai standar tanpa dipungut biaya tambahan oleh fasilitas kesehatan. Dengan demikian, memang tidak ada mekanisme klaim dari pasien kepada pemerintah.
      3. Penetapan kehamilan atau persalinan risiko tinggi dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan) yang secara langsung memeriksa kondisi pasien, setelah melakukan wawancara medis (anamnesis), pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan penunjang (lab, dll). Silakan konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang memeriksa kondisi kesehatan Anda.
      Tks.

  • Ningsih says:

    Yth admin…
    Ada lagi yang ingin saya tanyakan :
    1. Karena jampersal hanya dapat diklaimkan kalau melahirkan di fasilitas kesehatan sementara pada beberapa polindes/poskesdes yang tidak/belum layak dijadikan tempat untuk menolong persalinan maka sebagian puskesmas non perawatan disepakati menjadi faskes program jampersal. Apakah boleh? Apabila persalinan dilakukan diluar jam dinas Puskesmas apakah dianggap sebagai faskes swasta? Bagaimana dengan PKS-nya?
    2. Di RS Kabupaten tidak mempunyai dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis anak. Dalam keadaan emergency pasien kebidanan dari desa/puskesmas dirujuk ke RS terdekat dalam hal ini RS Swasta yang tidak melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan. Apakah boleh bidan desa melakukan klaim terhadap tindakan pra rujukan dan juga klaim biaya transportasinya ke Tim Pengelola Jamkesmas-Jampersal Kabupaten?

    • admin says:

      Yth Ibu Ningsih,
      1. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya adalah untuk membangun Ruang Persalinan di seluruh Puskesmas (baik Puskesmas Perawatan maupun Non Perawatan). Dengan demikian jika Puskesmas Non Perawatan tersebut memang memiliki ruang/fasilitas untuk menolong persalinan, maka persalinan dapat ditolong di Puskesmas tersebut.
      2. Puskesmas bagaimanapun juga tetap berstatus fasilitas kesehatan milik Pemerintah, sehingga tidak memerlukan Perjanjian Kerja Sama dan tidak dapat dianggap sebagai fasilitas kesehatan swasta.
      3. Walaupun pasien dirujuk oleh bidan desa ke RS swasta, bidan desa tersebut tetap dapat mengajukan klaim Pelayanan Pra/Persiapan Rujukan.
      Demikian kami sampaikan. Tks.

      • Ningsih says:

        Kalau untuk klaim transportnya baik bidan atau puskesmas yang merujuk ke RS Swasta apa dapat dijamin Jampersal?

        • admin says:

          Yth Ibu Ningsih,
          Betul, utk transport rujukan pasien dapat ditanggung di Jampersal. Informasi lebih lanjut bisa Ibu dapatkan di Juknis Jampersal 2012 yang dapat Ibu unduh di website ini. Tks.

  • Dadang says:

    Yth admin…
    Saya ingin melaporkan tentang program jampersal di kabupaten pasuruan, yang intinya bidan PTT di anak tirikan dengan bidan yang sudah berstatus pegawai negeri, waktu klaim jampersal besaran uang yang diterima bidan PTT Kabupaten Pasuruan lewat puskesmas teryata hanya mendapat 200 ribu dan sedangkan bidan yang sudah berstatus PNS mendapat 600 ribu, padahal untuk menolong persalinan itu sangat berisiko tinggi, kami bidan PTT sangat berharap untuk tidak dianak tirikan mengingat kami yang bekerja di daerah terpencil yang jauh dari keramaian merasa tidak adil dalam kasus klaim jampersal. mohon kiranya admin untuk mengecek kebenaran berita ini di daerah kami yaitu kabupaten pasuruan,…

    • admin says:

      Yth Bpk Dadang,
      Terima kasih atas informasinya. Kami segera tindak lanjut ke Kab Pasuruan. Tks.

      • Dadang says:

        Terima kasih tenggapan Bapak/Ibu

        Untuk diketahui seluruh Bidan PTT Kabupaten Pasuruan yang mempunyai SIPB (Surat Izin Praktek Bidan) ditarik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan anehnya klaim Jampersal ke puskesmas tidak dibayar penuh melainkan hanya dibayar 200 ribu, Kami mohon segera ditindak lanjuti di daerah kami berada.

        (informasi ini berdasarkan kenyataan di lapangan, saya cuman menyampaikan berita di atas berkaitan dengan program jampersal di Kabupaten Pasuruan)

        - Kasus Bidan PTT dianak tirikan pernah muncul di Radar Bromo, Jawa Pos.)

        Terima Kasih atas perhatianya.

        Wasalam.

  • ani r says:

    yth:
    admin,..
    maaf senelumnya,. saya ingin bertanya apakah telah dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan jampersalkhususnya di Jawa barat. apakah dinas kesehatan provinsi telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jampersal ini.
    sy sangat mendukung program ini.trimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Ani,
      Evaluasi Jampersal di Jawa Barat mestinya sudah dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal Tingkat Provinsi Jawa Barat yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk informasi lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas dukungan Ibu terhadap program Jampersal. Tks.

  • Yitno says:

    Yth Admin…
    Saya mau tanya,apakah kalo sudah ikut Askes atau Jamsostek tdak bsa mengikuti program jampersal?? Trima kasih sblmnya.

    • admin says:

      Yth Bpk Yitno,
      Apabila Askes atau Jamsostek yang dimiliki juga menanggung jaminan paket persalinan (maternity), maka tidak bisa ikut Jampersal. Namun jika Askes atau Jamsostek yang dimiliki tidak menanggung jaminan paket persalinan, maka dapat ikut Jampersal. Tks.

  • aryadi says:

    bolehkah istri seorang pns yang akan melahirkan anak ke-3 menggunakan jampersal

    • admin says:

      Yth Bpk Aryadi,
      Syarat mendapatkan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan (untuk kehamilan/kelahiran anak pada saat itu) dan bersedia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Kehamilan/kelahiran anak ke-3 PNS tidak lagi ditanggung Askes. Sepanjang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan lainnya, maka kehamilan/kelahiran anak ke-3 tersebut dapat ditanggung Jampersal sesuai ketentuan yg berlaku. Tks.

  • caridin trisna says:

    kpd menkes dan admin.mw tny klu sarat-sarat dan ketentuan untuk mendapatkn jampersal itu apa sj?sebgi info sy brdomisili d daerah taruma jaya bekasi..trmksh

    • admin says:

      Yth Ibu Trisna,
      Syarat mendapatkan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut dan keikutsertaan, silakan Ibu menghubungi Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain terdekat yg sudah bermitra dengan Jampersal. Tks.

  • Yahya says:

    Apakah program jampersal ini khusus buat orang miskin?atau untuk seluruh masyarakat baik yg miskin atau yg kaya?mhn infonya,tanks

  • Yahya says:

    Apakah program jampersal ini khusus buat orang miskin saja atau bs dinikmati baik yg miskin atau yg kaya?soalnya sy tanya pd bidan desa program hanya khusus buat orang miskin.minta info nya?

    • admin says:

      Yth Bpk Yahya,
      Sasaran Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Dengan demikian tidak terbatas pada masyarakat miskin, namun yang penting tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani sesuai ketentuan yang berlaku. Tks.

  • Andriy says:

    Di tempat saya, Jampersal tidak ada sosialisasi. Justru yg di sosialisasikan Jamkesda yg berbayar Rp 120.000,- per KK. Syarat ikut Jampersal juga harus mendaftar Jamkesda dulu.
    Apakah harus demikian?

    Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah.

    • admin says:

      Yth Bpk Andry,
      Jampersal adalah jaminan pembiayaan paket persalinan yang bersumber dana dari APBN Kementerian Kesehatan. Sedangkan Jamkesda adalah jaminan pembiayaan kesehatan yang bersumber dana dari APBD Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh terjadi duplikasi pembiayaan, artinya satu orang tidak boleh secara bersamaan dicover oleh Jamkesda dan Jampersal. Dengan demikian tidak benar bahwa untuk dapat memperoleh pelayanan Jampersal, ybs harus mendaftar Jamkesda dulu. Tks.

  • Marsha says:

    Saya tinggal di Depok.periksa kehamilan di Puskesmas Baktijaya,Kec.Sukmajaya.
    Karena ingin mendapatkan jampersal,lalu tanya-tanya ke petugas pelayanannya,katanya tempat rujukannya di RS.Fatmawati.. Apakah di Depok tidak ada?kenapa harus Fatmawati?
    Di Puskesmas tsb memang tidak ada fasilitas utk melahirkan,Kalau ingin melahirkan apakah harus ke Rs.rujukan tsb atau dimana?mohon penjelasan detailnya.
    Terimakasih.

    • admin says:

      Yth Ibu Marsha,
      Pada kondisi kehamilan/persalinan normal, pelayanan diberikan di fasilitas kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, Bidan Desa, Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, atau fasilitas kesehatan swasta lain yg sudah bermitra dengan Jampersal). Pilihan fasilitas kesehatan tingkat dasar ini dapat dilakukan di mana pun tanpa terikat status domisili. Apabila terjadi komplikasi atau penyulit, barulah dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RS). Untuk di Kota Depok, terdapat beberapa RS yang sudah bermitra dengan Jamkesmas/Jampersal, di antaranya RSUD Kota Depok, RS BHakti Yudha, RS Meilia, RS Sentra Medika, RS Simpangan, RS Tugu Ibu, dan RS Tumbuh Kembang. Tks.

  • Bidan Desa Yg Lesu says:

    Yth Admints :

    Istri saya Bidan Desa di Salah Satu Kab Di Sumatera Selatan.
    Setahu kami jika pertolongan persalinan di desa PNC,PNC,Partus diganti biaya dari Jampersal Rp 420.000.-

    Tp dalam kenyataan dana tersebut diterima kurang dari Rp 300.000.-.
    Pihak Dinkes Kab dr informasi yg kami terima dari Puskesmas meminta fee dari dana BOK berikut Jampersal.Mereka memainan Surat Perintah Bayar di Bank kalau tidak memberi fee.
    Kemudian Pimp PKM dan Bendahara jg minta jatah.
    Jadilah dana jampersal Jd DANA BANCAAN.
    Akhirnya di beberapa tempat Bidan Desa terpaksa meminta biaya tambahan dari Ibu yg melahirkan.
    Indonesiaku…..dr dulu Tidak Berubah….

    Salah satu koment diatas malah lebih parah cm terima Rp 200.000.-.

    Trakhir informasi yg kami terima,dana klaim Jampersal akan menjadi Rp 600.000.-
    Tapi banyak bidan desa yg menjadi LESU
    Bahkan sebenarnya banyak bidan yang jd malas mengurus klaim persalinan sebab tahu dana tersebut akan menjadi dana BANCAAN pihak-pihak tertentu.

    Tolong Admint atau Pihak Depkes kalau ke lapangan mampir ke desa ,silahkan tanya langsung kepada bidan desa berapa biaya yg diterima dr Jampersal.

    • admin says:

      Yth Bpk,
      Terima kasih atas informasi yang diberikan. Kami akan sangat berterima kasih apabila Bpk berkenan menginformasikan secara lebih detail di daerah mana kejadian tersebut berlangsung, agar kami dapat menindaklanjutinya secara tepat. Bpk dapat menginformasikannya melalui email kami di: kesibu@yahoo.com. Tks.

  • mufly says:

    yth,
    amdin…
    apakah kelahiran anak pertama (melahirkan secara normal tanpa sesar dan tidak ada gangguan sama ibu yg melahirkan bisa ikut jampersal)?karena menurut bidan setempat kalau tidak ada indikasih penyakit sama ibu mau melahirkan tidak dapat jampersal? tks

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Mufly,
      Syarat mendapatkan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Jampersal menanggung baik kondisi normal (dilayani di fasilitas kesehatan dasar) maupun kasus dengan komplikasi/penyulit (dilayani di fasilitas kesehatan rujukan). Persalinan normal termasuk yang dijamin Jampersal. Tks.

  • andriansyah says:

    Yth,
    Admin..
    saya mau bertanya, istri saya sedang hamil jalan 6 bulan anak pertama kita caesar sekarang sedang mengandung anak ke 2, yang saya tanyakan apakah saya bisa ikut jampersal untuk persalinan caesar anak kami,istri saya sih KTP jakarta sesuai dengan tempat saya dan istri periksa di puskesmas kec jagakarsa tapi KTP saya tangerang itu bagaimana apa kita bisa ikut jampersal…?
    Dan saya sudah tanya di puskesmas kata nya untuk jampersal lahiran caesar gratis tapi kata pihak puskesmas mereka tidak tahu klo di rumah sakitnya gratis atau tidak nya..?
    lalu saya mau mananyakan juga tentang persyaratan nya bagaimana,apa saja yg di perlukan selain fotocopy KTP..?
    Treima kasih..

    • admin says:

      Yth Bpk Andri,
      Syarat mendapatkan Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Jampersal menanggung baik kondisi normal (dilayani di fasilitas kesehatan dasar) maupun kasus dengan komplikasi/penyulit (dilayani di fasilitas kesehatan rujukan). Sesuai ketentuan, pihak fasilitas kesehatan tidak diperkenankan memungut iur tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Pelayanan Jampersal dapat diperoleh di wilayah mana pun, tanpa terikat dengan domisili KTP. Apabila sudah biasa periksa hamil di Puskesmas, maka pasti Ibu/istri sudah punya Buku KIA. Buku KIA tersebut wajib dibawa pada saat mengakses pelayanan Jampersal. Selain itu, jika memang harus dirujuk ke RS, maka diperlukan surat rujukan dari Puskesmas/dokter/bidan. Tks.

  • andriansyah says:

    Terima kasih untuk untuk admin jawaban nya saya sangat puas, satu pertanyaan lagi ya..
    seandainya dari pihak rumah sakit meminta biaya seperti biaya yg tidak kita duga seperti yg di bicarakan oleh pihak puskesmas tadi” saya sudah tanya di puskesmas kata nya untuk jampersal lahiran caesar gratis tapi kata pihak puskesmas mereka tidak tahu klo di rumah sakitnya gratis atau tidak nya..? ”
    Trus untuk persyaratan di rumah sakit katanya beda dengan di puskesmas misal bila di puskesmas cuma KTP tapi kemungkinan di rumah sakit nya bisa meminta surat dari Rt/Rw atau keterangan tidak mampu dan sebagainya.
    Klo permasalahan nya seperti itu bagaimana..?
    Lalu klo ada kasus seperti itu saya harus kontak pengaduan kemana, No telpon nya kemana..?? terima kasih

  • andriansyah says:

    Maaf kok pertanyaan saya lom di jawab ya yang “Terima kasih untuk untuk admin jawaban nya saya sangat puas, satu pertanyaan lagi ya..
    seandainya dari pihak rumah sakit meminta biaya seperti biaya yg tidak kita duga seperti yg di bicarakan oleh pihak puskesmas tadi” saya sudah tanya di puskesmas kata nya untuk jampersal lahiran caesar gratis tapi kata pihak puskesmas mereka tidak tahu klo di rumah sakitnya gratis atau tidak nya..? ”
    Trus untuk persyaratan di rumah sakit katanya beda dengan di puskesmas misal bila di puskesmas cuma KTP tapi kemungkinan di rumah sakit nya bisa meminta surat dari Rt/Rw atau keterangan tidak mampu dan sebagainya.
    Klo permasalahan nya seperti itu bagaimana..?
    Lalu klo ada kasus seperti itu saya harus kontak pengaduan kemana, No telpon nya kemana..?? terima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Adriansyah,
      Sesuai ketentuan, pasien peserta Jampersal tidak boleh ditarik iur biaya tambahan, baik di Puskesmas, RS, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang sudah bermitra dengan Jampersal. Untuk dapat dilayani di RS, selain KTP diperlukan surat rujukan dari dokter/bidan dan Buku KIA. Tidak diperlukan surat keterangan apa pun dari RT/RW/Kelurahan. Tks.

  • deden ridwan says:

    Yth,
    Admin
    maaf untuk sarat sarat mendapatkan JAMPERSAL apa saja?
    terima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Deden,
      Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Pada saat pertama kali datang, cukup menunjukkan identitas diri yang masih berlaku (KTP, SIM, atau yg lain). Tks.

  • irwan says:

    met malem bu…
    Maaf mau tanya nih.. Mengenai jampersal.. Istri saya lg hamil 9 bulan.. Dan kami tinggal dikota tangerang.. Bisa kah istri saya ikut progaram jampersal? Sementara KTPnya beda alamat skrg, dan KK juga belum punya.. Dan kalau bisa ikut program tsb untuk di kota tangerang puskesmas mana saja yg bisa melayani kami… Trimakasih.. Maturnuwun.. Salam

    • admin says:

      Yth Bpk Irwan,
      Pelayanan Jampersal bersifat portabel dan lintas batas. Artinya pelayanan dapat diperoleh di wilayah mana pun di seluruh Indonesia tanpa terikat status domisili/KTP. Seluruh Puskesmas di Indonesia sudah melaksanakan Jampersal. Tks.

  • yusup hidayat says:

    Yth admin,
    Saya dan beberapa masyarakat memiliki pengalaman pahit dalam proses persalinan anak saya yang pertama, sebelum menentukan tempat persalinan saya observasi mengenai biaya dan pelayanan yang diberikan, dalam beberapa kasus orang yang menggunakan jampersal dengan rujukan bidan desa melahirkan di RSUD merasa tidak puas dengan pelayanan dan masih dikenankan biaya 200-300rb, sebelumnya saya memerikasakan kandungan pada dokter dan bidan desa, saya bertanya tentang biaya persalinan dan dia tidak menjelaskan Mengenai Jampersal malah bidan cenderung menjelaskan biaya PAKET persalinan (yang cukup mahal untuk kemampuan ekonomi saya) di RSUD dimana dia bekerja, dan setahu saya Istilah paket Persalinan hanya ada di pelayanan kesehatan sektor swasta karena Rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit pemerintah dimana segala biaya mengikuti ketentuan perda yang sepengetahuan saya biaya persalinan normal RSUD berkisar 400rb – 1jt. Karena kwatir dengan pelayanan JAMPERSAL saya berinisiatif mendaftarkan sebagai pasien umum (non Jampersal) pada RSUD tersebut dan proses persalinan berlangsung 2 jam dengan bantuan tindakan vacum, ketika cek out saya kaget ketika Pihak kebidanan RSUD mengenakan biaya RP. 4000.000 (empat juta rupiah) dan saya bertanya mengenai hal tersebut dan jawababn sang bidan “INI SUDAH PAKET PAK” sebelumnya saya tidak pernah menyetujui atau menandatangai biaya paket tersebut, ketika meminta penjelesan lebih lanjut jawaban mereka sungguh tidak memuaskan, dan bersamaan dengan saya persalinan normal dikenakan biaya Rp. 3.5jt dan merekapun nampak keberatan, dan ketika saya meminta kwitansi resmi mereka bebrbelit dan hanya memberi Kwitansi biasa (Kwitansi Non RSUD) akhirnya setelah saya telaah lebih lanjut banyak masyarakat yang mengalami hal serupa, khawatir dengan kualitas layanan Jampersal, memilih layanan pasien umum RSUD yang ujung2nya dikenakan biaya Rp. 3.5jt, Akhirnya saya melakukan pengaduan kepada diektur RSUD tersebut untuk meminta penjelesan lebih lanjut dan belum mendapatkan respon dan praktek PAKET tersebut masih berlanjut, yang saya herankan dengan gencar-gencar nya pemerintah mengeluarkan JAMPERSAL untuk mengurangi resiko kematian ibu hamil dan kekhawatiran pembiayaan yang tidak terjangkau kok Rumah sakit pemerintah malah menujukan yang sebaliknya, hal ini tolong ditindak lebih lanjut agar program JAMPERSAL bisa berjalan sesuai JUKNIS dan agar Praktek pembiayaan biaya PAKET RSUD tersebut tidak berlanjut yang memang memberatkan masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. dimana setelah saya teliti PAKET biaya tersebut sudah berlangsung dari Bulan JUNI 2011 s.d sekarang 2012
    Berikut Nama Instansi rumah sakit tersebut :

    Nama RS : RSUD Jampangkulon
    Alamat : Jl. Cibarusah No 1 Jampangkulon Kec Jampangkulon
    Kabupaten Sukabumi 43178
    Telp (0266) 490-000

    Berikut saya lampirkan Surat pengaduan pada direktur RSUD tersebut yang pernah saya buat beserta kwitansi dan kartu pasien

    http://www.4shared.com/rar/Sen66zun/lampiran_pengaduan.html

  • yusup hidayat says:

    Yth admin,
    Saya dan beberapa masyarakat memiliki pengalaman pahit dalam proses persalinan anak saya yang pertama, sebelum menentukan tempat persalinan saya observasi mengenai biaya dan pelayanan yang diberikan, dalam beberapa kasus orang yang menggunakan jampersal dengan rujukan bidan desa melahirkan di RSUD merasa tidak puas dengan pelayanan dan masih dikenankan biaya 200-300rb, sebelumnya saya memerikasakan kandungan pada dokter dan bidan desa, saya bertanya tentang biaya persalinan dan dia tidak menjelaskan Mengenai Jampersal malah bidan cenderung menjelaskan biaya PAKET persalinan (yang cukup mahal untuk kemampuan ekonomi saya) di RSUD dimana dia bekerja, dan setahu saya Istilah paket Persalinan hanya ada di pelayanan kesehatan sektor swasta karena Rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit pemerintah dimana segala biaya mengikuti ketentuan perda yang sepengetahuan saya biaya persalinan normal RSUD berkisar 400rb – 1jt. Karena kwatir dengan pelayanan JAMPERSAL saya berinisiatif mendaftarkan sebagai pasien umum (non Jampersal) pada RSUD tersebut dan proses persalinan berlangsung 2 jam dengan bantuan tindakan vacum, ketika cek out saya kaget ketika Pihak kebidanan RSUD mengenakan biaya RP. 4000.000 (empat juta rupiah) dan saya bertanya mengenai hal tersebut dan jawababn sang bidan “INI SUDAH PAKET PAK” sebelumnya saya tidak pernah menyetujui atau menandatangai biaya paket tersebut, ketika meminta penjelesan lebih lanjut jawaban mereka sungguh tidak memuaskan, dan bersamaan dengan saya persalinan normal dikenakan biaya Rp. 3.5jt dan merekapun nampak keberatan, dan ketika saya meminta kwitansi resmi mereka bebrbelit dan hanya memberi Kwitansi biasa (Kwitansi Non RSUD) akhirnya setelah saya telaah lebih lanjut banyak masyarakat yang mengalami hal serupa, khawatir dengan kualitas layanan Jampersal, memilih layanan pasien umum RSUD yang ujung2nya dikenakan biaya Rp. 3.5jt, Akhirnya saya melakukan pengaduan kepada diektur RSUD tersebut untuk meminta penjelesan lebih lanjut dan belum mendapatkan respon dan praktek PAKET tersebut masih berlanjut, yang saya herankan dengan gencar-gencar nya pemerintah mengeluarkan JAMPERSAL untuk mengurangi resiko kematian ibu hamil dan kekhawatiran pembiayaan yang tidak terjangkau kok Rumah sakit pemerintah malah menujukan yang sebaliknya, hal ini tolong ditindak lebih lanjut agar program JAMPERSAL bisa berjalan sesuai JUKNIS dan agar Praktek pembiayaan biaya PAKET RSUD tersebut tidak berlanjut yang memang memberatkan masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. dimana setelah saya teliti PAKET biaya tersebut sudah berlangsung dari Bulan JUNI 2011 s.d sekarang 2012
    Berikut Nama Instansi rumah sakit tersebut :

    Nama RS : RSUD Jampangkulon
    Alamat : Jl. Cibarusah No 1 Jampangkulon Kec Jampangkulon
    Kabupaten Sukabumi 43178
    Telp (0266) 490-000

    Berikut saya lampirkan Surat pengaduan pada direktur RSUD tersebut yang pernah saya buat beserta kwitansi dan kartu pasien

    http://www.4shared.com/rar/IVrRKOW3/lampiran_surat_pengaduan.html

    • admin says:

      Yth Bpk Yusup,
      Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera tindak lanjut kepada instansi terkait. Tks.

  • iin says:

    ass
    mohon balasannya.
    adik sy baru melahirkan dengan jampersal tp bayinya harus menjalani perawatan kurang lebih 2 minggu, apakah terhadap si bayi juga dapat jaminan pembebasan biaya? terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Iin,
      Bayi yang lahir dari ibu peserta Jampersal, apabila bayi tersebut bermasalah (mengalami kondisi penyulit/komplikasi), maka perawatannya dapat ditanggung Jampersal sampai dengan usia 28 hari pasca kelahiran. Tks.

  • mufly says:

    yth,
    amin,
    mau tanya, istri saya hamil 9 bulan perkiraan bidan setempat insyaallah tgl 29 februari ini melahirkan anak pertama, saya sudah konsultasi sama bidan desa setempat mengenai jampersal bahwa, saya akan ingutin jampersal persalinan istri saya di RSUD sidoarjo jatim, jawaban bu bidan bilang belum tahu apa masih ada jatah jampersal atau tidak untuk tahun 2012 ini.& kalau tidak ada penyulit kata bu bidan tidak bisa dilayani dg jampersal.mohon tanggapannya? terima kasih

  • aguswin says:

    Yth. admin.

    Kami melakukan koordinasi Jampersal dengan Kabupaten terdekat khususnya membicarakan kasus-kasus penanganan komplikasi dan rujukan Jampersal lintas batas, namun memiliki perbedaan persepsi tentang rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi.

    Dalam Juknis Jampersal 2012 dituliskan paket manfaat Jampersal antara lain penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (misal asfiksia, BBLR). Apakah bayi lahir dengan BBLR atau asfiksia dari ibu pengguna Jampersal yang ditolong oleh Bidan Praktik Mandiri yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dapat dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan Jampersal? Ataukah bayi BBLR yang dapat menggunakan Jampersal hanya dari ibu yang persalinannya ditolong di rumah sakit?

    Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

    • admin says:

      Yth Bpk Aguswin,
      Bayi BBLR yang dapat menerima manfaat Jampersal adalah bayi yang lahir dari ibu yang ikut Jampersal, tanpa melihat apakah lahirnya di fasilitas tingkat dasar (Puskesmas, bidan, klinik) atau lanjutan (RS). Dalam hal ini apabila seorang bidan menolong persalinan dari ibu yang ikut Jampersal, kemudian ditemukan bahwa bayi yang dilahirkan BBLR, maka bayi tersebut harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu dan bayi tersebut dapat memperoleh Jampersal sampai dengan usia 28 hari. Tks.

  • Ningsih says:

    Yth Admin…
    Ditempat kami ada bidan Puskesmas (PNS) yang membuka praktek mandiri dirumahnya. Yang bersangkutan bersedia melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan. Yang ingin kami tanyakan bagaimana kalau bidan tersebut menolong partus pada saat jam Dinas? Apakah klaimnya dimasukkan sebagai klaim Puskesmas meskipun partusnya dilakukan dirumah bidan dan ybs tidak berstatus sebagai bidan didesa, atau diklaim sebagai bidan praktek mandiri?

  • Ika Wahyuni,SKM says:

    Yth. Admin
    Mohon Penjelasan.
    Apakah juknis Jampersal tahun 2012 sama dengan juknis 2011 yang tidak membatasi pembiayaan persalinan walaupun sampai dengan anak ke sepuluh.
    dan bagaimana dengan jampersal 2012 apakah ada pembatasan pembiayaan persalinan ( Maksudnya jampersal hanya membaiayai persalinan anak pertama dan kedua)
    Trima kasih atas perhatiannya,

    • admin says:

      Yth Ibu Ika,
      Untuk tahun 2012, Jampersal masih belum memberikan pembatasan kehamilan/kelahiran anak ke berapa yang ditanggung Jampersal. Namun demikian, dalam hal ketentuan lebih diperketat, yaitu bahwa ibu yang ingin ikut Jampersal harus membuat pernyataan kesediaan mengikuti program KB pasca persalinan, yang diarahkan pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Tks.

  • andy says:

    yth sodara admin,,,
    istri saya baru saja melahirkan, dulu dia ikut program jampersal. pada saat melahirkan istri saya harus dipakaikan infus dan harus dipacu, kata bidan kalau pake infus program jampersalnya akan hangus…pada saat itu istri saya sudah buka 6 cm, mau gk mau saya iyakan kenginan bidan untuk menghapus program jampersal istri saya,,,apa benar program jampersal tidak boleh mengenakan infus??? klo benar tidak boleh apakah juga tidak boleh infusnya dibayar sendiri trus tetap pakai program jampersal???
    nama bidan tersebut ny.subiati alamat bidan jeruk, miri, sragen.
    terimakasih…

    • admin says:

      Yth Bpk Andy,
      Jampersal menanggung baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit/komplikasi. Dalam pelaksanaannya, bidan memang hanya berwenang melakukan pertolongan pada persalinan normal. Jika ditemukan adanya penyulit (misal persalinan tak maju / macet), maka bidan harus merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu. Dalam perawatan di fasilitas kesehatan yang lebih mampu, maka Jampersal juga menanggung infus dan tindakan pacu persalinan. Tks.

  • kusmanto says:

    istri saya hamil 3 bulan… saya mau registrasi jampersal carannya yang benar ya bu/pak? tq

    • admin says:

      Yth Bpk Kusmanto,
      Untuk kepesertaan dan informasi lebih lanjut tentang Jampersal, Bpk dapat menghubungi Puskesmas atau Bidan terdekat. Tks.

  • mufly says:

    yth,
    admin….
    saya sangat bersyukur sekali atas adanya jampersal, pada hari kamis tanggl 1 maret 2012.istri saya melahirkan anak pertama, saya di bantu ibu bidan desa/puskesmas tanggulangin sidoarjo,akhirnya istri saya di rujuk ke RSUD sidoarjo untuk ikut program jampersal di RSUD sidoarjo.pelayanannya sanagt baik sekali.sekali lagi terima kasih buat bu bidan desa tanggulangin,RUSD sidoarjo beserta dokter & perawatnya yang telah membantu persalinan istri saya,semoga allah selalu memberikan yg terbaik buat kalian semua…bagi teman2 yang mau ikut program jampersal dimanapun kalian berada program ini sangat baik & tidak di pungut biaya sepersenpun…makasi semunya

    • admin says:

      Yth Bpk Mufly,
      Terima kasih atas informasi Bpk. Memang demikian yang kita harapkan. Semoga informasi Bpk dapat menjadi inspirasi bagi semua. Tks.

  • Dian Arbie(Dikes Kab.Gorontalo Utara) says:

    Apakah klaim yg tdk terbayarkan di thn 2011 dpt dibayarkan di thn 2012?

    • admin says:

      Yth Ibu Dian,
      Sepanjang dokumen klaim lengkap, silakan klaim diajukan kepada Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal. Tks.

  • Dian Arbie(Dikes Kab.Gorontalo Utara) says:

    1.Bagaimana seandainya jika ada kasus pserta jampersal yg berada diwilayah Puskesmas Rawat Jalan melahirkan normal di rmh & diluar jam kerja PKM tersebut & ditolong oleh bidan apakah bisa diklaim dlm Jampersal?
    2. Bagaimana seandainya jika ada kasus ibu hamil yg berada di wilayah sangat terpencil, dmana ibu hamil trbut mau mlahirkan normal di fasilitas kesehatan akan tetapi sayangnya di daerah tsbt tdk ada fasilitas kesehatan tpi memilki bidan, apakah bisa diklaim di jampersal?
    3. Saran sebaiknya bidan PTT dilengkapi dgn bidan kit/partus mengingat di daerah kami ketersedian bidan KIT msh terbatas//
    Terima Kasih, Salam Sukses Utk Program Jampersal

    • admin says:

      Yth Ibu Dian,
      1. Prinsipnya Jampersal mendorong agar seluruh persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas (baik Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat melakukan pertolongan persalinan, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
      2. Bahwa di beberapa daerah memang terdapat keterbatasan baik dari segi tenaga maupun sarana, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dipersilakan membuat kebijakan spesifik daerah yang bersifat sementara, sambil pada saat yang sama tetap berupaya memenuhi standar tenaga dan sarana tersebut.

  • Dian Arbie(Dikes Kab.Gorontalo Utara) says:

    Saran :
    Mungkin alangkah baiknya jika Sekertariat Tim Pengelola Jamkesmas / Jampersal Pusat menyediakan nomor HP (SMS/Call center) sbagai media konsultasi baik program maupun pengelolaan keuangan jamkesmas/jampersal antara tmn2 pengelola didaerah dgn tmn2 pengelola dipusat demi kelancaran & kesuksesan program ini, terima kasih

  • maya says:

    admin…
    saya mau tanya apakah memang ada juknisnya tentang klaim / pembayaran yang diterima bidan itu harus melalui potongan-2. di puskesmas saya, setiap kali menerima pembayaran klaim jampersal harus melalui potongan-2, untuk kepala puskesmas 20%, dokter 15%, dan puskesmasnya sendiri 15%. jadi setiap bidan menerima klaim pembayaran jampersal paling tidak hanya 40 – 50% yang diterima oleh masing-2 bidan. dan itu sudah menjadi aturan baku, karena kepala puskesmas kami bilang itu sesuai dengan juklak. thx sebelumnya.

    • admin says:

      Yth Ibu Maya,
      Di dalam Juknis Jampersal tidak ada ketentuan seperti itu. Silakan dicermati kembali Juknis Jampersal-nya. Tks.

  • joel says:

    Slamat sore.., Ada teman saya tinggalnya di Kab.Sumedang, dan hari ini istrinya sdang melahirkan di RSU Sumedang. awalnya hasil rujukan dari bidan ke RS. namun di RS trsbut teman saya disodorkan oleh pegawai RSU untuk menanda tangani supya istrinya yg melahirkan tidak dapat Program Jampersal, dengan alasan bahwa ibu yg melahirkan normal di RS tidak dapat Jampersal, kecuali kalau operasi. yang mau saya tanya masyarakat yg manakah yg layak dapat Program Jampersal, dan betulkah ibu yg melahirkan normal di RS tidak dapat Program Jampersal? tks, mohon tanggapannya.

    • admin says:

      Yth Bpk Joel,
      Sepanjang pasien yang ke RS adalah atas rujukan dokter/bidan, maka ybs dapat memperoleh layanan Jampersal. Tks.

  • Hendra says:

    Yth. Admin

    sy tinggal di Bandung, Istri saya didiagnosa mempunyai Myom di rahimnya, kini kandungannya menginjak usia 8 bulan, dan sudah di vonis tidak bisa melahirkan secara normal. yang saya ingin pertanyakan;
    1. kenapa fihak puskesmas tidak memberikan informasi tentang adanya Program Jampersal, mengingat kami sangat membutuhkan program ini. karena saya hanya pegawai harian yang tidak menentu pendapatannya.
    2. Mengingat kami pasangan pengantin baru, apakah dengan menggunakan KTP istri yang masih bersetatus gadis (belum di ganti KTP baru) dengan di lampirkan surat akte pernikahan, Jampersal bisa berlaku?

    terima kasih

    Hendra, Bandung

    • admin says:

      Yth Bpk Hendra,
      1. Untuk penanganan kehamilan/kandungan yang bermasalah (terdapat komplikasi atau penyulit), penanganan harus dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit), dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas, dokter, atau bidan.
      2. Sepanjang KTP tersebut masih berlaku (belum kadaluarsa), maka KTP tersebut tetap dapat digunakan.

  • putri says:

    mau tny, 1 januari kmrin sya melahirkan di rsud sukoharjo menggunakan jampersal,sekarang sya hendak kb dengan kb spiral ktika ke bidan mlah ditnya apa kmrin di rs tidak di psang sekalian,ktanya biasanya kl pakai jampersal lngsung dipsang spiral,yg sya tnyakan apakah stiap persalinan yg menggunakan fasilitas jampersal selalu lngsung di pasang kb spiral?

    • admin says:

      Yth Ibu Putri,
      Jampersal merupakan pelayanan paket persalinan termasuk KB pasca persalinan. Setiap peserta Jampersal harus mengikuti program KB pasca persalinan, selambat-lambatnya sampai 42 hari setelah melahirkan. Mengenai pilihan jenis metode kontrasepsi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sang ibu, namun diarahkan dengan metode kontrasepsi jangka panjang misalnya IUD/AKDR/Spiral. Pemasangan kontrasepsi dapat dilakukan segera setelah melahirkan di tempat sang ibu melahirkan, atau dilakukan setelah ibu pulang rawat sampai dengan 42 hari pasca melahirkan. Tks.

      • putri says:

        jika sdh lebih dr 42 hari itu gmn?krn sebelumnya tdk ada pemeberitahuan dr pihak RSUD,apa kl mau psang spiral brti hrs byar sendiri?tdk termasuk dlm jampersal kl sdh lwat dr 42 hari setelah melahirkan?

  • irwan says:

    yth admin jampersal..
    saya mau tanya..karena istri saya kemarin tgl 4 maret melahirkan di puskesmas.. dan mau saya ikut sertakan program jampersal. yang jadi permasalahanya:
    ktp istri masih ktp kabupaten tangerang,sementara istri saya melahirkan di puskesmas kotamadya, kata admin pengurus bagian adminitrasi puskesmas “ktp nya harus kotamadya tangrg baru bisa ikut program jampersal, jadi harus pindah ktp dulu baru bisa ikut program tsb” dan itu berlaku mulai tggl 1 maret 2012.. apa benar seperti itu? mohon jawabanya trimakasih banyak… salam

    • admin says:

      Yth Bpk Irwan,
      Jampersal bersifat portabel dan lintas batas. Pelayanan dapat diperoleh di wilayah mana pun tanpa harus terikat dengan status domisili/KTP. Tks.

  • Mardhotillah says:

    Admin bulan april 2011kemarin saya melahirkan cesar,sekarang saya hamil lagi perkiraan lahiran bulan juni awal2012. Bidan bilang akan operasi lagi. Pertanyaan 1.apakah saya bisa lkut jampersal dari mulai lahiran-kb. 2.apa syarat-syaratnya lebih rinci.
    Taks

    • admin says:

      Yth Ibu Mardhotillah,
      Jika Ibu tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani sesuai ketentuan Jampersal, maka Ibu dapat memperoleh Jampersal. Silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang melayani Jampersal (Puskesmas, bidan, dll) dengan membawa dan menunjukkan identitas diri yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Harap diingat bahwa Jampersal adalah paket, termasuk pelayanan KB pasca persalinan. Tks.

  • arie says:

    saya bekerja sebagai PNS dan sudah punya kartu Askes,istri saya sebentar lagi mau melahirkan,apakah bisa ikut program Jampersal 2012?

    • admin says:

      Yth Bpk Arie,
      Apabila kehamilan ini adalah untuk kehamilan anak pertama atau kedua, maka persalinannya nanti tidak dapat menggunakan Jampersal, karena masih dalam tanggungan Askes PNS. Namun jika kehamilan ini untuk anak ketiga dst, dimana sudah tidak ditanggung Askes lagi dan Bpk juga tidak memiliki jaminan pembiayaan dari pihak lain, maka dapat menggunakan Jampersal sesuai ketentuan yang berlaku. Tks.

  • Mayazaki says:

    Saya mau tanya anak saya lahir di bidan glogor carik pemogan trus karena anak saya atesia ani/ lahir tanpa anus maka di rujuk ke rs sanglah denpasar. Dan saya tdk tau pemayaranya tau tau tertulis jampersal. Saya bingun nih.yang mau saya tanyakan apa diperlukan waktu pembayaranya dengan membawa kartu jamkesnas, sedangkan saya tidak punya? Bimana biar dapat kartu jamkesnas nih

    • admin says:

      Yth Ibu Maya,
      Pada Jampersal diperlukan identitas diri, dapat berupa Kartu Jamkesmas, KTP, SIM, atau yang lain, sesuai dengan yang dimiliki pasien. Jadi pada Jampersal memang tidak harus punya Kartu Jamkesmas. Tks.

  • Anton says:

    Mohon maaf Pak, saya mau tanya yg sifatnya sangat penting.
    Ditempat saya ada dua Bidan yang menyelenggaakan Praktik Mandiri (beda Desa). saya memilih “katakan Bidan A” sebagai tempat istri saya melahirkan, katanya wilayah ditempat saya tinggal sudah di Plot untuk pengurusan JAMPERSAL ada di “Bidan B”.
    Sementara Bidan A ndak berani untuk menguruskan, karena taku sama Kepala Puskesmas di tempat saya. (klo saya membaca, ada persekongkolan antara Bidan B dan Kepala Puskesmas). Katanya aturan dibuat oleh Kep. Puskesmas tsb.
    Apakah hal semacam ini bisa dibenarkan ???
    Jika ada keganjilan semacam ini, kemana saya harus melaporkan??? dan Prosedurnya bagaimana …..

    Karena, kebanyakan masyarakat memilih Bidan A sebagai tempat bersalin, karena Pelayanannya Bagus, Baik. Sedang Bidan B, kadang ada kadang tidak.

    Mohon penjelasaanya

    Saya Tinggal di Madiun
    Ds. Balerejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.

    Anton

    • admin says:

      Yth Bpk Anton,
      Bidan yang ditugaskan di desa berfungsi sebagai pembina wilayah desa tempat tugasnya. Namun demikian, memang tidak ada kewajiban bagi warga desa A untuk melakukan persalinan ditolong oleh bidan di desa A juga. Demikian pula pada program Jampersal, berlaku asas portabilitas dan lintas batas, dimana pelayanan dapat diperoleh di wilayah mana pun tanpa harus terikat dengan status domisili/KTP. Tks.

  • Adam says:

    1. Setiap peserta Jampersal harus mengikuti program KB pasca persalinan,
    2. Sesuai ketentuan, pasien peserta Jampersal tidak boleh ditarik iur biaya tambahan, baik di Puskesmas, RS, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang sudah bermitra dengan Jampersal. Untuk dapat dilayani di RS..
    Yth, Admin.. saya mau bertanya, istri saya Alhamdulillah sedang hamil 2 bulan jalan sedang mengandung anak pertama.
    1. Apakah kami bisa ikut JAMPERSAL UNTUK PERSALINAN CESAR anak kami? Mengingat istri saya hamil di usia pernikahan 2,5tahun dan usia istri saya sudah berumur 42tahun.
    2. Bagaimana kalau istri saya tidak ikut program KB pasca persalinan jampersal,mengingat kami masih menginginkan anak sela

    • admin says:

      Yth Bpk Adam,
      1. Jampersal menanggung pelayanan dasar dan pelayanan rujukan (termasuk sesar). Pelayanan rujukan dilakukan di RS, dan atas dasar rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, klinik, bidan, dll).
      2. Pelayanan Jampersal adalah paket, termasuk pelayanan KB pasca persalinan. Semua pasien Jampersal, setelah melahirkan, akan ikut program KB pasca persalinan. Tidak diperkenankan pasien Jampersal hanya ingin mendapatkan pelayanan persalinan tanpa mengikuti program KB pasca persalinan.
      3. Usia istri sudah 42 tahun, dan jika hamil lagi akan termasuk kehamilan berisiko. Mohon konsultasikan dengan dokter mengenai rencana kehamilan berikutnya, dilihat dari sisi positif dan negatifnya.

  • Adam says:

    1. Setiap peserta Jampersal harus mengikuti program KB pasca persalinan,
    2. Sesuai ketentuan, pasien peserta Jampersal tidak boleh ditarik iur biaya tambahan, baik di Puskesmas, RS, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang sudah bermitra dengan Jampersal. Untuk dapat dilayani di RS..
    Yth, Admin.. saya mau bertanya, istri saya Alhamdulillah sedang hamil 2 bulan jalan sedang mengandung anak pertama.
    1. Apakah kami bisa ikut JAMPERSAL UNTUK PERSALINAN CESAR anak kami? Mengingat istri saya hamil di usia pernikahan 2,5tahun dan usia istri saya sudah berumur 42tahun.
    2. Bagaimana kalau istri saya tidak ikut program KB pasca persalinan jampersal,mengingat kami masih menginginkan anak selanjudnya

    • admin says:

      Yth Bpk Adam,
      1. Jika Bapak/istri tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal, maka persalinan dapat ditanggung Jampersal. Untuk persalinan dengan operasi seksio dilayani di fasilitas kesehatan rujukan (RS). Untuk itu harus ada rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, dokter, bidan).
      2. Pelayanan Jampersal merupakan paket, termasuk KB pasca persalinan. Setiap pasien Jampersal harus mengikuti program KB setelah melahirkan. Apabila Bpk/istri masih menginginkan anak kedua, Bpk dan istri dapat mengikuti program KB pasca persalinan yang bersifat temporer, yang tujuannya untuk menjaga jarak kelahiran dengan anak berikutnya. Metode yang dapat digunakan antara lain IUD/AKDR/Spiral atau Implan. Setelah anak pertama berusia 2 tahun, KB tersebut dapat dihentikan dan Bpk&istri dapat kembali merencanakan kehamilan untuk anak kedua. Tks.

  • Hendra says:

    Yth. Admin Jampersal

    Terima kasih atas informasinya. tgl 12 maret kemarin kami langsung ke Puskesmas terdekat, di daerah jl. Puter Bandung, berniat mendaftarkan diri di program ini, kami pun membawa hasil USG dari rumah sakit yang menyatakan istri harus melakukan persalinan dengan cara cesar. Kami pun di layani dalam pendaftaran tersebut (meskipun masih kurang dalam segi keramahan “pada jutek”), dengan persyaratan KTP suami istri, dan Kartu Keluarga. Ada 1 hal yang menjadi pertanyaan saya.
    Setelah melakukan pendaftaran, istri saya diperiksa berbagai hal. Mulai dari keadaan janin, periksa gigi, test laboraturium urine dan darah. tapi mengapa semua pemeriksaan tersebut di kenakan charge?? bukannya gratis??
    Terima kasih.

    Hendra – Bandung

    • admin says:

      Yth Bpk Hendra,
      Jika pemeriksaan gigi dan lab (darah, urine) tersebut dimaksudkan untuk persiapan operasi seksio, mestinya pemeriksaan tersebut dilakukan di RS yang menjadi rujukan dan biayanya menjadi satu paket dengan biaya operas seksio yang ditanggung Jampersal. Namun jika pemeriksaan tersebut tidak terkait dengan kehamilan/persalinan (misalnya karena ada kondisi/penyakit lain yg tidak terkait kehamilan), maka memang biaya untuk pemeriksaan tersebut menjadi tidak terkait dengan Jampersal. Tks.

  • yethi says:

    kapan dana jampersal tahun 2012 dapat dicairkan ?

    • admin says:

      Yth Ibu Yethi,
      Dana Jamkesmas dan Jampersal Tingkat Dasar sudah disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan Kab/Kota. Pencairan dana dapat dilakukan dengan mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota. Tks.

  • Astiyana Bakary says:

    Selamat Pagi,
    Mohon diinformasikan lokasi di Surabaya yg melayani Jampersal….
    Terima kasih atas bantuannya….

    • admin says:

      Yth Ibu Astiyana,
      Pelayanan Jampersal dilaksanakan di fasilitas kesehatan dasar (untuk kondisi normal) dan fasilitas kesehatan rujukan (untuk kondisi dengan penyulit/komplikasi). Pelayanan di tingkat dasar diberikan di seluruh Puskesmas di wilayah Surabaya dan fasilitas kesehatan dasar swasta (klinik, bidan praktik) yang telah bermitra dengan Jampersal. Sedangkan pelayanan rujukan dilaksanakan di RS. Di wilayah Surabaya RS yang bermitra dengan Jampersal antara lain RSUD dr.Soetomo, RSU Haji, RSUD dr. M. Soewandhi, RS Karang Tembok, RS Bhayangkara, RS Al Irsyad, Rumkital dr.Ramelan, RSU Bhakti Rahayu, RSI Surabaya, dll. Namun harap diingat bahwa pelayanan di RS adalah khusus bagi kondisi dengan penyulit/komplikasi dan harus atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar. Tks.

  • fitriatus says:

    yth admin jampersal
    saya beberapa waktu yang lalu periksa kepuskesmas batu ceper& menanyakan syarat” soal jampersal,tp apa yg saya dapat dari bidan disana tidak mengenakan hati!kata bidan disana program jampersal sdah tidak berlaku lagi karena rumah sakit nya bangkrut karena tidak ada biaya dari pemerintah!mohon ditindak lanjuti!trus saya mau tanya syarat” mengajukan jampersal karena skr saya sudah hamil 8 bulan&keaadaan ekonomi saya tidak mampu.
    terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Fitri,
      Kami sampaikan bahwa program Jampersal masih dan akan tetap berlanjut. Program Jampersal ditujukan bagi seluruh ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Pelayanan Jampersal dapat diperoleh di faslitas kesehatan dasar Pemerintah (Puskesmas, Poskesdes, bidan di desa), maupun fasilitas kesehatan dasar milik swasta (klinik, bidan praktik, dll) yang telah bermitra dengan Jampersal. Amat disayangkan apabila bidan di Puskesmas Batu Ceper memberikan jawaban yang tidak berkenan. Tks.

  • abuahda says:

    yth. moderator urusan jampersal

    mohon informasinya:

    apakah peserta jampersal di suatu puskesmas wajib melakukan proses persalinan di puskesmas itu atau boleh memilih RS yang diinginkan?

    terima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Abuahda,
      Pelayanan Jampersal bersifat portabel, sehingga pasien dapat memperoleh pelayanan Jampersal di mana saja, tidak terikat dengan status domisili. Khusus pelayanan di fasilitas rujukan (RS), hanya dapat dilakukan atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, dokter, bidan, dll). Tks.

  • aguswin dinkes Bjb says:

    Yth. admin.
    Maaf bila saya mengulangi pertanyaan ini hingga 3 kali krn memang ingin mendapatkan jawaban pasti.
    Beberapa hari yang lalu bidan di wilayah kami telah menolong pasien Jampersal di Pustu dan telah melakukan manual placenta berdasarkan indikasi, alhamdulillaah ibu dan bayi dalam kondisi sehat selamat.
    Yang kami tanyakan bagaimana dgn hal tsb? apakah klaim manual placentanya bisa dibayarkan? Apa indikasi “TENAGA TERLATIH” utk bisa melakukan manual placenta?

    Mohon jawabannya. Terima kasih.

    • admin says:

      Yth Bpk Aguswin,
      Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan bidan adalah hanya untuk asuhan persalinan normal (APN). Tindakan plasenta manual adalah tindakan untuk suatu kondisi patologis dari persalinan, sehingga bukan termasuk kewenangan bidan dan harus dirujuk ke dokter atau fasilitas yang lebih mampu (Puskesmas PONED, RS PONEK). Bidan dapat diberikan kewenangan sementara di luar APN (termasuk plasenta manual) jika di daerah tersebut tidak ada dokter dan atas dasar penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota (Pasal 14 Permenkes 1464/2010). Tks.

  • anieza says:

    1.persyaratan bisa mendapatkan pelayanan jampersal itu apa saja?
    2.apakah jampersal hanya dapat d berikan pada masyarakat tidak mampu saja atau 3.dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi?
    4.dimana saya bisa mendapatkan referensi resmi secara lengkap tentang jampersal yg di terbitkan oleh dinkes
    5.apakah ada buku yang dapat di jadikan acuan tentang mekanisme jampersal?
    terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Anieza,
      1 dan 2. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil/bersalin/nifas dan bayi baru lahir yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan Jampersal. Dokumen yang diperlukan adalah identitas diri (KTP, kartu Jamkesmas, SIM, atau identitas lain). Dengan demikian, Jampersal tidak dikhususkan hanya bagi masyarakat miskin/tidak mampu saja, namun bagi seluruh ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan.
      4 dan 5. Informasi lengkap tentang Jampersal dapat Ibu peroleh di Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang dapat Ibu unduh di website ini.

  • tiana says:

    Yth admin,

    1. Jampersal bersifat portabel dan lintas batas, namun mengapa pelaksanaan di lapangan berbeda ya? Untuk mendapatkan jampersal, saya harus menghubungi puskesmas sesuai domisili KTP saya
    2. Apakah untuk bisa mendapatkan jampersal, tempat persalinan harus berada di puskesmas (kata bidan di puskesmas daerah saya, kalau ingin mendapatkan jampersal harus mau melakukan persalinan di puskesmas)? Apa tidak bisa di tempat praktek bidan desa atau di rumah? Mengingat sanitasi di puskesmas di daerah saya kurang memadai…
    3. Seandainya bidan desa kebetulan tidak ada di tempat, kemudian saya meminta pertolongan bidan swasta dalam proses persalinan, apakah bidan swasta tersebut bisa meminta pertolongan bidan desa untuk klaim jampersal kepada pemerintah?

    Terima kasih atas informasinya…

  • fafa says:

    yth admin.

    untuk pelayanan jampersal di rs bantul kok masih ada pembedaan ya?dari tingkat fasilitas sama obatnya.padahal kan sama sama dibayar..mohon diberitahu untuk rs mana saja dibantul yang memakai jampersal.soalnya kemaren ada satu rs yg menyatakan klo jampersal hanya berlaku untuk pasien usia di atas 45 tahun.
    terimakasih

  • tiana says:

    Yth admin,

    1.Mengapa pelaksanaan Jampersal di daerah satu dengan yang lainnya ada perbedaan? Padahal Juknis Jampersal 2012 sudah jelas untuk pedoman pelaksanaannya…
    2.Kata bidan di desa saya, untuk KB pasca bersalin yang digunakan adalah KB suntik (jika ikut Jampersal). Bukannya yang dianjurkan adalah KB untuk jangka panjang (IUD/implant)?
    3.Seandainya bidan desa yang seharusnya menolong proses persalinan tidak ada di tempat, kemudian saya minta pertolongan bidan swasta, apa bisa untuk klaim jampersal bidan swasta tersebut menghubungi bidan desa?

    Terima kasih atas informasinya…

  • May says:

    Saya sedang hamil 39 minggu anak yang ke-4 dimana kelahiran anak pertama sampai ke-3 normal .Dari beberapa kali pemeriksaan usg posisi bayi saya sungsang dan dokter menyarankan untuk caesar.Selain periksa di dokter RSUD saya juga periksa ke bidan dan bidan tempat saya periksa tersebut mengatakan bahwa saya masih bisa normal asalkan saya harus persiapkan mental saya. Tapi masih ada kekhawatiran saya untuk menjalani proses persalinan normal. Yang ingin saya tanyakan apakah masih ada waktu buat saya untuk mendaftarkan Jampersal ini untuk caesar mengingat usia kehamilan saya yang sudah tua dan khawatir prosesnya akan berbelit2 ? Domisili saya diCengkareng,tolong infonya tempat pendaftaran untuk Jampersal yang terdekat dengan domisili saya.
    Terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu May,
      Jika memang kondisi kehamilan Ibu mengharuskan untuk operasi sesar, maka pelayanan tersebut hanya dapat dilaksanakan di RS dengan rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, bidan, dll). Untuk mendapatkan surat rujukan, silakan Ibu ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan dasar lain. Tks.

  • m.agus.s says:

    mau tanya,
    Di surabaya,RS mana yg bermitra dgn jampersal?? Atau saya bisa tau info dari mana RS di surabaya yg ikut program jampersal?? trima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Agus,
      RS di wilayah Surabaya yang bermitra dengan Jampersal antara lain RSUD dr.Soetomo, RSU Haji, RSUD dr. M. Soewandhi, RS Karang Tembok, RS Bhayangkara, RS Al Irsyad, Rumkital dr.Ramelan, RSU Bhakti Rahayu, RSI Surabaya, dll. Namun harap diingat bahwa pelayanan di RS adalah khusus bagi kondisi dengan penyulit/komplikasi dan harus atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar. Tks.

  • santosa says:

    yth admin.

    1. Apakah buku kesehatan ibu dan anak terbitan ibi untuk bumil yang melakukan anc di bidan yang berMOU dengan pemda/puskesmas ditanggung oleh pasien ( diganti dengan harga 12,500 mohon penjelasan.

    • admin says:

      Yth Bpk Santosa,
      Kementerian Kesehatan telah mencetak dan mendistribusikan Buku KIA sejumlah Ibu Hamil di seluruh Indonesia. Buku tersebut kami distribusikan ke Dinas Kesehatan setempat, dan oleh Dinas Kesehatan setempat seharusnya didistribusikan pula ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya, termasuk ke Bidan Praktik. Dengan demikian, jika memakai Buku KIA, mestinya tidak dikenakan biaya lagi. Tks.

  • etty says:

    Selamat Siang,
    Seperti Bumil yang masih awam…
    Saya mengajukan pertanyaan dibawah ini :
    1. Syarat Jampersal
    2. Biaya Jampersal
    3. Tempat Jampersal di Sidoarjo
    Tolong segera di balas
    Terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Etty,
      1. Sasaran Jampersal adalah seluruh ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia menerima pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Pada saat pertama kali akan mengakses, peserta Jampersal harus menunjukkan identitas diri (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain) kepada petugas kesehatan.
      2. Untuk mengikuti Jampersal, tidak dipungut biaya apa pun. Dalam menerima pelayanan Jampersal, pasien juga tidak boleh dipungut iur biaya tambahan apa pun.
      3. Jampersal dapat diakses di seluruh Puskesmas dan Bidan di Desa di seluruh Kab Sidoarjo, serta fasilitas kesehatan dasar lain (dokter, bidan) yang telah bermitra dengan Jampersal.
      Tks.

  • Pranoto says:

    Yth Admin Jampersal.
    Pertanyaan saya yaitu, jika selama kehamilan istri saya periksa di bidan umum (bukan fasilitas jampersal), ketika melahirkan bisa menggunakan fasilitas jampersal tidak?
    Terima kasih….

    • admin says:

      Yth Bpk Pranoto,
      Pelayanan Jampersal hanya dapat diakses di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan Jampersal, yaitu seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah, ditambah fasilitas kesehatan milik swasta yang telah bermitra. Tks.

  • Mimi says:

    Selamat pagi,
    Saya ingin menanyakan :
    1. Tempat Jampersal yg bekerjasama di wilayah Jakarta Timur & Jakarta Selatan
    2. Kemarin kandungan kakak saya sempat dinyatakan hamil di luar kandungan. Setelah di USG 4 dimensi, alhamdulillah tidak ada masalah. Yg ingin saya tanyakan apabila nanti pada saat melahirkan diharuskan caesar apakah biaya persalinan ditanggung semua.

    Thanks infonya.

    • admin says:

      Yth Ibu Mimi,
      1. Pelayanan Jampersal dapat diakses di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan Jampersal, yaitu seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah (Puskesmas, RSUP/RSUD), ditambah fasilitas kesehatan milik swasta yang telah bermitra (Klinik, Dokter Praktik, Bidan Praktik, RS swasta). Seluruh Puskesmas di wilayah Jaktim dan Jaksel dapat memberikan pelayanan Jampersal.
      2. Jampersal menanggung pelayanan tingkat dasar (kondisi kehamilan/persalinan normal) dan pelayanan tingkat lanjutan (kondisi kehamilan/persalinan dengan penyulit/komplikasi). Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di RS atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, dokter, bidan).

  • april says:

    Siang ibu,saya tgl 15 maret lalu,melahirkan dirsud koja secara cecar dengan jampersal,yg mau saya tanyakan,setelah keluar dr RS ada kontrol apakah itu tidak termasuk dlm jampersal,krena setau saya jaminan ini sampe 40 hari masa nifas.lalu saat itu anak saya kuning,semua tes darah,dikenakan biaya,kata rs bahwa jaminan ini hanya berlaku saat masa kita dirawat,kalo sudah keluar dr perawatan,maka jaminan itu sudah tidak berlaku lagi,sampei anak saya hrs dirawatpun,sudah memakai biaya sendiri.apakah itu benar bu?terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu April,
      Dalam pelayanan Jampersal juga dijamin perawatan pasca melahirkan (post natal care) sebanyak 4 kali kunjungan. Jampersal juga menanggung perawatan bayi baru lahir yang mengalami masalah kesehatan (termasuk bayi kuning) sampai dengan maksimal 28 hari pasca lahir. Dengan demikian mestinya perawatan bagi bayi Ibu dapat ditanggung Jampersal. Tks.

  • alfu rohmat says:

    mohon penjelasan dan persyaratan terkait jampersal

    • admin says:

      Yth Bpk Alfu Rohmat,
      Jampersal merupakan jaminan pembiayaan bagi paket persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, serta perawatan nifas termasuk bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Tks.

  • rokyal ain says:

    Yth Admin Jampersal
    Program jampersal ini sebenarnya sangat bagus,akan tetapi berapapun nilai/nominal klaim yg dibayarkan kalau akar permasalahan dlm menurunkan AKI/AKB ini tidak ditemukan sama sj dg bohong hanya buang uang negara sj,disatu sisi kita tdk bs menyalahkan masy sj utk tdk menggunakan fasilitas kes,tetapi apakah petugas kes.itu sendiri yg bermasalah,oleh krn itu mari tmn2 kita renungi dan telaah bersama-sama agar program jampersal ini berhsl dan jangan tergantung dr jampersal krn suatu saat siapa tahu tdk ada lg jampersal..good luck midwives….n tengkiu admin

  • Dyan Swawatikawati says:

    Selamat Malam,

    Ditempat tinggal saya banyak ibu hamil dan belum mengerti tentang Jampersal. Yang ingin saya tanyakan :
    1. Apa syarat-syarat mendapat Jampersal ?
    2. Siapa saja yang berhak mendapat Jampersal?
    Terima kasih,selamat malam

    • admin says:

      Yth Ibu Dyan,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal pertama kali, silakan datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat dengan cukup membawa identitas diri (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Tks.

  • yahya says:

    mohon informasinya
    kalau di ponorogo jawa timur,rumah sakit mana yang melayani jampersal?
    syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa melahirkan di rumah sakit yang bermitrakan jampersal.
    terima kasih.

    • admin says:

      Yth Bpk Yahya,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal pertama kali, silakan datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat dengan cukup membawa identitas diri (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Jika memang ada indikasi untuk dirujuk ke RS, maka harus dengan surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, klinik, bidan). Untuk di Kab Ponorogo, RS mitra Jampersal adalah RSUD dr. Harjono, RSU Aisyiyah, dan RS Muslimat. Tks.

  • riri says:

    Yth Admin Jampersal
    Saya sdh mengandung 7bln dan ingin menggunakan jampersal,bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut?
    Saya dapat informasi klo tidak hanya ktp ibu ysb saja tetapi hrs menyertakan ktp suami istri,buku nikah,kk dan surat persetujuan rt setempat bermaterai
    Apakah benar adanya
    Terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Riri,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal pertama kali, silakan datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat dengan cukup membawa identitas diri (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, ATAU identitas lain). Tks.

  • rasyid says:

    Apakah jampersal tidak berlaku pada kasus kelahiran anak ketiga dari pasangan PNS?
    terimakasih.

    • admin says:

      Yth Bpk Rasyid,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Jika anak ke-3 dari PNS tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan, maka dapat menggunakan Jampersal. Tks.

  • Ningsih says:

    Yth admin…
    Apakah bidan di desa yang tinggal diposkesdes/polindes boleh membuat SIPB? Menurut informasi yang saya dengar mereka hanya boleh diberikan SIKB. Apakah itu berarti mereka tidak boleh menjadi Bidan Praktik Mandiri dan membuat PKS Jampersal untuk persalinan yang diluar jam dinas Puskesmas?

  • Larasati says:

    Yth. Admin…
    Mohon informasi, mengapa sampai pada bulan ini penggantian kLaim Jampersal belum cair juga dananya…?
    Kalo dana sudah di kirim ke kab/kota sejak Maret 2012, mengapa belum dicairkan juga?
    Terimakasih. Mohon ditanggapi.

    • admin says:

      Yth Ibu Larasati,
      Dana Jampersal tahap I sudah ditransfer ke rekening Dinkes Kab/Kota (untuk pelayanan tingkat dasar) dan ke rekening RS (untuk pelayanan tingkat lanjutan). Pencairan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi Dinkes Kab/Kota setempat. Tks.

  • yanpinus says:

    Ibu/ Bapak yang terhormat, saya pinus dari bali tetapi sekarang tinggal di tomang jakarta barat.
    Yang saya ingin tanyakan adalah dimana saya bisa mendaftar jampersal di puskesmas jakarta barat kecamatan grogol petamburan.
    karna tadi pagi saya mencoba bertanya di puskesmas pembantu di jalan pulo macan tomang jakarta barat, saya dipersulit dan tidak diberita tahu prosedur mendapatkan jampersal dan mendaftar sebagai peserta jampersal.
    mohon quick respon karna istri prrediksi tgl 9 mei melahirkan.

    Terimakasih banyak.

    • admin says:

      Yth Bpk Pinus,
      Seluruh Puskesmas di wilayah Indonesia dapat melayani Jampersal. Silakan Bapak datang ke Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Tks.

  • ismet says:

    pa cara ikutan program jampersal bagaimana?…

    • admin says:

      Yth Bpk Ismet,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Untuk mengikuti Jampersal diperlukan identitas diri pasien (boleh KTP, KK, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Untuk informasi dan pelayanan Jampersal, silakan menghubungi Puskesmas terdekat. Tks.

  • Vania says:

    Yth Bapak/Ibu Admin,

    Mau tanya, sodara saya mau ikut program jampersal, tapi dia nikahnya siri ( alias tidak punya buku nikah).

    Waktu cek di puskesmas cipondoh – tangerang, syarat ikut jampersal itu foto copy Ktp suami istri, foto copy buku KIA,foto copy KK dan buku nikah.
    Apakah benar itu ?? krn saya baca dr atas kl syarat ikut jampersal itu yg pertama pasien tidak ikut program kesehatan laennya, dan cuma kasih foto copy ktp saja.

    Mohon bisa di jelaskan foto copy KK dan buku nikah itu utk apa ya ?

    Thks

    • admin says:

      Yth Ibu Vania,
      Dokumen pribadi yang diperlukan dalam pelayanan Jampersal hanya identitas diri, bisa KTP, kartu Jamkesmas, SIM, KK, atau yang lain. Jika sudah ada KTP, maka tidak diperlukan dokumen lain. Tks.

      • Isti Rahayu says:

        Selamat Hari Pendidikan Nasional…
        Semoga Anak2 Indonesia yang lahir menjadi Penerus Bangsa yang Berbudi pekerti dan Memajukan Indonesia. Amin….

        Saya Mau menanyakan mengenai PERSYARATAN JAMPERSAL, MENGAPA BERBEDA-BEDA. Kalo Saya UNduh Juknisnya, Hanya Identitas Diri Artinya KTP ATAU KK ATAU SIM dll.

        TAPI YANG TERJADI DI LAPANGAN, (saya sendiri ingin mengajukan JAMPERSAL) DI MINTA KARTU KELUARGA, KTP, SURAT NIKAH, SURAT RUJUKAN…

        DAN KESALAHANNYA ADALAH (pemahaman saya), KETIKA DATANG KE RS SEMUA IBU HAMIL ADALAH PESERTA JAMPERSAL. TERNYATA TIDAK…., Saya tanyakan satu persatu pasien di RS tersebut, ternyata harus mengurus Surat2 tersebut baru di namakan peserta jampersal.

        JAdi Kesimpulan saya, RS juga tidak menawarkan JAMPERSAL, malah seolah menyembunyikan…Kalo tidak banyak2 mencari tahu…bisa jadi kena biaya RS harga Eksekutif, seperti saya…, 50.000 hanya untuk Admin, lalu USG dikenakan 200.000.

        Wahhhh…Saya tercenggang juga, padahal..waktu awal pendaftaran saya sudah bilang saya pasien rujukan dari Puskesmas dan rujukan dari Puskesmas Kecamatan nihhh…

        Mohon Bantuannya, Untuk DI SOSIALISASIKAN KEMBALI KE RS- RS, HANYA DIBUTUHKAN IDENTITAS DIRI SUAMI + ISTRI, KARTU KELUARGA, SURAT NIKAH, SURAT RUJUKAN.

        TERIMA KASIH…
        Mohon Maaf jika ada yang kurang berkenan.
        Ini semua Untuk Keselamatan IBU dan ANAK INDONESIA.

  • Bayu chandra says:

    Yth, Admin..
    Diperkirakan istri saya melahirkan tgl 15 mei 2012, dan tiap bulannya kami periksa di puskesmas kecamatan kebon jeruk. Istri saya pernah melahirkan secara cesar 2thn lalu, apakah bs ikut program jampersal? Karena saya tdk ada biaya utk cesar lg sedangkan ketika saya tanya pihak puskesmas katanya “jampersal” tdk berlaku lg dikarenakan klaim pembayaran ke pemerintah susah. Dan apakah RSUD tarakan bekerjasama dgn pemerintah dalam program Jampersal? Sekian
    jabat erat dari kaum miskin kota..

    • admin says:

      Yth Bpk Bayu,
      Tindakan operasi sesar merupakan pelayanan tingkat rujukan yang dilaksanakan di RS, atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar (dokter, bidan). Apabila petugas Puskesmas memang betul menyatakan demikian, hal itu sungguh sangat disayangkan. RSUD Tarakan di Jakarta termasuk RS yang dapat melayani Jampersal. Tks.

      • admin says:

        Yth Bpk Yana,

        Pelayanan Jampersal di RS dilakukan atas dasar rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, klinik, dll). Pasien tidak diperkenankan langsung datang ke RS tanpa rujukan, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan. Tks.

  • gista says:

    YTH ADMIN JAMPERSAL
    Saya sedang hamil kira2 10 minggu, anak ke dua, yang ingin saya tanyakan jika kita ikut program jampersal saat kita kepayahan/mabok berat saat hamil dan diharuskan dirawat dirumah sakit apakah biaya perawatan itu ditanggung jampersal? dan dimanakah RS rujukan jampersal untuk daerah cipondoh tangerang
    saya hari kamis yang lalu mencoba periksa di puskesmas cipondoh,keadaan saya sedang payah sekali,tapi setelah saya mengantri pas sampai di pendaftaran saya ditolak karena KTP saya bukan daerah cipondoh,saya sudah coba jelaskan klo saya baru saja pindah ke daerah cipondoh,tapi dipendaftaran tidak mau terima alasannya dikarenakan pengobatan di puskesmas ini GRATIS maka harus di masing2 tempat tinggal,sesuai KTP, bagaimana dengan pelayanan puskesmas yang seperti itu ya.. apa benar harus sesuai dg domisili. padahal tujuan saya hanya ingin periksa kehamilan saya karena saya sering merasa lemas… tolong admin dijawab,,, terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Amanda,
      Untuk wilayah Tangerang, salah satu RS yang melayani Jampersal adalah RSUD Tangerang. Salah satu yang dapat ditanggung Jampersal adalah pelayanan komplikasi kebidanan, termasuk gangguan muntah berlebih saat hamil (hiperemesis). Puskesmas mestinya tidak boleh menolak melayani pasien. Pada saat mendaftarkan diri di Puskesmas, silakan Ibu sampaikan bahwa Ibu ingin menggunakan Jampersal. Tks.

  • sri mulyani says:

    apakah pns juga bisa menerima jampersal ( anak ke tiga)

    • admin says:

      Yth Ibu Sri Mulyani,
      Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Jika kehamilan anak ketiga ini tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan lain, maka dapat menggunakan Jampersal. Harus diingat pula bahwa Jampersal merupakan paket pelayanan termasuk KB pasca persalinan. Pastikan Ibu menjadi peserta KB pasca melahirkan. Tks.

  • Syifa says:

    Mau nanya pak admin, apakah untuk mendapatkan jampersal harus wajib mempunyai buku kia, tadi saya nanya ke 2 puskesmas di jaktim, program jampersal bisa didapat jika melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas tersebut juga, atau mempunyai buku kia minimal 4 kali pemeriksaan, sementara dari awal saya melakukan pemeriksaan di rumah sakit swasta di kampung, dan setelah saya dapat info jampersal saya konsultasi bidan kampung bisa trus saya baru melakukan pemeriksaan sekali dengan buku kia, sementara prediksi lahiran tinggal hitungan hari, apa saya masih bisa mendapatkan program jampersal? Bagaimana caranya?

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Syifa,
      Apabila selama pemeriksaan hamil sebelumnya ada buku catatan pelayanan, silakan dibawa untuk mendapatkan pelayanan Jampersal. Catatan pemeriksaan yang selama ini dilakukan penting diketahui oleh tenaga kesehatan agar dapat diketahui riwayat kehamilan Ibu. Tks.

  • surya dwi rahma says:

    yth admin jampersal
    saya pengen tanya soal persyaratan program jampersal apa aja,trus kalau misal istri saya lahir tp tidak normal(sungsang)apakah bisa dilakukukan persalinan di puskesmas setempat?
    saya mau komplain soal puskesmas daerah batu ceper tangerang!selain pelayananya g memuaskan tapi bidan nya jg menjawab pertanyaan saya dengan nada sinis ketika saya menanyakan apakah istri saya ketika nanti melahirkan apa bs ikt program jampersal!
    tp bidan itu bilang klo soal program jampersal sudah tidak ada karena tidak ada dana dari pemerintah!
    mohon perhatiannya soal kritikan saya tentang puskesmas batu ceper yang sungguh sungguh tidak memuaskan pelayanannya terhadap masyarakat!

  • sri mulyani says:

    apakah wilayah belitung timur dan belitung provinsi babel sudah menggunakan jampersal

  • siti says:

    mau tanya apa wilayah purworejo jateng sudah ada jampersal, saya sdg hamil 9 bln, saya mau pake jampersal. tapi gimana cara mengurusnya. trma ksh

  • Misbachul ulum says:

    Yth Admin,saya mau nanya,kemarin istri saya melahirkan di RSUD dgn indikasi medis dan hrs segera dioperasi atas rujukan dari dr spesialis kandungan,bisakah diklaim ke jampersal,sedangkn rujukan puskesmas tidak ada

    • admin says:

      Yth Bpk Misbachul Ulum,
      Pelayanan Jampersal di RS dilakukan atas rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, dokter, bidan), kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan tidak diperlukan surat rujukan. Tks.

  • trisna says:

    Kpd Yth bpk/ibu tim jampersal
    untuk jamkesmas dan jampersal ada peraturan perwalkot yang mengatur ttg alokasi pemanfaatan dana yaitu sebesar 75 % untuk jasa dan 25 % untuk jasa penunjang lainnya.tapi pas kita buat RKA dari pemkot di kembalikan lagi karena katanya gak boleh mengklem untuk bhn hbs pakai sama obat, sedangkan kami sebagai tim pengelola puskesmas sdh kebingungan untuk mengalokasikan yang 25 % nya itu ,gimana solusinya,sedangkan untuk kegiatan lainnya sdh di akomodir oleh BOK

    • admin says:

      Yth Ibu Trisna,
      Sesuai ketentuan, bahan habis pakai dan obat yang diperlukan/digunakan dalam pelayanan Jamkesmas/Jampersal telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota. Sehingga kebutuhan akan bahan habis pakai atau obat mestinya diajukan melalui permohonan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota. Tks.

  • musdalifah says:

    pak admin yang terhormat tolong..ditindak lanjuti karna kalau dibiarkan…kejadiannya akan terus menerus seperti ini…sekali lagi mohon ditindak lanjuti…lebih detail ini kasusnya http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/16921

    • admin says:

      Yth Ibu Musdalifah,
      Terima kasih atas informasinya. Berdasarkan berita tersebut, pasien sebelumnya dirawat di rumah sang dokter (bukan di RS). Pembayaran pun dilakukan di rumah dokter, sehingga memang secara legal bukan menjadi tanggung jawab RSUD Sumenep. Namun demikian informasi ini akan segera kami tindak lanjuti ke Sumenep. Tks.

  • Ika Wahyuni,SKM says:

    Kepada
    yth. Admin Jampersal
    Mohon Penjelasan
    Berdasarkan pengalaman yang dihadapi oleh para bidan , ibu hamil saat dikonseling menyatakan bersedia untuk berKB, pada saat inpartu juga bersedia untuk berKB, namun kenyataanya pasca persalinan ibu tidak mau berKB.Berdasarkan hal tersebut di atas apakah ibu tersebut dapat diklaim pembiayaannya yang meliputi : ANC,Persalinan, pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir, mengingat ibu tersebut tidak berKB Pasca persalinan.

  • Bayu chandra says:

    Yth Admin,
    menindak lanjuti pertanyaan saya tgl 23 april 2012 diatas, saya langsung menanyakan ke RSUD Tarakan mengenai program JAMPERSAL, tapi yg saya dapat adalah (versi RSUD Tarakan jakarta):
    - pemerintah hanya meng-cover 1,2jt utk 1 ibu hamil.
    - jika ternyata lahirnya cesar dan melebihi anggaran dr pemerintah (1,2jt), maka harus membuat kartu SKTM?
    - apa benar pemerintah hanya memberi anggaran JAMPERSAL 1,2jt, padahal yg saya baca di JUKNIS JAMPERSAL 2012, biaya cesar sudah ter-cover semua.

    mohon pencerahannya ADMIN di KESIBU ini demi kesejahteraan rakyat agar tdk ada pembodohan lagi, terima kasih.
    Tabik erat dari orang pinggiran.

  • yahya says:

    Kepada Yth admin jampersal
    terima kasih atas info yg dikonfirmasi ter tgl 16-4-2012.
    kami ingin mengajukan pertanyaan lagi.
    istri saya skg mengandung 9 bulan jalan.di usg,katanya ada lilitan tali pusar.kata dokter,nanti klo melahirkan hrus operasi.
    yang ingin kami tanyakan:
    1.apakah progam jampersal melayani operasi cesar?
    2.apakah klo ikut jampersal tdk di kenakan biaya tambahan untuk operasi?
    3.apakah klo sampai ada tambahan biaya,kami hrus mengadu pada siapa?
    soalnya kami cari informasi di ponorogo,melahirkan normal/operasi meskipun ikut progam jampersal masih ada tambahan biaya.rumah sakit yg menarik tambahan biaya adlah salah satu r.s yg bermitrakan jampersal yg bapak/ibu sebutkan tgl 16-4-2012
    mohon jawaban dan informasinya.
    atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

  • aedha says:

    apa semua rumah sakit ada jampersalnya??
    terima kasih

  • rizka says:

    saya seorang ibu yang sedang hamil 6 bulan, saya disarankan untuk ikut jampersal, di puskesmas, karena gratis semuanya, tp saya ragu, apa ikut jampersal ada keuntungan dan kerugian nya, soalnya yang saya dengar dari tmn saya jika ikut jampersal itu ribet harus urus ini itu, dan harus ikut KB yg g punya anak lagi, apa itu benar ??apa juga penanganan yang serba gratis bs terjamin?? ?tolong jelaskan ya dok, terima kasih,

    salam rizka,
    kebagusan

    • admin says:

      Yth Bu Rizka,

      Pelayanan Jampersal sebenarnya tidak gratis, namun biayanya ditanggung Pemerintah, sehingga tidak dibebankan kepada pasien. Kementerian Kesehatan juga terus mengingatkan semua penyedia layanan Jampersal agar tidak membedakan kualitas pelayanan antara peserta Jampersal dan non-Jampersal. Yang dibutuhkan untuk keikutsertaan Jampersal adalah identitas diri yang masih berlaku (KTP, SIM, dll). Sepanjang ibu tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain, Ibu dapat mengikuti Jampersal. Adapun pelayanan KB memang merupakan satu paket tak terpisahkan dari Jampersal. Setelah melahirkan dengan tanggungan Jampersal, ibu diwajibkan ikut KB pasca persalinan. Mengenai jenis/metode kontrasepsi akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu dan untuk itu akan dilakukan konseling terlebih dahulu. Tks.

  • jefri says:

    `ibu,istri saya saat ini mengandung 5 bulan…jika ingin ikut jampersal,syaratnya ap saja,dan jika dapat rujukan rumah sakit.apakah biaya ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya.

    • admin says:

      Yth Bpk Jefri,
      Syarat ikut Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, asuransi lain) dan bersedia dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Ibu cukup membawa identitas diri yang masih berlaku. Bila sudah memiliki Buku KIA, bawalah serta Buku KIA tersebut. Pelayanan di RS harus dengan rujukan dari fasilitas kesehatan dasar, dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Jampersal. Tks.

  • admin says:

    Yth Bpk Yana,

    RS Hasan Sadikin melayani Jampersal. Tks.

  • umi felli says:

    apakah prog. Jampersal msh berlaku 2013? Adakah perubahan persyaratan/yg lain? Terimakasih…

    • admin says:

      Yth Ibu Umi Felli,

      Program Jampersal masih tetap ada pada tahun 2013, dengan ketentuan yang masih sama dengan Jampersal tahun 2012. Tks.

  • dr nurna/ dr merlin RSUP H.Adam Malik says:

    Yth : Admin Jampersal
    1. diagnosa utk bayi baru lahir yg bisa menggunakan fasilitas jampersal, apakah termasuk jg diagnosa kelainan kongenital?
    2. ibu bersalin yang masih di bawah umur, tidak mempunyai KTP dan tidak mempunyai suami yang dirujuk dari RS Daerah sebagai pasien jampersal (mempunyai resiko dalam persalinan ) bagaimana masalah kelengkapan administrasinya ?
    3. pengalaman kami, sering pasien dirujuk dari RS Daerah yang minta ditangani seb agai pasien jampersal tetapi setelah ditangani di tempat kami tidak mempunyai resiko persalinan, apakah penanganannya bisa kami lanjutkan?
    4. pasien yang datang di malam hari dan tanda2 inpartu dengan alasan RS dekat rumah, minta ditangani sebagai pasien jampersal tapi persalinan ternyata normal, apakah dapat di kalim biayanya sebagai pasien jampersal? pasien tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

  • admin says:

    Yth dr. Nurna,
    1. Jampersal menanggung pembiayaan perawatan bagi bayi baru lahir (neonatus) yang mengalami masalah/penyulit/komplikasi (termasuk kelainan kongenital), sampai dengan usia 28 hari pasca kelahiran. Setelah 28 hari, maka sudah tidak ditanggung Jampersal. Bayi baru lahir yang ditanggung Jampersal adalah bayi baru lahir dari ibu yang persalinannya ditanggung Jampersal.
    2. Dokumen persyaratan untuk Jampersal adalah Identitas Diri, bisa berupa KTP, SIM, KK, Kartu Pelajar, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain. Jika tidak memiliki KTP, maka silakan diupayakan dengan menggunakan identitas diri lain.
    3 dan 4. Pasien yang datang ke RS, harus atas rujukan dari fasilitas kesehatan dan bukan atas permintaan pasien sendiri. Rujukan tersebut juga mestinya adalah atas indikasi medis.
    Demikian, tks.

  • kepada yth bpk/ibu tim ppjk,
    apakah boleh RS swasta membuat Mou (kerjasama dgn tim penegelola kota) untuk pelayanan jampersal tingkat dasar saja?…..krn ada RS swasta yg berkeinginan kerjasama……..mhn ditanggapi dan km ucapkan terima kasih.

  • admin says:

    Yth Bpk Edo,
    Sesuai ketentuan, pelayanan tingkat dasar pada Jampersal TIDAK dilaksanakan di RS, namun di fasilitas kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, klinik, dokter dan bidan praktik mandiri). Pada pelayanan Jampersal, RS berada pada level rujukan (pelayanan tingkat lanjutan). Tks.

Leave a Reply