Menteri Kesehatan Mengharapkan Para Bidan Sukseskan Jampersal

Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengharapkan dukungan penuh para bidan sebagai ujung tombak terdepan pelayanan dasar KIA-KB untuk memberikan pelayanan Jampersal dengan sebaik-baiknya. Demikian ditegaskan Menteri Kesehatan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Solo, Jawa  Tengah, 14 Oktober 2011.

 

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa masyarakat selalu mengharapkan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan diselenggarakan secara profesional yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait baik Pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk organisasi profesi, di antaranya adalah IBI. Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang salah satu prioritasnya adalah menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

 

Menurut Menteri Kesehatan, pada saat ini Angka Kematian Ibu telah menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, demikian pula halnya dengan Angka Kematian Bayi yang telah menurun dari 68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Penurunan tersebut, menurut Menteri Kesehatan, adalah sejalan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. Cakupan kunjungan antenatal K1 menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 telah mencapai 92,7%, cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 82,2%, cakupan kunjungan neonatal pertama 71,4%, dan cakupan KB cara modern (menurut SDKI 2007) sebesar 57,4%.

 

Namun demikian, Menteri Kesehatan tak memungkiri bahwa masih ditemukan disparitas derajat kesehatan ibu dan anak. Meskipun cakupan kunjungan antenatal K1 secara nasional sudah mencapai 92,7%, namun kunjungan antenatal minimal empat kali (cakupan K4) sesuai standar yaitu 1x pada trimester pertama, 1x pada trimester kedua, dan 2x pada trimester ketiga baru mencapai 61,4%. Cakupan K4 tertinggi berada di Provinsi DIY 89,0% dan terendah di Provinsi Gorontalo 19,7%. Di Provinsi DIY cakupan persalinan nakes telah mencapai 98,6%, artinya hampir seluruh ibu telah mempunyai akses terhadap persalinan nakes. Sebaliknya, di Provinsi Maluku Utara, cakupan persalinan nakes baru mencapai 26,6%.

 

Terjadinya disparitas tersebut, lanjut Menteri Kesehatan, antara lain disebabkan oleh faktor geografis – daerah terpencil dan kepulauan, belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang terjangkau, kurangnya tenaga kesehatan, serta masih adanya hambatan finansial masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

 

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Angka Kematian Ibu harus dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi diturunkan menjadi 26 per 1000 Kelahiran Hidup. Untuk percepatan pencapaian target MDG tersebut, pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Jaminan Persalinan atau Jampersal bagi seluruh ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan.

 

Pemerintah menyediakan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun untuk penyelenggaraan paket Jampersal yang meliputi: pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, baik untuk keadaan normal maupun kasus-kasus komplikasi yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

 

Menteri Kesehatan berharap dengan adanya Jampersal ini, hendaknya tidak ada lagi pengaduan masyarakat yang ditolak oleh tenaga kesehatan ketika membutuhkan pelayanan antenatal, persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Menteri Kesehatan juga mengharapkan agar para bidan menerapkan komunikasi interpersonal dalam memberikan konseling pengenalan tanda bahaya dan komplikasi kebidanan, pelaksanaan rujukan tepat waktu, pelayanan KB pasca persalinan yang diarahkan pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta penerapan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

94 Responses to “Menteri Kesehatan Mengharapkan Para Bidan Sukseskan Jampersal”

  • admin says:

    Persalinan ditolong tenaga kesehatan terbukti berkorelasi dengan turunnya risiko kematian ibu. Dengan demikian, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah mendorong seluruh ibu bersalin untuk melahirkan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan mendorong para dukun beranak untuk bermitra dengan bidan. Tks.

  • sari says:

    Mhn info bagaimana bila melakukan pemeriksaan kehamilan berikut persalinan di bidan (yg praktek sendiri) bukan puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah mengingat lokasinya lebih dekat dgn rumah tinggal, apakah tetap bisa dicover oleh JAMPERSAL ?
    Terima kasih.

    • admin says:

      Yth Ibu Sari. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di Bidan Praktik Mandiri dapat ditanggung oleh Jampersal apabila Bidan tersebut adalah mitra Jampersal (yaitu sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Tim Pengelola di Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat). Ibu dapat menanyakan ke Bidan tersebut. Tks.

      • aedha says:

        saya bahagia sekali dengan adanya jampersal, yang mau saya tanyakan adalah

        saya menikah dengan suami saya secara siri
        dan di KK saya pun saya sebagai seorang anggota keluarga dari keluarga yang lain

        apakah saya bisa juga membuat surat JAMPERSAL itu
        terimakasih
        aedha
        banjarbaru, kalimantan selatan

        • admin says:

          Yth Ibu Aedha, pelayanan Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain, dan untuk mengaksesnya ybs hanya perlu menunjukkan identitas diri (KTP/sejenis). Untuk informasi lebih lanjut Ibu dapat menghubungi Puskesmas/penyedia layanan Jampersal terdekat. Demikian kami sampaikan. Tks.

  • yadi says:

    bagaimana cara dan syarat pembuatan JAMPERSAL, apakah harus dibuat ditempat dimana kita tinggal?

    • admin says:

      Yth Bpk Yadi,
      Syarat seseorang dapat menjadi penerima manfaat Jampersal adalah:
      - Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
      - Belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain (Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, dll).
      - Bersedia dilayani di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Jampersal.

      Untuk caranya, silakan datang langsung ke Puskesmas, Bidan di Desa, atau fasilitas kesehatan swasta mitra Jamkesmas/Jampersal terdekat dan tidak harus di tempat domisili asal Bpk/Ibu.

  • s. bowo says:

    ada kendala jampersal:
    1. bukan kewajiban semua bidan
    2. ketakutan program tidak dilanjutkan..padahal sudah anc nanti tidak di bayar
    3. kerjasama berbatas waktu
    4. ibu hamil tidak berbatas waktu..karena yg anc masih lama bersalinnya
    5. administrasi klaim menyulitkan bidan
    6. tidak serentak

    • admin says:

      Yth Bpk Bowo, terima kasih masukannya. Hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk pelaksanaan Jampersal selanjutnya.

  • hendra says:

    apakah bidan yang menangani Ibu hamil ini bidan yang benar-benar pengalaman?
    saya takut kalo istri saya kelak di jadikan bahan pembelajaran dari bidan yang sedang belajar,,,
    maaf bila kurang berkenan, mohon penjelasannya.
    terimakasih.

    • admin says:

      Yth Bpk Hendra,
      Pada pendidikan bidan terdapat standar kompetensi yang harus dipenuhi/dimiliki agar seseorang dapat diluluskan sebagai bidan. Dengan demikian, seorang bidan yang sudah lulus dari pendidikan dapat dipastikan sudah memenuhi standar kompetensi kebidanan. Tks.

  • Fita says:

    Selamat Siang,,,

    Sya fita seorang ibu hamil usia kandungan sy jln 8 bln ini kehamilan pertama sy, sy baru dpt info mengenai jampersal baru2 ini dan internet,rumah sy dekat sekali dengan puskesmas tp dr pihak puskesmas tidak ada info / sosialisasi terhadap warga khususny bagi ibu hamil,yg ingin sy tanyakan adalah :
    1. apakah sya masih bisa mengikuti jampersal yg baru di sah khn tahun ini?(padahal usia kandungan sy udh 8bln,bulan besok prediksi melahirkan)
    2. apakah sy sudah terlambat mengikuti jampersal?
    3. bagaimana caranya?
    4. MOhon bantuan / infonya?

    Sekian dan Terima Kasih.
    Salam
    Fita
    Jl. H. Jenih No. 44 RT. 008 RW. 001
    Kel. Rambutan Kec. Ciracas
    Jakarta Timur 13830
    Hp : 021 – 91059200

    4.

    • admin says:

      Yth Ibu Fita,
      Syarat untuk dapat menerima Jampersal adalah:
      1. Ibu hamil, bersalin, atau nifas yang TIDAK memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain (misal Askes, Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda, dll)
      2. Dilayani di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan (Puskesmas, RS Pemerintah, atau fasilitas kesehatan swasta yang telah bermitra)
      Dengan demikian, apabila ibu memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka ibu dapat menerima Jampersal.
      Untuk mendapatkan info dan pelayanan Jampersal, Ibu silakan datang ke Puskesmas terdekat dan sampaikan kepada petugas Puskesmas bahwa Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan jaminan Jampersal. Jangan lupa membawa KTP atau identitas lain ya Bu.

      Demikian kami sampaikan. Semoga Ibu tetap sehat dan nantinya melahirkan dengan selamat dan bayinya sehat. Jangan lupa KB pasca persalinan ya Bu. Salam.

      • Isti Rahayu says:

        Boleh kan kita memilih RS yang akan menjadi rujukan persalinan? Lalu RS swasta mana saja yang bermitrakan jampersal? Syarat Hanya KTP? lalu apa yang harus kita katakan kalau ada RS yang didak melayani peserta jamepersal dengan baik. Masalahnya saya adalah saya menganduk 6 bulan, dan kemungkinan di ceacar karena pingkul kecil.maaf dan terima kasih…

        • admin says:

          Yth Ibu Isti Rahayu,
          Ibu dapat memilih RS yang akan menjadi rujukan persalinan jika RS tersebut memang merupakan mitra Jamkesmas/Jampersal. Informasi mengenai RS mitra Jamkesmas/Jampersal dapat Ibu peroleh dari Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Pada saat pertama kali hendak mengakses pelayanan Jampersal, Ibu hanya perlu menunjukkan identitas diri (KTP atau yang lainnya). Tentunya Ibu harus ke fasilitas kesehatan dasar terlebih dahulu (tidak bisa langsung ke RS tanpa adanya rujukan), misalnya ke Puskesmas, Bidan desa, atau fasilitas kesehatan swasta tingkat pertama yang telah bermitra dengan Jampersal. Setelah itu Ibu akan mendapatkan Buku KIA dan pelayanan yang telah diberikan akan dicatat di Buku KIA tersebut. Jika nantinya dirujuk, maka di RS Ibu perlu menunjukkan identitas diri, Buku KIA, dan surat rujukan dari fasilitas kesehatan dasar (sesuai ketentuan, akan ada petugas yang mendampingi selama proses rujukan). Tks.

  • santoso says:

    pa saya mw tnya.. apakah semua jampersal sudah trdapat diseluruh puskesmas DKI Jakarta.. Terus data apa saja yang perlu dibawa untuk mengajukkan jampersal
    trima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Santoso,
      Pelayanan Jampersal tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Untuk dapat memperoleh pelayanan Jampersal, syaratnya adalah:
      1. Ibu hamil, bersalin, atau nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain.
      2. Dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal.
      Jika memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka dapat memperoleh pelayanan Jampersal. Untuk informasi lebih lanjut tentang Jampersal, Bapak dapat menghubungi Puskesmas terdekat. Tks.

  • yudi says:

    mau numpang tanya bagaimana tindakan kita bila menemukan seorang bidan yang tidak mau memberikan pelayanan Jampersal pada warga mampu/ tidak mampu?
    dan bagaimana kita menindak lanjuti hal tersebut!
    matur suwun dan terima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk. Yudi,
      Ada 2 poin pada pertanyaan Bapak, sehingga kami sampaikan dalam 2 jawaban terpisah:
      1. Dalam hal pelayanan kebidanan secara umum, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, seorang bidan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien yang datang kepadanya, tentu tanpa memandang apakah ybs mampu atau tidak mampu. Lebih lanjut, apabila ternyata kasus tersebut adalah kasus yang berada di luar kewenangannya sebagai bidan atau tidak dapat ia tangani, maka ia wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.
      2. Dalam hal pelayanan Jampersal, ada dua jenis bidan, yaitu bidan Pemerintah (bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah), dan Bidan Praktik Mandiri/Swasta. Untuk bidan Pemerintah wajib memberikan pelayanan Jampersal. Sedangkan untuk Bidan Praktik Mandiri/Swasta hanya dapat memberikan pelayanan Jampersal bila ia sudah bermitra (memiliki perjanjian kerja sama) dengan Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, karena untuk kepentingan pengajuan klaim. Dengan demikian, untuk Bidan Praktik Mandiri/Swasta memang hanya mereka yang sudah bermitra dengan Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal sajalah yang dapat memberikan pelayanan Jampersal.

      Kami sarankan untuk cek dengan bidan ybs, jika ia adalah Bidan Praktik Mandiri/Swasta apakah ia sudah bermitra untuk pelayanan Jampersal.

      Demikian, tks.

      • yudi says:

        terima kasih atas petunjuknya, semoga ini bermafaat buat saya dan istri terutama calon Anak kami. semoga program Jampersal SUKSES SELALU Ammmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn………!!!!

  • Udin says:

    Saya senang sekali menyambut program Jampersal. Saya sudah tahu infonya dari bidan di daerah tempat saya tinggal. Yang ingin saya tanyakan, untuk bayi lahir dengan cara sesar, apakah tetap bisa ditanggung Jampersal?
    Trims

  • NHR says:

    Bagaimana cara share artikel2 dari web ini? supaya kita share di jejaring sosial…. Makasih

  • INDA says:

    bagaimana membedakan bidan pemerintah dan bidan praktek mandiri. ditempat saya bidan didesa apakah disebut bidan pemerintah atau bidan praktek swasta, atau ada batasan jam kerja bagi seorang bidan di desa

  • ayda says:

    tapi gimana kalo mereka yang melakukan pernikahan secara siri atau tidak mempunyai buku nikah.?
    apa mereka juga bisa merasakan JAMPERSAL ini???

    terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Adya, pelayanan Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dari pihak lain, dan untuk mengaksesnya ybs hanya perlu menunjukkan identitas diri (KTP/sejenis). Demikian kami sampaikan. Tks.

  • Maya says:

    Bu,saya sedang hamil usia 8 bulan dn dr pemeriksaan di puskesmas sy harus caesar krn ada komplikasi2.sy senang sekali krna telah ada jampersal,tp dr pihak puskesmas tidah tahu menahu tentang jampersal itu dan sy harus buat dikelurahan katanya.pas sy di kelurahan,pegawai kelurahannya bilang,klo jampersal hanya bisa diurus jika saya sudah melahirkan dirumah sakit,sy bingung bu.sy takut pada saat saya sudah dirumah sakit,pihak kelurahan tidak bisa membuatkan jampersal.sy takut anak sy nanti ditahan sampai sy bisa membayar biaya rumah sakit.sementara suami sy sedang tidak bekerja dn sy tidak punya jaminan apapun.tolong bantu sy bu,terimakasih

    • admin says:

      Yth Ibu Maya,

      Jika memang dari pemeriksaan kehamilan ditemukan adanya komplikasi/penyulit, mestinya saat ini Ibu sudah harus dirujuk ke RS untuk pemeriksaan kehamilan pada risiko tinggi. Mintalah surat rujukan dari Puskesmas untuk dapat memeriksakan kehamilan ke RS. Pada saat mendaftar di RS, informasikan bahwa Ibu tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan akan memakai Jampersal.

      Pada dasarnya persyaratan utama dari Jampersal hanyalah identitas diri (KTP, SIM, atau yg lain). Sepanjang ybs tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani sesuai skema Jampersal, maka ybs dapat memanfaatkan Jampersal baik di tingkat dasar (Puskesmas dll) maupun di tingkat lanjutan (RS). Dengan demikian, tidak perlu sampai mengurus ke Kelurahan.

      Mohon informasi lebih lanjut lokasi (kabupaten/kota) Ibu dan nama Puskesmasnya.

      Tks.

  • dian says:

    jaminan persalinan(jampersal).kebanyakan orang tau bahwa jampersal berarti bebas biaya persalinan. tapi saya prihatin dengan pelaksanaan jampersal itu sendiri. dengan anggapan masyarakat “melahirkan gratis” apakah tidak membuat angka kehamilan ibu menjadi tinggi??? klo angka ibu hamil tinggi,bukankah itu menambah tinggi semua angka resiko yg ada?? angka kematian ibu,angka kematian bayi, angka kependudukan, angka kesakitan dll???

    • admin says:

      Yth Ibu Dian,
      Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan bahwa Jampersal merupakan PAKET pelayanan persalinan, mulai sejak pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas termasuk bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Dengan demikian, para peserta Jampersal setelah melahirkan akan mendapat pelayanan KB pasca persalinan (ybs menjadi peserta KB baru). Dengan demikian, Jampersal justru selaras dengan program KB yang digalakkan Pemerintah. Demikian kami sampaikan, tks.

    • bakhtiar says:

      Assalamu’alaikum wr wb, dengan hormat ibu/bapak pertanyaan saya
      yang ingin saya tanyakan apakah kartu jamkesmas bisa untuk jaminan persalinan.
      dan apabila memiliki jamkesmas bukan termasuk pogram jampersal?
      terimakasih…

      • admin says:

        Yth Bpk Bakhtiar,
        Jampersal merupakan perluasan program Jamkesmas. Dengan demikian, kartu Jamkesmas dapat digunakan untuk jaminan persalinan. Tks.

  • trin emran says:

    di koran beberapa hari yang lalu saya membaca, pasien yang melahirkan dengan jaminan jampersal untuk tahun 2012, hanya diberlakukan untuk anak pertama dan kedua serta mewajibkan pasien untuk melaksanakan KB, apakah informasi ini benar?

    • admin says:

      Yth Ibu/Bpk Emran,
      Kami sampaikan bahwa saat ini pun peserta Jampersal setelah melahirkan mestinya mendapat pelayanan KB pasca persalinan, dan ybs menjadi peserta KB baru. Hal ini dikarenakan Jampersal merupakan paket, termasuk di dalamnya KB pasca persalinan. Mengenai pembatasan jumlah kelahiran/anak yang dapat ditanggung Jampersal untuk tahun 2012 masih dalam pembahasan. Mohon masukan juga dari Bapak. Tks.

  • MELINDANA says:

    MOHON INFO

    BAGAIMANAKAH PENANGANAN APABILA MELAHIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS TEMPAT TINGGAL KARENA SAYA HARUS MENGIKUTI SUAMI YANG BERTUGAS BERPINDAH-PINDAH SETIAP BULANNYA.

    DAN BAGAIMANA DENGAN BIAYANYA APAKAH TIDAK DIPUNGUT SAMA SEKALI

    MOHON JAWABANNYA. TERIMAKASIH

    • admin says:

      Yth Ibu Melindana,

      Jika yang Ibu maksudkan adalah pelayanan persalinan dalam Jampersal, dapat kami sampaikan bahwa pelayanan Jampersal menganut asas portabilitas. Artinya, pelayanan persalinan dengan Jampersal dapat dilaksanakan di manapun, tanpa harus terikat dengan domisili ybs. Peserta Jampersal cukup menunjukkan identitas diri pada saat akan mendapatkan pelayanan Jampersal. Kemudian, untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan, hendaknya Ibu memiliki Buku KIA yang harus Ibu bawa ke manapun Ibu berpindah tempat tinggal. Dengan demikian petugas di tempat tinggal Ibu yang baru tinggal meneruskan pemeriksaan sesuai catatan pada Buku KIA. Buku KIA bisa Ibu di Puskesmas terdekat. Tks.

    • dany says:

      semoga saja pgrroam ini berjalan dengan baik dan dapat dimaksimalkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu..

  • Dian says:

    mohon informasinya kepada kami bidan didaerah terpencil…. kami belum jelas tentang jampersal… tapi kami ingin mensukseskan Program ini…

    1. dengan mengikuti program Jampersal, Apakah obat yang diberikan oleh bidan itu gratis?
    2. Obat yang bagaimana yang diberikan oleh pasen jampersal, apakah obat yang memiliki kwalitas bagus, atau standar puskesmas.
    3. apabila pasen memilih/meminta obat yang kwalitas bagus, apakah kita bisa menarif untuk penggantian obat tsb, sesuai dengan harga. (tapi pasen yang meminta bukan bidan)

    mohon penjelasannya. thks

    • admin says:

      Yth Ibu Dian,
      Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bahwa Ibu yang telah berkomitmen untuk menyukseskan program Jampersal ini.

      Kami sampaikan bahwa obat-obat yang diperlukan pada pelayanan Jampersal adalah obat-obat program yang selama ini sudah disediakan Pemerintah, misalnya tablet Fe, vaksin TT, oksitosin, metergin, dan Vit A bufas. Obat-obat tersebut tersedia di Puskesmas. Jika Ibu adalah bidan desa, maka dapat memperoleh obat-obat tersebut dari Puskesmas di wilayah kerja Ibu. Sesuai ketentuan, pasien Jampersal tidak diperkenankan untuk dikenakan iur biaya tambahan. Demikian kami sampaikan.

  • ami says:

    mohon kejelasannya…
    sbg informasi sjk kehamilan 5 bulan (skrg 6 bln n gamelly–n kt dokter sy kmgknn CS krn saat 4 bln sy opname krn tlah tjd kontraksi n alhamdulillah bs dpertahankan). di puskesmas tmpt sy kontrol, petugasx mengatakan untuk mengikuti jampersal, saya harus buat surat keterangan kurang mampu di RT kmd diurus k kelurahan kmd k kecamatan. tp stlh durus d kelurahan, justru petugasx bingung n nanya apa itu jampersal?lalu dsuruh untuk menanyakanx kembali k puskesmas. d puskesmas sy tanyakan kmbl n ktx mmg kelurahan tdk tau itu..n dkelurahan hanya minta ttd dari kelurahan dan ttd dari kecamatan pd surta keterangan kurang mampu yang telah dibuat d RT. Ktx lg.. bantuan jampersal itu hanya 200rb dan selebihnya ditanggung sndiri. sy pikir…ssh skali tyt utk mdptkn jampersal ini..hrs urus ksn kemari n dapatx cm 200rb (kasian skali kt org susah)… tp tpaksa ttp sy lakukan itu bgmpun 200rb pun sgt berarti bg km..
    Mohon kejelasan besar jaminan tsb

    • admin says:

      Yth Ibu Ami,
      Kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:
      1. Sebagai syarat Jampersal, tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari institusi/lembaga mana pun. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal hanya identitas diri.
      2. Tidak benar bahwa yang ditanggung Jampersal hanya Rp 200.000 dan selebihnya ditanggung sendiri. Jaminan pelayanan dalam Jampersal meliputi pelayanan di tingkat dasar (Puskesmas, Poskesdes, dll) serta pelayanan di tingkat lanjutan (RS kelas III). Baik di pelayanan tingkat dasar maupun tingkat lanjutan, pasien Jampersal tidak boleh dipungut iur biaya tambahan dan tidak ada cost sharing (biaya yang ditanggung sendiri oleh pasien).

      Untuk informasi lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Tks.

  • ireng Soeroso says:

    Istri saya sdg hamil 9 bulan. Sejak bulan November 2011 kami (yg saat itu baru mengetahui ttg Jampersal ini) sudah mulai memeriksakan diri di Puskesmas terdekat, yaitu Puskezmas Kel. Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur.
    Karena dipastikan bahwa istri harus melahirkan secara sesar, Puskesmas memberi rujukan ke RS Budi Asih, Cawang.

    Kemarin istri datang ke RS tsb utk periksa sekaligus memberikan rujukan Jampersal dari Puskesmas.
    Namun,.. Dg kurang ramah petugas RS tersebut menolak dg alasan bahwa tNda tangan dokter/bidan dari Puskesmas yg ada di buku periksa dari Puskesmas kurang banyak.
    Memang istri baru tiga kali periksa di Puskesmas sejak November lalu. Bahkan istri diharuskan membayar apabila mau periksa yg diwajibkan (di RS tsb). Karena tdk membawa uang cukup (tadinya sudah yakin gratis krn ada Jampersal).. Maka dg malu sedih dan lelah istri pulang ke rumah.
    Aneh.. Padahal syaratnya kan sudah dipenuhi (Hanya KTP dan rujukan dari Puskesmas kan?).. Bahkan sesuai petunjuk dr Puskesmas saat itu istri juga sdh siap membawa buku nikah & kartu keluarga segala.

    Bagaimana kami harus menyikapi hal seperti ini?
    Terlebih mengingat kelahoran sudah tinggal menunggu hitungan hari.
    Mohon penjelasan yang selengkapnya.

    Terima kasih atas perhatiannya.

    • admin says:

      Yth Bpk Soeroso,
      Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bpk sekeluarga alami. Kami segera tindaklanjuti hal tersebut ke unit terkait.
      Kami sampaikan bahwa:
      1. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal di tingkat lanjutan (RS) memang hanya diperlukan identitas diri, dengan membawa Buku KIA dan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, dll).
      2. Sesuai ketentuan, pasien penerima manfaat Jampersal tidak boleh dipungut iur biaya tambahan.

      Selain di RS Budi Asih, Bapak bisa mendapatkan pelayanan Jampersal di RS lain seperti RS Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat atau RSUP Persahabatan Jakarta Timur.

      Tks.

  • dian says:

    info yang sangat menarik, tapi yang jadi pertanyaan saya, jawaban admin sering tidak tuntas, maaf.. maksud saya yang bertanya di sini banyak yang butuh solusi, bukan hanya jawaban yang diulang2. contohnya sdr ireng yg ditolak oleh rs, solusinya apa? maksudnya apakah kejadian spt ini bisa kita laporkan, krn percuma kalau hanya program kerja saja tetapi toh masyarakat tidak bisa berbuat apa2 apabila terjadi penyimpangan.

  • Avant says:

    Istri saya hamil 9 bln..dr pemeriksaan dokter,pinggul sempit..kemungkinan operasi caesar..yang saya tanyakan,apakah caesar menggunakan jampersal biayanya sudah ditanggung semua sama jampersal?atau kita harus mengeluarkan biaya lagi?trima kasih

  • Ireng Soeroso says:

    Dengan segala hormat dan juga terimakasih atas balasan dari Admin, saya Setuju dg sdri Dian..

    Sesungguhnya saat inipun kami TENGAH mengalami ‘penyimpangan’2 nyaris serupa kembali dlm menjalani proses persalinan dg Jampersal ini. Namun atas bbrp dasar pertimbangan, untuk sementara saya akan berusaha dulu mengatasi masalah yg saya hadapi (Insya Allah bisa menemukan solusi terbaik) sebelum mengungkapkannya.

    Sekedar informasi; saat ini istri saya sudah melahirkan di sebuah RS lain (bukan lagi RS Budi Asih) yg juga dirujuk dari Puskesmas. Untuk sementara, berdasarkan bbrp pertimbangan, saya masih enggan mengungkapkan RS tempat istri skrg dirawat.

    Mohon do’a-nya… dan khusus kpd Depkes kami berharap nantinya bisa memberikan solusi/pertolongan yg mungkin kami perlukan mengenai hal ini.

    Terima Kasih

  • alfara says:

    saya adalah suami dari seorang bidan praktik mandiri. Menurut saya yang awam, program ini sangat bagus, dan juga perlu pengorbanan dari bidan yang menolong karena memang misal persalinan sekarang, baru sekitar tiga bulan baru dapat dananya. Realistis menurut saya karena pemerintah sudah mengorbankan dana, bidan berkorban waktu untuk mendapatkan dana. Yang kurang realistis jika aparat memotong dana jampersal untuk alasan ini itu. Fakta didepan mata saya saat ini banyak masyarakat SANGAT tertolong dengan program ini. hanya perlu mekanisme bagaimana sehingga obat-obatan dari pemerintah mudah disalurkan ke bidan praktik mandiri.

    • admin says:

      Yth Bpk. Alfara,
      Terima kasih untuk dukungan Bpk dan Ibu dalam pelaksanaan Jampersal. Hal-hal seperti yang Bpk sampaikan tadi sudah kami tangkap dan kami sudah mengupayakan perbaikan/pembenahan pada Juknis Jampersal tahun 2012 ini. Dalam Juknis Jampersal 2012 Bab IV Subbab G Pemanfaatan Dana Di Fasilitas Kesehatan, sudah kami perinci bagaimana pemanfaatan dana di Puskesmas, bagaimana pemanfaatan dana di Bidan Praktik Mandiri, dan bagaimana pemanfaatan dana di RS. Untuk Bidan Praktik Mandiri, kami sudah jelas menentukan bahwa dana yang telah menjadi pendapatan tenaga/fasilitas kesehatan swasta tersebut SEPENUHNYA menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung. Dengan demikian mestinya tidak boleh ada pemotongan lain di luar aturan yang telah ditentukan, misalnya ketentuan pajak penghasilan.

      Pada Juknis 2012 Bab III juga sudah diatur bahwa penyediaan obat-obatan dan reagensia untuk pelayanan Jampersal menjadi tanggung jawab Pemda/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Bidan Praktik Mandiri mitra Jampersal (yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola di Dinkes Kab/Kota) seharusnya dapat memperoleh akses ke obat-obatan dan reagensia program kesehatan ibu untuk pelayanan pasien Jampersal.

      Demikian kami sampaikan. Tks.

  • nurcahyadiy says:

    pemeriksaan dokter,bayi yang di kandung nyunsang kemungkinan operasi caesar..yang saya tanyakan,apakah caesar menggunakan jampersal biayanya sudah ditanggung semua sama jampersal?atau kita harus mengeluarkan biaya lagi?trima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Nurcahyadi,
      Untuk pelayanan persalinan dengan sesar dilakukan di RS dan untuk itu diperlukan surat rujukan dari Puskesmas, dokter, atau bidan (kecuali untuk kondisi gawat darurat). Sesuai ketentuan, pasien Jampersal tidak diperkenankan ditarik iur biaya tambahan. Tks.

  • Ireng Soeroso says:

    Alhamdulillah sekarang istri saya sudah pulang ke rumah dg selamat setelah melahirkan secara sesar, selaku ‘Pasien Jampersal’ di RS PR. Jakarta.

    Sebelumnya perlu diketahui bahwa sejak awal saya sudah paham dg ketentuan-ketentuan Jampersal, yaitu yg terutama adalah bahwa;
    *Pasien Jampersal (termasuk yg harus sesar) TIDAK BOLEH ditarik biaya tambahan apapun oleh pihak RS.
    *Pasien Jampersal hanya perlu menunjukkan KTP/Identitas diri.
    *Bagi yg harus sesar di RS harus membawa rujukan dari Puskesmas plus Buku KIA.

    Namun kejadian sebenarnya adalah berbeda. Berikut saya paparkan pengalaman kami secara ringkas:

    Setelah mengalami hal ‘kurang mengenakkan’ di RS BA (baca tulisan2 saya sebelum ini diatas), maka kemudian kami datang lagi ke Puskesmas untuk minta surat rujukan baru ke RS lain, kali ini ke RS PR.
    Saat itu berulang kali kami minta kepastian kpd Puskesmas agar jangan sampai kejadian ‘ditolak’ lagi oleh pihak RS nantinya.
    Bahkan mengingat bahwa alasan ditolaknya istri saya sebelumnya adalah karena RS menganggap KURANGNYA TANDATANGAN PERIKSA di BUKU KIA, maka istri saya bersedia dan minta kepada Puskesmas agar diperbolehkan periksa sekali lagi ke Puskesmas supaya tidak lagi terjadi penolakan akibat alasan yg sama.
    Pihak Puskesmas mengatakan tidak perlu, dan menjamin bahwa kali ini tidak akan ditolak.

    Di RS PR,ternyata hal tsb benar2 menjadi ‘batu sandungan’ kembali. Tandatangan periksa di buku KIA minimal HARUS EMPAT KALI (KUNJUNGAN PUSKESMAS).
    Di Buku KIA istri saya hanya tiga.
    Pihak RS menolak memberi cap Jampersal pd surat2 saya kalau tidak dipenuhi. Padahal saat itu istri sudah ada di ruang operasi.
    Akhirnya operasi sesar dilangsungkan tanpa/belum adanya kepastian resmi apakah istri saya Pasien Jampersal atau bukan. Sungguh rawan posisi kami saat itu, namun saya bersyukur operasi berlangsung dg selamat.

    Esoknya saya kembali ke Puskesmas mengungkapkan masalah.
    Tanpa banyak bicara Puskesmas menambah tandatangan pd buku KIA, shg menjadi empat. Hal ini membantu melancarkan urusan saya di RS selanjutnya.

    Mengenai biaya; total biaya yg kami harus bayarkan pada pihak RS (dan Apotik di luar RS) adalah sekitar Rp700.000,-.
    Perinciannya:
    *Kartu Pasien Rp10.000,-
    *Tes Darah Rp50.000,-
    *Obat Pra Operasi (di Apotik RS) Rp46.000,-
    *Obat Pasca Operasi (di Apotik RS) Rp35.000,-
    *Obat yg tidak ada di Apotik RS, hrs beli di luar, total Rp125.000,-
    *Terakhir sblm pulang kami diharuskan melunasi biaya-biaya sekitar Rp450.000,- untuk berbagai perincian biaya.

    Demikianlah pengalaman kami :)

    Berdebat dg pihak RS utk hal2 semacam ini adalah sangat tidak mengenakkan, merepotkan dan nyaris tanpa hasil. ‘Bargaining Position’ (Posisi ‘tawar menawar’) kita sbg pasien adalah sangat lemah.
    Tentu saja saya menghindari terjadinya hal2 yg tidak diinginkan terutama pada diri sang ibu dan bayi yg pada saat itu sepenuhnya berada dibawah ‘kekuasaan’ pihak RS.
    Sayapun tidak ingin mengulangi ‘Kasus Prita’. Jadi paparan saya diatas lebih untuk dijadikan pelajaran bagi calon2 pasien Jampersal selanjutnya. Sebuah program pemerintah yg sangat baik, selayaknya di negara2 maju di dunia, yg perlu kita dukung bersama.

    Diatas semuanya kami bersyukur bahwa persalinan berjalan lancar dan semua pulang dalam keadaan sehat.

    Wassalam.

    • Isti Rahayu says:

      Nah… ini yang sangat juga di khawatirkan suami saya tentang jampersal…

      Tapi saya berulang kali bilang … jampersal adalah pelayanan untuk masyarakat Indonesia dan memberikan pelayanan yang sangat nyaman dan baik. (mencoba menanamkan kepercayaan yang tinggi kepada suami, ketika sesuatu bersifat Gratis/tidak dipungut biaya).

      Jadi gamang juga kalo ada kejadian seperti pak Ireng yang dari awal agak dipersulit…

      Maksud saya tuh… Dari menkes punya tindakan apa terhadap RS yang tidak mau melayani dengan nyaman? maaf..

      • admin says:

        Yth Ibu Isti Rahayu,
        Masukan-masukan yang diberikan sangat kami hargai dan menjadi input bagi kami dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RS penyedia layanan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati kedua belah pihak (Kemenkes dan RS). Tentu ada sanksi bagi pihak penyedia layanan jika tidak melayani pengguna program Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku, atau memungut biaya tambahan bagi pelayanan pasien pengguna Jampersal. Tks.

  • Isti Rahayu says:

    Ass. saya sangat senang sekali dengan adanya jampersal ini, semoga Ibu-dan anak Indonesia banyak yang tertolong ketika proses persalinan terjadi. Namun ada kekhawatiran saya Yaitu: 1 rumah sakit tempat rujukan jampersal, apakah mereka akan melayani dengan baik?jangan2 di nomor duakan. 2. bisakan kita memilih Rs. yang memang kita percaya untuk bersalin namun tetap memakai jampersal? RS swasta?
    terima kasih…

  • Taufik says:

    Assalamu’alaikum wr wb, dengan hormat ibu/bapak pertanyaan saya istri saya seorang karyawan yg memiliki jamsostek tanpa jpk, sayapun hanya seorang tu di sekolah swasta tanpa jaminan kesehatan sama sekali. ini kehamilan ke-3 istri saya dimana kehamilan ke-2 gugur saat usia kandungan 10minggu. apakah bisa istri saya tersebut mengikuti program jampersal…?
    terimakasih!

  • soerya says:

    saya belum punya KK dan KTP istri saya masih status belum kawin. sekarang sudah hamil 7 bulan, apa bisa mendapatkan JAMPERSAL??

  • ida says:

    saya adalah bidan desa di wilayah kabupaten bojoengoro jawa timur.
    yang ingin saya tanyakan kenapa syarat pengurusan klaim biaya Jampersal sangat sulit dan terlalu ribet terkadang dikembalikan.Mohon dipermudah dan biaya Klaim Jampersal langsung turun.terkadang menunggu sampai 1 bulan baru cair.

    • admin says:

      Yth Ibu Ida,
      Untuk pengajuan klaim akan langsung diproses sepanjang dokumen penunjang klaim telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Juknis Jampersal. Sementara untuk pencairan (turunnya) dana klaim, memang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah tersebut. Tks.

  • Maya says:

    Assalamu’alaikum wr wb,

    saya dari keluarga tidak mampu dan saya menikah dengan suami saya dengan siri. dan di ktp saya masih status belum meikah dan masih ikut KK keluarga lain. apakah saya masih bisa ikut jampersal ??

    mohon infonya

    wasalam
    Maya

    • admin says:

      Yth Ibu Maya,
      Syarat ikut Jampersal adalah ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Dari sisi pasien, yang penting ybs harus punya identitas diri (yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat jelas). Status di KTP dan KK masih ikut keluarga lain, tidak menjadi halangan bagi Ibu untuk dapat ikut Jampersal. Silakan hubungi Bidan atau Puskesmas terdekat untuk informasi lebih lanjut tentang Jampersal. Tks.

      • Penny says:

        Ass
        Yth Admin…
        Mau tanya, sodara saya mau ikut program jampersal dan skr usia kandungannya sudah 7 bulan.
        Dulu sebelum di jakarta, pemeriksaan dilakukan di puskesmas di jawa.
        Yg ingin saya tanyakan, kmr waktu dia priksa di puskesmas Batu ceper yg beralamat di Jl Daan mogot KM 21, kata bidan nya sekarang Jampersal hanya diperuntukkan buat yang bermasalah kelahirannya, kalo normal/Caesar tidak boleh ikut dikarenakan RS/Bidannya bangkrut semua gara2 semua orang ikut Jampersal.
        Sayangnya kami tidak sempat tanya nama bidan itu… dia praktek kmr hr Rabu 07 March 12.
        Apakah benar yg bidan itu bilang kalo memang skr tidak bisa (tidak mudah) utk ikut jampersal, pdhl sodara saya itu termasuk orang yang tidak mampu ?
        Mohon bisa diperjelas dan saya minta Bidan itu ditindak dg tegas.

        • admin says:

          Yth Ibu Penny,
          Kami sampaikan bahwa Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan paket persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Jampersal menanggung pelayanan paket persalinan yang bersifat normal (dilaksanakan di fasilitas kesehatan dasar: Puskesmas, klinik, bidan, dll) dan pelayanan paket persalinan dengan penyulit/komplikasi (dilaksanakan di fasilitas kesehatan lanjutan: RS). Jadi tidak benar kalau Jampersal tidak menanggung pelayanan persalinan normal atau sesar. Tks.

  • asma says:

    apakah jampersal membiayai sepenuhnya atau hanya sebagiannya saja?

    • admin says:

      Yth Ibu Asma,

      Jampersal merupakan jaminan bagi paket pembiayaan, dengan ketentuan pasien tidak boleh lagi ditarik iur biaya tambahan. Tks.

  • Gustina says:

    Ass..
    Yth Admin,,
    Maaf mau bertanya,, kalau syarat bidan yang akan bermitrakan jampersal bagaimana caranya?

    • admin says:

      Yth Ibu Gustina,
      Untuk dapat bermitra dengan Jampersal, Bidan Praktik Mandiri harus memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal di Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Silakan Ibu menghubungi Dinkes Kab/Kota di tempat Ibu. Tks.

  • deden ridwan says:

    ass..
    Yth Admin,
    Maaf mau tanya kalau pengajuan jampersal harus sesuai KTP dan KK atau alamat tinggal baru..tapi yang baru belum bikin yang baru.

    • admin says:

      Yth Bpk Deden,
      Pelayanan Jampersal bersifat portabel dan lintas batas. Artinya pelayanan dapat diperoleh di wilayah mana pun di seluruh Indonesia tanpa terikat status domisili/KTP. Tks.

  • Shola says:

    Berbagi;
    Hari senin kemarin alhamdulillah anak saya lahir normal di bidan setempat,dan pembiayaan persalinan ditanggung JAMPERSAL,sedang biaya lainny 265.000;untuk akte kelahiran,4 popok,photo bayi (padahal sy juga photographer ehhehh), 1X kunjungan kerumah..
    Apakah ini berarti ada pembiayaan lagi Yth admin..

    • admin says:

      Yth Bpk Damar,
      Sesuai ketentuan, pasien Jampersal tidak boleh ditarik iur biaya tambahan. Pengurusan akte kelahiran tidak dikenakan biaya. Popok sudah disiapkan sendiri oleh keluarga. Foto bayi tidak ada indikasi medisnya. Kunjungan ke rumah ditanggung Jampersal sampai dengan 4 kali. Tks.

  • ratna says:

    ass…
    Yth Admin,maaf saya mau tanya kalau misal persalinannya sudah berlangsung tapi bayi masih di rawat di rumah sakit sudah beberp minggu&baru mau mengurus jampersal.apakah biaya sebelumnya di jamin jg sama jampersal?makasih sebelumnya.

    • admin says:

      Yth Ibu Ratna,
      Bayi yang ditanggung dalam program Jampersal adalah apabila sang ibu juga ikut program Jampersal. Jampersal menanggung biaya perawatan bayi baru lahir yang mengalami masalah (kondisi penyulit/komplikasi) sampai dengan 28 hari setelah kelahirannya. Tks.

  • Paul says:

    Dear Dep Kes…

    Saya mengucapkan terimakasih kepada RSUD Pekanbaru…istri saya keguguran kandungan dan masuk IGD. Dengan menunjukkan KTP selaku warga Pekanbaru kami diberikan pelayanan dengan menggunakan program JAMPERSAL, dengan ini saya menyatakan sangat memuaskan terhadap pelayanan para perawat dan dokter yang menangani istri saya Reniza masuk tanggal 06 maret 2012 baik operasi dan pelayanan perawatan. Kepada dokter yang memberi pelayanan dan anjuran yang saya lupa namanya saya sangat memberikan apresiasi dalam menangani pasien dan memberi arahan. Dengan dan tanpa biaya satu peserpun saya yang dalam kondisi tidak bekerja sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam program JAMPERSAL.

  • Paul says:

    Dear Dep Kes…

    Saya mengucapkan terimakasih kepada RSUD Pekanbaru…istri saya keguguran kandungan dan masuk IGD. Dengan menunjukkan KTP selaku warga Pekanbaru kami diberikan pelayanan dengan menggunakan program JAMPERSAL, dengan ini saya menyatakan sangat memuaskan terhadap pelayanan para perawat dan dokter yang menangani istri saya Reniza masuk tanggal 04 maret 2012 baik operasi dan pelayanan perawatan. Kepada dokter yang memberi pelayanan dan anjuran yang saya lupa namanya saya sangat memberikan apresiasi dalam menangani pasien dan memberi arahan. Dengan dan tanpa biaya satu peserpun saya yang dalam kondisi tidak bekerja sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam program JAMPERSAL.

    • admin says:

      Yth Bpk Paul,
      Terima kasih atas informasinya. Memang demikianlah yang kita harapkan, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaiknya bagi siapapun yang membutuhkan. Tks.

  • tiana says:

    Yth admin,

    1. Jampersal bersifat portabel dan lintas batas, namun mengapa pelaksanaan di lapangan berbeda ya? Untuk mendapatkan jampersal, saya harus menghubungi puskesmas sesuai domisili KTP saya
    2. Apakah untuk bisa mendapatkan jampersal, tempat persalinan harus berada di puskesmas (kata bidan di puskesmas daerah saya, kalau ingin mendapatkan jampersal harus mau melakukan persalinan di puskesmas)? Apa tidak bisa di tempat praktek bidan desa atau di rumah? Mengingat sanitasi di puskesmas di daerah saya kurang memadai…
    3. Seandainya bidan desa kebetulan tidak ada di tempat, kemudian saya meminta pertolongan bidan swasta dalam proses persalinan, apakah bidan swasta tersebut bisa meminta pertolongan bidan desa untuk klaim jampersal kepada pemerintah?

    Terima kasih atas informasinya…

  • ambar says:

    Dari juknis jampersal thn 2012 dana persalinan yang Rp.500.000,- adalah untuk pembayaran jasa dan akomodasi, klu boleh kami minta perincian berapa jasa dan akomodasi yang dikeluarkan oleh kemenkes

    • admin says:

      Yth Ibu Ambar,
      Besaran tarif Rp 500.000 tersebut adalah paket, sehingga di Juknis kami tidak mengatur perinciannya. Tks.

  • siti syahrifah says:

    Dear depkes,
    saya mau tanya,apakah jampersal meng cover biaya cek up bulanan khamilan juga?usg? atau pas waktu lahiran? terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Siti,
      Untuk pemeriksaan kehamilan normal, Jampersal menanggung sampai dengan 4 kali pemeriksaan standar, yaitu 1x pada trimester I kehamilan, 1x pada trimester II kehamilan, dan 2x pada trimester III kehamilan. Pemeriksaan kehamilan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas, klinik, bidan, dll). Sedangkan untuk pemeriksaan kehamilan dengan penyulit/komplikasi, Jampersal menanggung sesuai standar tata laksana terkait penyulit/komplikasi tersebut, sehingga dapat lebih dari 4x pemeriksaan di luar standar. Pemeriksaan kehamilan dengan penyulit/komplikasi dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang lebih mampu (Puskesmas PONED atau RS PONEK).

  • m.agus.s says:

    yth.
    istri saya hamil 3 bln, sebelumnya periksa di bidan, tiap kali periksa kena biaya 95 rb – 125 rb, saat liat tv ada iklan tentang jampersal meski jarang tampil.. Saya tertarik dengan program jampersal ini, untk persyaratan saya udah baca komen2 di atas,pertanyaan saya langkah apa yg harus saya ambil dan untuk jakarta utara mohon saran RS atau bidan mana yg ikut jampersal ini??? Mohon jawabannya, trimakasih..

    • admin says:

      Yth Bpk Agus,
      Untuk dapat mengikuti program Jampersal, silakan Bapak dan istri datang ke Puskesmas terdekat, dengan membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Jika sudah memiliki Buku KIA, juga agar dibawa. Jika belum memiliki Buku KIA, nanti pada saat pemeriksaan pertama, Bpk/istri akan mendapatkannya. Untuk kondisi kehamilan yang normal, pemeriksaan dilakukan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan dasar lain, bukan di RS. Tks.

  • fransiska says:

    maaf sebelumnya kepada depkes,knp dana jampersal 2012 smpe saat ini blm juga trun.pdhl kami sdh melakukan pelayanan kpd ibu hamil,bersalin,nifas smpe kb sdh bnyak.tp pengklaiman nya tdk lancar.seharusnya klo program mw berjalam sukses kan penyerapan dananya jg lancar,tdk terhambat sprti ini.karna kami jg selaku tenaga kesehatan cukup lelah menangani persalinan yg sering bkin stress,tp tdk seimbang dgn upah yg kami terima.setelah bnyak pemotongan dr sana sni.ttp saja ditaikan tarifnya,pemotongan pun lbh besar lg.ya setidaknya tiap bln pengklaiman bs lancar saja.sdh untung.jd km jngan d tuntut mensukseskan program tp,dananya saja tdk lancar dan bnyak org2 atas sana mnta jatah dan ptongan dr hasil keringat kami.apa itu wajar?

    • admin says:

      Yth Ibu Fransiska,
      Untuk dana luncuran Jamkesmas/Jampersal tahap I sudah ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Kab/Kota (untuk pelayanan tingkat dasar) dan rekening RS mitra (untuk pelayanan tingkat lanjutan). Tks.

  • zanzuzidan says:

    dimana saya mendapatkan keterangagn syarat-syarat mendapatkan layanan jampersal.sebab saya tidak mendapati informasi yang baik tentang syarat dan langkah-langkah yang jelas. mungkin dari pihak depkes bisa lebih mensosialisaikan keterangan atau langkah-langkah yang harus dijalani untuk mendapatkan pelayanan jampersal.Sebab banyak masyarakat yang belum mengerti dan menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan ( calo ) dari ketidak tahuan masyarakat .terima kasih

    • admin says:

      Yth Bpk Zanzuzidan,
      Jampersal ditujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan dan bersedia dilayani di fasilitas kesehatan sesuai ketentuan Jampersal. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal pertama kali, silakan datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan mitra Jampersal terdekat dengan cukup membawa identitas diri (KTP, SIM, Kartu Jamkesmas, atau identitas lain). Tks.

  • hertanto says:

    kemarin saya chating dengan costumer service (CS) sebuah RS swasta di Semarang, saya tanya syarat apa saja yg harus di penuhi jika akan ikut jampersa, dan CS pun menjawab rujukan bidan, buku kesehatan ibu hamil dan anak, KK , KTP Suami Istri, buku nikah. padahal KK saya dan istri msih terpisah apakah Jampersal tetap bisa diproses?? ttpi kata CS tidak bisa, harus KK yg sdh jdi satu. benarkah begitu syaratnya?tx

    • admin says:

      Yth Bpk Hertanto,
      Sesuai Petunjuk Teknis Jampersal, untuk pelayanan tingkat lanjutan di RS, dokumen yang diperlukan adalah: identitas diri pasien/ibu (boleh KTP, KK, atau identitas lain), surat rujukan dari dokter/bidan, dan Buku KIA. Jika sudah ada KTP, tidak diperlukan lagi KK atau Buku Nikah. Tks,.

  • maya says:

    Dear admin,

    Saat ini sy sedang hamil 8 bln anak ke 2. Sy sdh periksa di puskesmas dan mendapatkan buku KIA. Yg sy mau tanya adalah apakah syarat Jampersal memerlukan KK selain KTP. Soalnya di KK nama suami sy blm tercantum gr2 waktu itu KTPnya masih Bekasi. Jdnya di KK hanya tercantum nama sy dan anak pertama saja. Karena waktu sy periksa kehamilan, ada pasien Jampersal yg mengatakan klo hrs disertakan KTP, KK, Buku Nikah dan Buku KIA. Jika benar bgt. Brarti sy hrs buat KK baru lg donk.. Sedangkan buat KK butuh waktu. Mhn infonya, supaya sy menjawabnya jika ditanya soal KK disaat ngurus jampersal. Thx

    • admin says:

      Yth Ibu Maya,
      Untuk pelayanan Jampersal, diperlukan identitas diri, bisa KTP, kartu Jamkesmas, SIM, KK, atau identitas lain. Jika tersedia KTP yang berlaku, maka tidak diperlukan KK. Tks.

  • andreas says:

    ibu saya mau tanya ttg jampersal

    1. utk daerah salatiga RS mana saja yg ditunjuk utk melayani jampersal?
    2. bila KK kami sedang dalam proses gimana,apakah masih bisa mengajukan jampersal?
    3. bisakah kami mengajukan jampersal dilain kota yg berbeda dgn identitas kami?

    trima kasi atas informasi nya

    • admin says:

      Yth Bpk Andreas,
      1. Untuk daerah Salatiga, RS yang dapat melayani Jamkesmas/Jampersal adalah RSUD Kota Salatiga, RS Paru dr. Ario Wirawan, RS TNI dr. Asmir, dan RSU Puri Asih Salatiga.
      2. Untuk mendapatkan pelayanan Jampersal, hanya diperlukan identitas diri (KTP, Kartu Jamkesmas, SIM, KK, atau identitas lain). Jika sudah memiliki KTP, maka tidak diperlukan KK.
      3. Pelayanan Jampersal bersifat portabel, sehingga dapat diberikan di wilayah mana pun tanpa terikat status domisili.
      Tks.

  • Sefi says:

    Maaf sebelumnya,saya ingin menanyakan soal jampersal.
    Usia kandungan saya jalan 9 bulan,sedangkan saya belum pernah periksa di puskesmas.
    Saya pernah usg kata dokter,kemungkinan harus sc.
    Apakah saya masih bisa membuat dan memperoleh jampersal,serta rujukan ke rumah sakit?

Leave a Reply