Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

  1. Kewenangan normal:
    • Pelayanan kesehatan ibu
    • Pelayanan kesehatan anak
    • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

  1. Pelayanan kesehatan ibu
    1. Ruang lingkup:
      • Pelayanan konseling pada masa pra hamil
      • Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
      • Pelayanan persalinan normal
      • Pelayanan ibu nifas normal
      • Pelayanan ibu menyusui
      • Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
    2. Kewenangan:
      • Episiotomi
      • Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
      • Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
      • Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
      • Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
      • Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
      • Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
      • Penyuluhan dan konseling
      • Bimbingan pada kelompok ibu hamil
      • Pemberian surat keterangan kematian
      • Pemberian surat keterangan cuti bersalin
  2. Pelayanan kesehatan anak
    1. Ruang lingkup:
      • Pelayanan bayi baru lahir
      • Pelayanan bayi
      • Pelayanan anak balita
      • Pelayanan anak pra sekolah
    2. Kewenangan:
      • Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
      • Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
      • Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
      • Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
      • Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
      • Pemberian konseling dan penyuluhan
      • Pemberian surat keterangan kelahiran
      • Pemberian surat keterangan kematian
  3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
    1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
    2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

 

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

  1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
  2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter)
  3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
  4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
  6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
  7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
  8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi
  9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

 

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

 

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

28 Responses to “Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan”

  • jalan jalan eh sampai ke sini deh…. dikit2 kasih komeng…… yah sitenya udah cukup menarik kok…… sering2 di update biar tambah mak nyus

  • gee says:

    saya jadi ingin tau…
    wewenang bidan yang sdh S1 kebidanan, who’ve graduated from UNAIR example…
    seperti apa kemenkes mempersiapkannya???

    • admin says:

      Yth Ibu Gee,

      Sepanjang ybs melaksanakan praktik kebidanan, maka izin dan penyelenggaraan praktiknya tetap terikat sesuai dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 tersebut. Tks.

  • wisnu says:

    mas admin, klo prenatal care menurut who ada ga file pdf nya?

  • neng says:

    maaf bertanya, bidan yang menjalankan program Pemerintah dan bidan yang tidak menjalankan program Pemerintah maksudnya seperti apa?

  • Gunarmi says:

    Bidan Program yg menjalankan program pemerintah, maksudnya yang terikat dengan status kerja misalnya dia menjadi PNS / PTT, yang pada hal2 tertentu dia harus mengikuti aturan yg sudah ditetapka oleh pemerintah/
    kalau bidan yang tidakmenjalankan program pemerintah, maksudnya yang bukan PNS.PTT, tp sebenarnya semua bidan, apakah PNS.PTT, BPS, yang masih menjalankan tugas sebagai bidan yaitu melakukan pelayanan kebidanan ya namanya menjalankan program pemerintah, karena semua aturan yang dijalankan ( Standart pelayanan, Standar asuhan, standar Profesi ) semua diatur dengan rekomendasi pemerintah, Kode Etik pun juga ada unsur pemerintah,
    Tk

  • fitrio says:

    mas admin,mau tanya jadwal pemeriksaan antenatal care menurut depkes kapan aja ya???terima kasih

  • erlina says:

    maaf, saya masih belum mengerti masalah bidan yang menjalankan program pemerintah.
    jika PNS, PTT, dan BPS termasuk yang menjalankan program pemerintah, jadi bidan yang seperti apa yang tidak memiliki kewenangan tambahan?

  • eddo says:

    mas admin, pertanyaan sy sama dg mbak erlina, kalo bidan pns ato ptt yg menjalankan program pemerintah spt nya bs dimengerti, lalu yg dimaksud bps yg menjalankan program pemerintah itu tolong lebih dijelaskan. Di daerah masih tumpang tindih kewenangan antara tenaga medis, banyak dijumpai bidan maupun perawat yg bertindak tdk sesuai dgn keilmuannya (misal melakukan tindakan yg seharusnya merupakan kewenangan seorang dokter), padahal didaerah tersebut jelas2 sudah ada dokter, bagaimana tanggapan admin tentang hal ini?. Masukan aja mas, sebaiknya peraturan2 spt ini sebaiknya ditindaklanjuti juga dengan sosialisasi terutama kepada organisasi profesi sehingga dapat disampaikan kepada para anggotanya agar setiap tenaga kesehatan dapat mengerti kewenangannya masing2. trims

    • admin says:

      Yth Bpk Eddo,
      Dalam setiap kali kesempatan bertemu dengan jajaran Dinas Kesehatan maupun Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kami senantiasa mengingatkan tentang Permenkes 1464/2010 ini, bagaimana agar setiap bidan (dan setiap tenaga kesehatan) tetap bekerja sesuai kompetensi dan kewenangannya. Jika bekerja di luar kompetensi dan kewenangan, seandainya suatu saat terjadi masalah, maka akan sulit bagi siapa pun untuk membela dan memback-up. Tks.

  • mirnah says:

    numpang tanya wewenang bidan tentang letak sungsang seperti apa? terima kasih.

    • admin says:

      Yth Ibu Mirnah,
      Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan bidan adalah hanya untuk asuhan persalinan normal (APN). Letak sungsang adalah kondisi persalinan tidak normal/di luar normal, sehingga bukan termasuk kewenangan bidan dan harus dirujuk ke dokter atau fasilitas yang lebih mampu (Puskesmas PONED, RS PONEK). Bidan dapat diberikan kewenangan sementara di luar APN jika di daerah tersebut tidak ada dokter dan atas dasar penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota (Pasal 14). Tks.

  • avriana says:

    maaf bapak saya mahasiswa kebidanan mw bertanya
    gmana wewenang bidan yng hanya berlatar belakang d1 ..thanks ats infony ,,,

    • admin says:

      Yth Ibu Avriana,
      Kewenangan profesi bidan (apapun latar belakang pendidikannya) adalah sama, sebagaimana diatur dalam Permenkes 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Khusus untuk bidan yang berkeinginan membuka praktik (sebagai Bidan Praktik Mandiri) memang pendidikan minimal adalah D3 Kebidanan. Tks.

  • oktarina says:

    Yth mas admin,saya mau tanya pengertian K1 terbaru ada tidak? terima kasih

    • admin says:

      Yth Ibu Oktarina,
      Cakupan K1 didefinisikan sebagaiL: Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tks.

  • fauziah says:

    Yth. Mas Admin, sejauh mana kewenangan bidan utk USG, kalo memang diperbolehkan apa ada pelatihan resminya dan dimana, mengingat banyak penawaran alat USG portable utk bidan, mohon informasinya, tks.

  • yuli says:

    Yth, Mas Admin…saya mempunyai kendala pernah merujuk pasien dengan persalinan sungsang ke puskesmas PONED, tetapi dokter menolak untuk melakukan tindakan, pasien disuruh dirujuk saja tanpa melihat kondisi pasien, karena kondisi bayi akan segera lahir terpaksa bidan yang menolong, apakah saya menyalahi wewenang tsb?

    • admin says:

      Yth Ibu Yuli,
      Sesuai Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan seorang bidan adalah penanganan kehamilan/persalinan/nifas normal. Keputusan Ibu untuk merujuk pasien partus sungsang ke Puskesmas PONED sudah tepat. Jika pun kemudian pasien tidak bisa ditangani di Puskesmas PONED dan harus dirujuk ke RS, seharusnya pihak Puskesmas PONED-lah yang melakukan rujukan dan pendampingan selama rujukan. Tks.

      • yuninda says:

        Untuk kasus sungsang memang bener yg mas admid bilang, bukan kewenangan bidan. ke wenangan bidan hanya yang asuhan persalinan normal, harus di rujuk di puskesmas poned..namun seringnya justru dokter setempat tidak bisa menangani, jika kondisi sudah sangat terpaksa bukaan 10, tetep aja bidan yang nolong..WALAUPUN ada dokter..???? Gimana nih..kompetensi dokternya ??

        • admin says:

          Yth Bu Yuninda,

          Kewajiban bidan adalah merujuk ke fasilitas yang lebih mampu, misal Puskesmas PONED. Dengan telah merujuk kasus tersebut, maka bidan sudah terlepas dari pelanggaran kewenangan. Kemudian, Tim PONED mestinya terdiri lengkap dari dokter, bidan, dan perawat (tidak hanya dokter), yang keterampilannya akan saling melengkapi. Tks.

  • andikanda says:

    ada fenomena bidan di puskesmas kami di pesisir indonesia, Kab. Nunukan, beberapa bidan dengan adanya jampersal mengarahkan pasien ke BPS, yang membuat jumlah kelahiran menurun, yang menyakitkan, karena ada beberapa bidan sampai meniapkan joki di beberapa pelosok yang berfungsi untuk mengarahkan pasien ke BPS, kasian bidan yg tidak punya praktek, karena skill jd minim, kemudian untuk kenaikan pangkat pasti pusing karena kurang kredit di pelayanan kelahiran. sedikit berbagi cerita “seorang bidan didepan ruang kerja saya dipuskesmas, dengan terang, mengarahkan pasien keprakteknya untuk periksa, padahal masih jam kerja yg seharusnya dia terikat dengan kode etik abdi negara,”bu kepraktek saja, gratis kok, kurang lebih begitu… ini memamfaatka jampersal untuk mengurangi fungsi puskesmas yg seharusnya memaksimalkan team Building (tolong dijawab dengan naratif, sebagai panduan kami menjelaskan kepada bidan bahwa negara ini butuh hati nurani untuk memaslahatkan manusia bukan mencederainya) makasih untuk pembahasannya….(drg. Andi Askandar, salah satu staf puskesmas sedadap yang juga biasa hilaf, tapi masih dibinkai oleh autoidentifikasi diri…..)untuk kebenaran tolong dijelaskan,makasih?

    • admin says:

      Yth drg. Andi,

      Kami turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di daerah Bapak. Hal tersebut menurut pandangan kami adalah persoalan etika profesi, sehingga adalah organisasi profesi terkait (dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia, IBI) setempat yang lebih berwenang melakukan pembinaan terkait etika profesi. Namun demikian hal ini akan kami laporkan juga di tingkat pusat ke Pengurus IBI Pusat supaya menjadi perhatian serius. Tks.

Leave a Reply